Berita viral hari ini datang dari Jakarta: Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menyita 44 objek tanah dan bangunan senilai Rp286,27 miliar. Aset itu disita terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada dua perusahaan pada periode 2012 sampai 2016. Penyitaan diumumkan lewat keterangan resmi pada Jumat, 13 November 2026, sehari setelah konferensi pers di Palembang.
Kepala Bagian Operasi Kortastipidkor Polri, Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi, mengatakan penyidik menyita dan memasang plang penanda secara serentak di beberapa provinsi. Prosesnya berlangsung sejak pekan sebelumnya hingga Kamis, 12 November 2026. “Kortastipidkor Polri telah menyita 44 objek berupa tanah dan bangunan dengan total nilai sekitar Rp286,27 miliar,” kata dia dalam siaran pers yang dikutip CNN Indonesia.
Nilai aset yang disita jauh lebih besar dari kerugian negara yang dihitung Badan Pemeriksa Keuangan. Penyitaan sendiri bukan hukuman, melainkan langkah pengamanan agar objek tidak dialihkan selama proses hukum berjalan. Pemulihan kerugian negara baru akan mengikuti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Rincian 44 Aset yang Disita dalam Berita Viral Ini
Sebanyak 38 objek berada di Sumatera Selatan dengan nilai sekitar Rp24,27 miliar. Rinciannya, tiga bidang tanah di Kota Palembang senilai Rp3,93 miliar, enam objek di Kota Prabumulih senilai Rp7,08 miliar, dan 29 objek di Kabupaten Ogan Ilir senilai Rp13,25 miliar. Angka itu disampaikan langsung oleh pejabat operasi Kortastipidkor.
Enam objek lainnya berada di luar Sumatera Selatan. Dua objek di Jakarta Selatan menyerap nilai terbesar, yakni Rp248,7 miliar. Sisanya satu objek di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, senilai Rp4,3 miliar, satu objek di Kota Tangerang senilai Rp2,5 miliar, serta dua objek di Kota Depok senilai Rp6,5 miliar. Data ini dirangkum kantor berita ANTARA dari keterangan resmi penyidik.
Sebaran aset yang timpang menunjukkan nilai properti di Jakarta jauh mendominasi. Satu bidang di ibu kota bisa bernilai puluhan kali lipat tanah di daerah. Penyidik menyebut pemetaan aset dilakukan untuk memastikan objek yang disita benar-benar masih atas nama pihak yang terkait perkara.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Bagaimana Modus Pembiayaan Fiktif Itu Berjalan
Perkara bermula dari fasilitas pembiayaan LPEI kepada PT Duta Sarana Technology. Penyidik menduga pemeriksaan kelayakan penerima pembiayaan dan penilaian risiko tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Pembiayaan itu kemudian macet dan menyisakan kewajiban sekitar 9 juta dolar Amerika Serikat.
Alih menyelesaikan masalah, LPEI disebut memberikan pembiayaan baru kepada PT Maxima Inti Finance sebesar 47,5 juta dolar Amerika Serikat. Dana itu dicairkan 17 kali dalam tiga tahap. Penyidik menduga pencairan dipakai menutupi pembiayaan bermasalah sebelumnya agar tampak lancar di dalam pembukuan.
Dokumen dan jaminan yang menjadi syarat pencairan juga diduga tidak diperiksa dengan baik. Pada akhirnya perusahaan penerima tidak mampu memenuhi kewajibannya. Pola ini sering disebut rolling, yakni utang baru dipakai menutup utang lama tanpa ada perbaikan kapasitas debitur. Uraian lengkap konstruksi perkara dimuat dalam rilis Tribrata News Polda Sumatera Selatan.
Enam Tersangka dan Kerugian Negara
Penyidik telah menetapkan enam orang tersangka dalam perkara ini. Lima di antaranya berasal dari internal LPEI, mulai dari pejabat setingkat relationship manager, kepala departemen, kepala divisi, hingga dua direktur pelaksana. Satu tersangka lain adalah direktur utama perusahaan penerima pembiayaan pada masa peristiwa.
Sesuai kebijakan redaksi, nama maupun inisial para tersangka tidak ditulis dalam artikel ini. Setiap tersangka tetap berhak atas asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penyidikan berjalan sejak dua laporan polisi dibuat pada 22 Januari 2025.
Berdasarkan pemeriksaan investigatif BPK RI nomor 37/SR/LHP/DJPI/PKN.01/09/2025 tertanggal 4 September 2025, kerugian keuangan negara tercatat 43.617.739,13 dolar Amerika Serikat. CNN Indonesia menghitung angka itu setara Rp727,9 miliar. Kerugian negara dan nilai aset sitaan adalah dua hal berbeda yang tidak boleh dicampur.


