Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Politik Nasional: Daerah Menjerit soal Batas 30 Persen

12 November 2026 • zul • 43 kali dibaca
Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai ilustrasi kebijakan belanja pegawai daerah
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, public domain, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Politik nasional hari ini menyoroti satu angka yang membuat banyak kepala daerah gelisah: 30 persen. Anggota DPD RI dari Kepulauan Bangka Belitung, Darmansyah Husein, mengatakan banyak daerah akan menjerit jika pembatasan porsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja daerah benar-benar diterapkan. Pernyataan itu disampaikan dalam forum Senator Menyapa di Studio II CNN Indonesia, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Ia memberi gambaran dari daerah pemilihannya. Setelah melihat anggaran Provinsi Bangka Belitung, Darmansyah menyebut dana untuk belanja modal tinggal 9 persen, sementara belanja operasional mencapai 77 persen. Angka itu, katanya, membuat pemenuhan batas 30 persen terasa sangat berat. Pernyataan tersebut bukan kebijakan resmi, melainkan potret tekanan fiskal yang dihadapi daerah.

Apa yang Dikatakan Darmansyah

Dalam paparannya, Darmansyah menyebut dirinya ikut membahas tripartit Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ia menyoroti perubahan formulasi Dana Alokasi Umum yang kini dikaitkan dengan kinerja daerah. Menurutnya, perubahan itu menambah beban bagi daerah yang kapasitas fiskalnya terbatas.

Kalimat yang paling banyak dikutip adalah pengakuannya bahwa daerah menjerit. Ia menirukan keluhan kepala daerah yang merasa tidak sanggup membayar gaji pegawai, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, jika aturan 30 persen diberlakukan tanpa masa transisi yang memadai. Keluhan itu, menurut dia, muncul hampir merata.

Tata Atur
Iklan

Pernyataan ini penting karena datang dari legislator daerah yang ikut merumuskan undang-undang tersebut. Kritiknya bukan dari pihak luar yang menolak kebijakan secara ideologis, melainkan dari orang yang memahami isi pasal dan dampaknya di lapangan. Itu sebabnya isu ini cepat masuk arus utama pemberitaan nasional, seperti dilaporkan CNN Indonesia.

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Asal Aturan 30 Persen dalam UU HKPD

Batas belanja pegawai 30 persen tercantum dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketentuan itu mengatur bahwa belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan lewat transfer ke daerah paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD.

Cakupannya luas: gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kepala daerah dan wakilnya, serta pimpinan dan anggota DPRD. Daerah yang porsi belanja pegawainya sudah melewati 30 persen diberi waktu menyesuaikan paling lama lima tahun sejak undang-undang diundangkan, yang berarti tenggatnya jatuh pada 2027.

Sanksinya bukan main-main. Jika tidak memenuhi, dana alokasi umum dan dana bagi hasil bisa dikurangi bahkan dihapus. Inilah yang membuat pembahasan teknis anggaran berubah menjadi persoalan politik: pengurangan transfer berarti layanan publik ikut terdampak, dan dampaknya terasa langsung oleh pemilih.

Peta Daerah di Atas 30 Persen

Data Kementerian Dalam Negeri yang dikutip DDTC News menunjukkan hampir seluruh daerah berada di atas ambang. Dari 38 provinsi, 31 pemerintah provinsi atau 81,58 persen memiliki porsi belanja pegawai di atas 30 persen. Dari 415 kabupaten, 390 atau 93,98 persen masih di atas ambang, dan dari 93 kota hanya satu yang sudah di bawah 30 persen.

Laporan Kompas.id menambahkan contoh konkret. Di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, belanja pegawai disebut mencapai 41,87 persen setelah pengangkatan pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk memenuhi batas 30 persen, daerah itu disebut perlu memangkas anggaran sekitar Rp231 miliar, setara dengan memensiunkan lebih dari 2.400 aparatur.

Catatan lain menyebut beberapa daerah dengan porsi jauh lebih tinggi, seperti Purwakarta sekitar 43 persen dan Maluku Tengah yang disebut menembus 60 persen. Rata-rata nasional pun dilaporkan masih di kisaran 41 persen pada 2026, naik dari sekitar 36 persen pada 2025. Angka-angka ini menjelaskan mengapa keluhan datang dari banyak arah.

Relaksasi lewat UU APBN 2027

Pemerintah tidak menutup mata. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menyatakan bahwa Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah sepakat merelaksasi ketentuan itu melalui Undang-Undang APBN 2027, seperti dilaporkan Tirto.id.

Alasannya, kebijakan transfer ke daerah berubah signifikan dalam satu sampai dua tahun terakhir. Pemangkasan transfer membuat ruang fiskal daerah menyempit, sementara kewajiban menggaji aparatur tetap. Relaksasi juga disiapkan untuk kewajiban belanja infrastruktur minimal 40 persen yang dinilai sulit dipenuhi bersamaan.

Menurut DDTC News, relaksasi itu masuk sebagai Pasal 53 dalam usulan baru RUU APBN 2027. Direktur Dana Transfer Umum, Sandy Firdaus, menyebut pemerintah akan memastikan perpanjangan pemberlakuan belanja wajib tersebut, sehingga daerah masih boleh mengalokasikan belanja pegawai di atas 30 persen pada 2027. Dasar hukumnya memakai asas lex posterior, di mana undang-undang yang lebih baru mengalahkan yang lama.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga