Berita Indonesia hari ini soal anggaran negara kembali mencuat setelah Menteri Keuangan Suahasil Nazara angkat bicara. Defisit APBN hingga 31 Oktober 2026 tercatat Rp379,3 triliun, atau setara 1,47 persen dari Produk Domestik Bruto. Angka itu disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Dalam kesempatan itu Suahasil menolak istilah APBN tekor yang kerap dipakai media dan warganet. Menurut dia, tekor berarti pendapatan lebih rendah daripada belanja, dan kondisi itu memang sudah dirancang sejak awal. Defisit bukan kerugian seperti dalam laporan keuangan perusahaan.
“APBN itu enggak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat,” kata Suahasil seperti dikutip Liputan6.com. Ia meminta publik memahami defisit sebagai pilihan kebijakan, bukan tanda kebangkrutan negara.
Angka Defisit dan Proyeksi Akhir Tahun
Realisasi defisit 1,47 persen dari PDB itu masih jauh dari batas yang dipatok dalam APBN 2026. Pemerintah menargetkan defisit tahun ini menutup di level 2,85 persen dari PDB. Artinya masih ada ruang pelebaran defisit pada dua bulan terakhir.
Suahasil menyebut posisi tersebut on track. “Defisit APBN 1,47 persen dari PDB dan ini on track menuju defisit sebesar 2,85 persen dari PDB,” ujarnya, dikutip ANTARA. Proyeksi itu memasukkan pola belanja yang biasanya melonjak pada November dan Desember.
Angka defisit sendiri lahir dari selisih dua pos besar. Pendapatan negara sampai akhir Oktober Rp2.618 triliun, sementara belanja negara Rp2.997,2 triliun. Selisih Rp379,3 triliun itulah yang disebut defisit dalam laporan pelaksanaan anggaran.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Pendapatan Negara Rp2.618 Triliun
Pendapatan negara mencapai 83 persen dari target APBN 2026 dan tumbuh 23,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Penerimaan pajak Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target, sedangkan kepabeanan dan cukai Rp267,2 triliun atau 79,5 persen.
Penerimaan negara bukan pajak justru sudah melampaui target, yakni Rp551,8 triliun. Lonjakan itu antara lain didorong penerimaan dari penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia. Pos PNBP menjadi penopang yang tidak selalu muncul di tahun anggaran biasa.
Meski begitu, pemerintah masih perlu mengumpulkan Rp590,1 triliun pada November dan Desember. Dari jumlah itu, Rp514 triliun di antaranya harus datang dari penerimaan pajak. Beban pengumpulan dua bulan terakhir jadi ujian terbesar tahun ini.
Belanja Negara Rp2.997,2 Triliun
Belanja negara terealisasi Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu, tumbuh 15,6 persen secara tahunan. Rinciannya, belanja kementerian dan lembaga Rp1.239,1 triliun, belanja non-kementerian Rp1.104,5 triliun, serta transfer ke daerah Rp653,6 triliun.
Pola penyerapan belanja biasanya menumpuk di akhir tahun. Kementerian dan lembaga menyelesaikan kontrak pada Desember, sementara pekerjaan sudah berjalan sejak sebelumnya. Karena itu, defisit pada Oktober belum menggambarkan posisi akhir tahun.
Pemerintah memperkirakan penyerapan belanja meningkat pada November dan Desember. Konsekuensinya, defisit akan melebar mendekati target 2,85 persen dari PDB. Angka itu masih di bawah batas 3 persen yang menjadi komitmen fiskal Indonesia.
Keseimbangan Primer Masih Surplus
Di tengah defisit, keseimbangan primer APBN masih surplus Rp114,8 triliun hingga akhir Oktober. Keseimbangan primer adalah selisih pendapatan dan belanja di luar pembayaran bunga utang. Posisi positif menandakan negara belum perlu berutang hanya untuk membayar bunga.
Suahasil menyebut surplus primer akan berubah seiring perjalanan anggaran menuju akhir tahun. Pembayaran bunga utang biasanya terkonsentrasi pada periode tertentu. Karena itu, surplus primer pada Oktober tidak otomatis bertahan sampai Desember.
Bagi pasar, angka ini penting karena menunjukkan daya tahan fiskal jangka pendek. Investor obligasi memantau keseimbangan primer untuk menilai risiko pembiayaan. Selama primer positif, kebutuhan penerbitan surat utang baru masih terkendali.


