Selasa, 17 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Advertorial

PAN Luwu Timur: Anggaran bagi Korban Kekerasan Gender

14 November 2026 • Admin • 37 kali dibaca
Wakil Ketua DPRD Luwu Timur Harisah Suharjo dalam seminar pencegahan kekerasan berbasis gender di Malili
Dok. Koranta.id (seminar pencegahan kekerasan berbasis gender di Malili, 4 November 2026)
ASM Group
Iklan

SUARALUTIM.COM, MALILI — PAN Luwu Timur menempatkan perlindungan korban kekerasan sebagai persoalan anggaran, bukan hanya persoalan kebijakan. Sikap itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Luwu Timur, Ir. Hj. Harisah Suharjo, dalam Seminar dan Rapat Koordinasi Multi Stakeholders untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Wisma Trans Malili, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan itu digelar Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama Save the Children dan mempertemukan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta lembaga masyarakat. Bagi Harisah, yang juga anggota Fraksi PAN, forum semacam ini hanya bermakna bila menghasilkan layanan yang benar-benar bisa diakses korban.

PAN Luwu Timur dan Isu yang Sering Dianggap Sampingan

Dalam banyak pembahasan anggaran, isu kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung berhenti pada program sosialisasi. Padahal persoalannya berlapis: ada korban yang butuh pendampingan hukum, ada yang butuh layanan kesehatan, dan ada yang butuh tempat aman untuk sementara waktu. Ketiganya menuntut biaya.

Harisah menegaskan DPRD tidak akan tinggal diam melihat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui tiga fungsi utama dewan, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan, ia menyatakan komitmen untuk memastikan perlindungan korban berjalan nyata, bukan hanya di atas kertas.

Tata Atur
Iklan

Pernyataan itu penting dicatat dalam konteks Luwu Timur. Kabupaten ini memiliki 11 kecamatan dan 128 desa serta kelurahan, dengan jarak antarkecamatan yang tidak pendek. Dalam kondisi geografis seperti itu, akses korban ke layanan menjadi variabel yang paling menentukan, bukan hanya keberadaan aturan.

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Apa yang Berlangsung di Wisma Trans Malili

Seminar dan rapat koordinasi itu mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga lembaga masyarakat. Formatnya bukan sosialisasi satu arah, melainkan koordinasi lintas lembaga, jenis forum yang dibutuhkan ketika penanganan kasus menuntut kerja bersama antara penyidik, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pemerintah desa.

Sebagai satu-satunya tokoh perempuan yang menduduki kursi unsur pimpinan DPRD, Harisah menyampaikan keprihatinannya terhadap kekerasan yang kini tidak lagi hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga merambah ruang digital.

“Kekerasan Berbasis Gender Online atau KBGO ini sudah sangat mengkhawatirkan. Ada penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ada perundungan melalui media digital. Korbannya kebanyakan perempuan dan anak,” ujar Harisah.

Menurutnya, dampak kekerasan digital tidak kalah berat dari kekerasan fisik. Korban bisa mengalami trauma, dikucilkan, bahkan kehilangan masa depan hanya karena foto atau video disebar tanpa izin.

Tiga Hal yang Diminta Ditindaklanjuti

Dari forum itu, Harisah menyebut tiga hal yang perlu dijalankan bersamaan. Ketiganya merupakan jalur yang berbeda, tetapi saling bergantung.

  • Regulasi yang lebih kuat. Pelaku kekerasan, termasuk kekerasan digital, perlu bisa ditindak tegas. Tanpa dasar hukum yang jelas, penanganan kasus bergantung pada tafsir aparat.
  • Anggaran yang memadai. Layanan bagi korban harus tersedia melalui APBD, mulai dari pendampingan hukum, layanan kesehatan, hingga rumah aman.
  • Pengawasan yang ketat. Program yang sudah dianggarkan harus berjalan, bukan berhenti di laporan kegiatan.

Pernyataan tentang anggaran itu yang paling konkret. Harisah menyebut perlindungan tidak cukup hanya dengan kebijakan, tetapi harus disertai anggaran dan mekanisme penanganan yang cepat dan tepat.

“Perlindungan tidak cukup hanya dengan kebijakan. Harus ada anggaran dan mekanisme penanganan yang cepat dan tepat. Kalau korban melapor hari ini, dia harus langsung dilayani hari ini juga, bukan menunggu berminggu-minggu,” tegasnya.

Mengapa Kecepatan Layanan Menentukan

Dalam penanganan kekerasan, waktu adalah bagian dari perlindungan. Untuk kekerasan seksual, pemeriksaan medis dan pendampingan psikologis yang cepat memengaruhi proses hukum sekaligus pemulihan korban. Untuk kekerasan dalam rumah tangga, tempat aman sementara bisa menjadi pembeda antara korban yang bertahan dan korban yang kembali ke situasi berisiko karena tidak punya tujuan.

Karena itu, kalimat “dilayani hari ini” bukan retorika. Ia menunjuk pada kebutuhan prosedur yang jelas: siapa yang menerima laporan pertama, ke mana korban dirujuk, siapa yang mendampingi, dan dari anggaran mana biaya layanan itu dibayar.

Di banyak daerah, kelemahan justru ada di titik sambung antarlembaga. Rumah sakit siap, tetapi tidak ada pendamping. Kepolisian menerima laporan, tetapi korban belum punya tempat tinggal sementara. Pemerintah desa mengetahui kasus, tetapi tidak memiliki kewenangan menangani. Forum koordinasi lintas lembaga adalah cara memutus kebuntuan semacam itu.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga