Pembahasan transformasi digital pemerintahan di Luwu Timur jarang menyebut nama legislator. Padahal di DPRD, urusan pemerintahan dan pelayanan publik berada di lingkup Komisi I. Salah satu anggota komisi itu dari Fraksi PAN adalah Prima Eyza Purnama, legislator daerah pemilihan Luwu Timur 5 yang mencakup Kecamatan Nuha dan Towuti. Bagi PAN Luwu Timur, ini adalah ranah kerja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
Pada 10 November 2026, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggelar sosialisasi akhir Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Aula Sasana Praja, Kantor Bupati. Kegiatan itu menjadi penutup penyusunan dokumen perencanaan transformasi digital daerah, dan menjadi salah satu contoh kebijakan yang jalur pengawasannya melewati Komisi I.
PAN Luwu Timur: Siapa Prima Eyza Purnama
Prima Eyza Purnama duduk di DPRD Kabupaten Luwu Timur periode 2024–2029 sebagai anggota Fraksi PAN. Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2024, ia ditempatkan pada Komisi I Bidang Pemerintahan, Badan Musyawarah, dan Badan Kehormatan.
Pada Pemilu 2024 ia dicalonkan Partai Keadilan Sejahtera untuk daerah pemilihan Luwu Timur 5. Karena itu, sebutan yang tepat baginya adalah anggota Fraksi PAN, bukan kader PAN. Perbedaan ini bukan soal istilah semata: fraksi di DPRD adalah kelompok kerja politik yang komposisinya tidak selalu sama dengan asal partai saat pencalonan.
Daerah pemilihannya, Luwu Timur 5, mencakup Kecamatan Nuha dan Towuti. Dua kecamatan itu berisi kawasan industri nikel, kampung-kampung di tepi Danau Matano dan Towuti, serta sejumlah desa yang berjarak cukup jauh dari pusat pemerintahan di Malili. Karakter wilayah seperti itu membuat persoalan layanan publik tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan seragam.
Fraksi PAN sendiri memiliki lima kursi di DPRD Kabupaten Luwu Timur, dan partai itu tercatat sebagai salah satu peserta pemilu lewat situs resmi PAN. Kelima wakil itu duduk di Fraksi PAN, yaitu Harisah Suharjo dari Dapil Malili–Wasuponda, Abdul Halim dari Dapil Angkona–Kalaena, Juddin dari Dapil Wotu–Burau, serta Muhammad Rivaldi dan Yusuf Pombatu dari Dapil Nuha–Towuti.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Apa yang Disosialisasikan 10 November
Sosialisasi arsitektur dan peta rencana SPBE digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo-SP) sebagai bagian akhir penyusunan dokumen perencanaan. Acara dibuka Sekretaris Daerah Luwu Timur Ramadhan Pirade dan dihadiri Kepala Dinas Kominfo-SP Andi Tabacina Akhmad serta sejumlah kepala dinas dan perwakilan perangkat daerah.
Dalam dokumen SPBE, arsitektur berfungsi sebagai peta sistem dan data apa saja yang dimiliki pemerintah daerah, siapa pengelolanya, dan bagaimana antar-sistem saling terhubung. Peta rencana mengatur urutan pembangunan dan penganggarannya. Tanpa dua dokumen itu, setiap perangkat daerah cenderung membangun aplikasi sendiri, sehingga data tidak pernah bertemu dalam satu pintu.
Ramadhan menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital memerlukan komitmen bersama, perubahan pola kerja, serta integrasi data lintas perangkat daerah.
“Penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE menjadi langkah penting dalam mempercepat transformasi pemerintahan digital. Saya harap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat kolaborasi dan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang terintegrasi, berbasis data, adaptif, serta mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif,” ujarnya.
Andi Tabacina menambahkan bahwa dokumen akhir tersebut akan menjadi pedoman bagi semua perangkat daerah untuk mengembangkan teknologi informasi secara selaras. Menurutnya, langkah itu menghindari fragmentasi dan memastikan implementasi kebijakan berjalan terpadu.
“Kami berharap melalui sosialisasi ini, seluruh OPD dapat memahami arah kebijakan serta rencana pengembangan SPBE, sehingga implementasinya dapat berjalan secara terpadu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelas Andi.
Mengapa SPBE Bersinggungan dengan Komisi I
Komisi I Bidang Pemerintahan di DPRD kabupaten mengurusi urusan pemerintahan umum, organisasi perangkat daerah, kepegawaian, serta layanan publik. Kominfo-SP sebagai pelaksana teknis kebijakan SPBE berada dalam lingkup pengawasan komisi ini. Karena itu, anggota Komisi I memegang peran pada dua titik: pembahasan anggaran program dan pengawasan pelaksanaannya.
Titik pertama bersifat preventif. Ketika rencana pengembangan aplikasi dan integrasi data diajukan dalam kebijakan anggaran, komisi bisa menanyakan dasar kebutuhannya. Tanpa pertanyaan semacam itu, pembangunan sistem informasi cenderung berulang: setiap pergantian kepala daerah menghasilkan aplikasi baru, sementara data lama tidak termigrasi.
Titik kedua bersifat evaluatif. Setelah sistem berjalan, komisi dapat meminta laporan capaian layanan, termasuk berapa jenis layanan yang sudah bisa diakses daring, berapa lama waktu penyelesaiannya, dan seberapa sering sistem mengalami gangguan.
Dalam kerangka itulah posisi Prima Eyza Purnama relevan dibaca. Ia bukan pelaksana teknis SPBE, tetapi ia duduk di komisi yang memiliki kewenangan menanyakan arah dan hasil kebijakan tersebut, sebagaimana tercatat dalam dokumen keputusan DPRD. Peran semacam ini jarang diberitakan karena berlangsung di ruang rapat, bukan di panggung acara.
SuaraLutim belum memperoleh keterangan langsung dari Prima Eyza Purnama mengenai pandangannya atas dokumen SPBE. Artikel ini menyusun perannya berdasarkan dokumen resmi DPRD dan pemberitaan kegiatan pemerintahan, bukan berdasarkan wawancara.


