SUARALUTIM.COM, MALILI — PAN Luwu Timur memiliki tiga wakil di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Luwu Timur periode 2024–2029. Ketiganya adalah Firman Udding, S.IP, Abdul Halim, S.Kom, dan Yusuf Pombatu, SE. Posisi itu menempatkan fraksi pada tahap paling awal pembentukan aturan daerah, bukan hanya pada pembahasan anggaran.
Peran Bapemperda menjadi relevan ketika pemerintah kabupaten menyerahkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD pada awal November 2026. Dokumen itu berisi daftar rancangan peraturan daerah yang akan dibahas sepanjang tahun, sekaligus menjadi acuan kerja alat kelengkapan dewan.
Bagi warga Luwu Timur, dampaknya tidak langsung terlihat. Namun, hampir setiap urusan sehari-hari — izin usaha, retribusi pasar, pengelolaan sampah, sampai tata kelola pertambangan rakyat — berawal dari rancangan peraturan yang dibahas di forum ini.
PAN Luwu Timur: Siapa Tiga Anggota Bapemperda
Komposisi fraksi menempatkan Firman Udding sebagai Wakil Ketua Fraksi PAN sekaligus anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan anggota Badan Anggaran. Ia mewakili Daerah Pemilihan Luwu Timur 1, yang meliputi Kecamatan Malili dan Wasuponda.
Abdul Halim, S.Kom duduk di Komisi I Bidang Pemerintahan, anggota Badan Musyawarah, dan anggota Bapemperda. Daerah pemilihannya adalah Luwu Timur 2, Kecamatan Angkona dan Kalaena.
Yusuf Pombatu, SE menempati Komisi III Bidang Pembangunan dan Bapemperda untuk Daerah Pemilihan Luwu Timur 5, Nuha dan Towuti. Ia masuk melalui pergantian antarwaktu dan dilantik pada 3 Desember 2024 menggantikan H. Usman Sadik, seperti diberitakan BataraPos dalam artikel Yusuf Pombatu Dilantik PAW Anggota DPRD Luwu Timur.
Susunan lengkap fraksi dan penempatan pada alat kelengkapan dewan mengacu pada Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2024, yang dipublikasikan melalui laman e-PPID Luwu Timur. Dokumen itu juga mencatat sejumlah nama yang pada Pemilu 2024 dicalonkan partai berbeda. Karena itu, sebutan yang tepat bagi mereka adalah anggota Fraksi PAN, bukan kader partai.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Apa yang Dikerjakan Bapemperda
Bapemperda menyusun dan membahas program pembentukan peraturan daerah bersama pemerintah kabupaten. Pekerjaannya dimulai jauh sebelum sebuah rancangan dibacakan di paripurna: menyeleksi usulan, menyusun prioritas, dan memastikan rancangan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Dalam praktiknya, ada tiga tahap yang biasa dilalui. Pertama, pengharmonisasian dan pembulatan konsepsi rancangan. Kedua, pembahasan bersama perangkat daerah pengusul. Ketiga, penyampaian hasil pembahasan ke paripurna untuk diambil keputusan.
Karena itu, anggota Bapemperda dituntut memahami lintas sektor. Rancangan tentang retribusi pasar, misalnya, harus dibaca bersama aturan keuangan daerah. Rancangan tentang sampah harus dibaca bersama kewenangan dinas lingkungan hidup dan anggaran pengelolaan.
Posisi PAN di tiga kursi Bapemperda memberi fraksi peran pada tahap penyaringan. Ini bukan kekuasaan untuk menentukan sendiri, karena keputusan tetap diambil dalam rapat alat kelengkapan dan paripurna. Namun, keberadaan anggota di forum itu menentukan seberapa jauh usulan warga bisa masuk ke dalam daftar rancangan.
Propemperda 2027 dan Empat Ranperda Sebelumnya
Propemperda 2027 diserahkan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, kepada DPRD pada awal November 2026. Dalam penyerahan itu, bupati menekankan pentingnya kualitas rancangan peraturan daerah, bukan sekadar kuantitas, seperti dilaporkan Warta Lutim.
Sebelumnya, pada 12 Oktober 2026, pemerintah kabupaten menyerahkan empat rancangan peraturan daerah kepada DPRD, seperti dilaporkan Luwuraya.com. Pemberitaan menyebut cakupannya luas, mulai dari pengelolaan sampah hingga pajak daerah. Pada rapat paripurna yang sama, pendapat akhir Fraksi PAN disampaikan Nurchalis Azis, M.Pd, anggota fraksi dari Daerah Pemilihan Luwu Timur 3, Wotu dan Burau.
Rangkaian itu memperlihatkan pola kerja yang berulang: pemerintah mengusulkan, DPRD membahas, fraksi menyampaikan pendapat, lalu keputusan diambil. Bagi warga, tahap yang paling penting justru yang paling sepi liputan, yaitu pembahasan di tingkat komisi dan Bapemperda.


