Selasa, 17 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Peristiwa

Berita Luwu Timur: Kejari Minta Ahli Kasus Seragam Gratis

11 November 2026 • Admin • 45 kali dibaca
Ilustrasi seragam sekolah gratis yang menjadi objek penyidikan Kejari Luwu Timur
Dok. Lutimterkini
ASM Group
Iklan

Berita Luwu Timur — Kejaksaan Negeri Luwu Timur masih mengusut dugaan penyimpangan dana seragam sekolah gratis tahun anggaran 2025. Perkara yang sudah masuk tahap penyidikan itu kini bergerak ke tahap penguatan alat bukti. Penyidik berencana meminta keterangan ahli untuk melengkapi berkas yang sudah dihimpun.

Rencana itu disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejari Luwu Timur, Dery F Rahman, kepada awak media pada Senin (2/11/2026). Menurutnya, keterangan ahli dibutuhkan untuk memperkuat bukti dan menyinkronkan temuan mengenai dugaan perbuatan melawan hukum dalam penanganan kasus tersebut. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi mengenai pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Berita Luwu Timur: Status Penyidikan dan Permintaan Keterangan Ahli

Dalam keterangannya, Dery menjelaskan bahwa permintaan keterangan ahli merupakan bagian dari hukum acara pidana. Keterangan ahli digunakan penyidik untuk melengkapi alat bukti yang sah. Karena itu, ia menegaskan proses penyidikan tetap berjalan dan tidak berhenti pada tahap pengumpulan dokumen.

“Permintaan keterangan ahli dilakukan dalam rangka memperkuat alat bukti dan menyinkronkan temuan adanya unsur (perbuatan) melawan hukum dalam penangan kasus seragam sekolah gratis di Luwu Timur,” ujar Dery, seperti dikutip Lutimterkini.

Tata Atur
Iklan

Ia menyebut penyidik tidak ingin terburu-buru. Ahli yang akan dimintai keterangan mencakup beberapa aspek, antara lain keuangan negara, administrasi pemerintahan, dan hukum pidana. Ketiga aspek itu bersinggungan langsung dengan cara program dijalankan, mulai dari perencanaan, penyaluran, hingga pertanggungjawaban.

Permintaan keterangan ahli biasanya menandai bahwa penyidik sedang menguji konstruksi perkara. Jika temuan administrasi sudah kuat, keterangan ahli membantu menjelaskan apakah perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur pidana atau hanya pelanggaran tata kelola. Karena itu, tahap ini menentukan arah perkara, bukan sekadar formalitas.

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Anggaran Rp8,7 Miliar dan 16 Ribu Murid

Program seragam sekolah gratis di Luwu Timur dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran yang digelontorkan mencapai Rp8,7 miliar. Sasaran program adalah jenjang PAUD, SD, dan SMP atau sederajat, dengan jumlah murid sekitar 16 ribu orang.

Program itu diatur melalui Peraturan Bupati yang kemudian dituangkan dalam petunjuk teknis. Dalam aturan tersebut, setiap siswa menerima dana bantuan dengan jumlah bervariasi, berkisar Rp400 ribu hingga Rp600 ribu. Skema awalnya mengandaikan dana ditransfer ke rekening masing-masing siswa.

Yang kemudian menjadi sorotan adalah realisasi di lapangan. Menurut keterangan yang sama, dana tidak sepenuhnya mengalir ke rekening siswa, tetapi disalurkan kepada 56 usaha mikro, kecil, dan menengah yang direkomendasikan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Luwu Timur. Perbedaan antara skema dan realisasi itulah yang kini ditelaah penyidik.

Perbedaan mekanisme penyaluran tidak otomatis berarti pidana. Dalam program pengadaan barang dan jasa daerah, ada sejumlah skema yang memungkinkan, termasuk penunjukan penyedia tertentu dengan dasar ketentuan. Karena itu, penyidik membutuhkan ahli untuk menilai apakah mekanisme yang dipakai memiliki dasar hukum dan apakah pertanggungjawabannya memadai.

Mekanisme Penyaluran ke 56 UMKM

Penyaluran ke UMKM menimbulkan beberapa pertanyaan teknis. Pertama, bagaimana barang atau jasa dari 56 penyedia itu diverifikasi mutu dan harganya. Kedua, bagaimana pencatatan penerima manfaat dilakukan jika dana tidak masuk ke rekening siswa. Ketiga, bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dana disusun dan diperiksa.

Ketiga pertanyaan itu bersifat administratif, tetapi berimplikasi pada keuangan negara. Jika barang diterima siswa sesuai spesifikasi dan harga wajar, persoalannya bisa berhenti pada perbaikan tata kelola. Jika terdapat selisih antara nilai yang dibayarkan dan barang yang diterima, persoalannya masuk ranah lain.

Dalam kasus seperti ini, ahli keuangan negara biasanya diminta menghitung nilai kerugian atau menilai kewajaran transaksi. Ahli administrasi pemerintahan menilai prosedur, sementara ahli hukum pidana menilai pemenuhan unsur delik. Kombinasi ketiganya menjelaskan mengapa penyidikan membutuhkan waktu.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga