Selasa, 17 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Advertorial

Andi Amar Ma’ruf Sulaiman dan Transisi Regulasi Usaha Lutim

16 November 2026 • Admin • 29 kali dibaca
Andi Amar Ma'ruf Sulaiman berbicara dalam sarasehan narkoba di Makassar, relevan dengan transisi regulasi usaha di Luwu Timur
Dok. SulawesiPos.com
ASM Group
Iklan

Anggota DPR RI Komisi III Fraksi Gerindra, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, menegaskan bahwa setiap regulasi yang menyentuh dunia usaha perlu disertai masa transisi yang jelas. Pesan itu ia sampaikan dalam Sarasehan Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba bertema “Perlukah Vape Dilarang Total di Indonesia” di lantai 1 AAS Building, Makassar, Sabtu (7/11/2026). Bagi pelaku usaha di Luwu Timur, cara pandang itu menjelaskan mengapa kecepatan sebuah aturan harus berjalan beriringan dengan kesiapan pekerja.

Andi Amar Ma’ruf Sulaiman: Regulasi Jangan Memutus Kegiatan Ekonomi

Dalam forum yang dihadiri akademisi, aparat, dan pelaku usaha itu, Andi Amar yang juga Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan menilai pembahasan aturan tidak bisa berhenti pada soal boleh atau tidak boleh. Ia meminta dampak ekonomi, keberlangsungan industri, nasib pekerja, serta masa transisi bagi pelaku usaha dihitung sejak awal pembahasan, bukan setelah aturan ditetapkan.

Menurutnya, perubahan kebijakan tetap harus diarahkan untuk melindungi kepentingan publik. Namun cara mencapainya, kata dia, tidak perlu dengan memutus kegiatan ekonomi secara tiba-tiba.

“Ini ketika kita membahas masalah ekonomi, kita harus membahas masalah tren dan regulasi. Ya, namanya pengusaha tidak lepas dari namanya regulasi. Ketika regulasi sedang dalam pembahasan, otomatis teman-teman harus mulai siap-siap entah itu transisi atau penyesuaian,” kata Andi Amar, seperti dikutip SulawesiPos.com.

Tata Atur
Iklan

Menurutnya, pilihan yang tersisa adalah menyiapkan penyesuaian sejak wacana masih bergulir.

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Pelajaran dari Hilirisasi Nikel: Omzet Turun, Pekerja Tetap Digaji

Untuk menggambarkan risiko perubahan aturan yang mendadak, Andi Amar menuturkan pengalaman sebuah perusahaan di sektor pertambangan. Ia menyebut perubahan regulasi ekspor bahan mentah nikel untuk mempercepat hilirisasi pernah membuat omzet harian perusahaan itu turun dari sekitar Rp30 miliar menjadi Rp7 miliar.

Menurut penuturannya, penurunan tersebut membuat perusahaan kehilangan sekitar Rp23 miliar per hari selama masa penyesuaian. Meski begitu, ia menyebut 1.700 karyawan tetap digaji dan tidak diberhentikan ketika perusahaan melewati masa transisi itu.

“Apakah kita memrebel? Sebagai pengusaha, mohon maaf yang nasionalis, Alhamdulillah, kami tidak rebel, kami usahakan bagaimana operasional tetap jalan,” ujarnya.

Pengalaman itulah yang ia jadikan alasan meminta kebijakan terhadap industri vape disusun dengan mempertimbangkan dampak berantai terhadap pelaku usaha dan pekerja. Bagi daerah penghasil nikel seperti Luwu Timur, kisah itu bukan cerita jauh: setiap perubahan aturan ekspor dan hilirisasi — termasuk yang menyangkut limonit Sorowako — selalu punya konsekuensi langsung ke jam kerja, upah, dan kontrak usaha kecil di sekitarnya.

Empat Aspek yang Diminta Dibahas Bersamaan

Andi Amar menegaskan pembahasan regulasi tidak bisa dilihat hanya dari sisi politik atau penegakan hukum. Ia meminta empat aspek dipertimbangkan secara bersamaan agar kebijakan tidak menyelesaikan satu masalah dengan menciptakan masalah baru.

  • Ekonomi dan pekerjaan: dampak ke omzet usaha, keberlanjutan industri, dan status pekerja.
  • Kesehatan dan generasi muda: perlindungan pengguna, khususnya anak dan remaja.
  • Kepastian hukum: kemampuan membedakan produk legal dari liquid atau cartridge yang mengandung narkotika.
  • Teknologi: kesiapan aturan mengikuti perkembangan produk yang berubah cepat.

“Kami tidak bisa melihat dari aspek kepentingan politik penegakan hukum saja,” kata Andi Amar.

Ia juga meminta pemerintah memastikan regulasi tidak ketinggalan dari perkembangan teknologi. “Jangan sampai regulasi kita tidak bisa mengikuti atau menyamai perkembangan teknologi yang ada,” ujarnya.

Tolok ukurnya, kata dia, kembali pada manfaat dan risiko bagi masyarakat. “Tinggal bagaimana kita melihat regulasi itu, apakah itu kepentingan umum, maslahat lebih maslahatnya, atau lebih banyak mudaratnya,” kata legislator yang duduk di Komisi III Fraksi Gerindra itu.

Suara Anak Muda dan Pengawasan Jalur Distribusi

Dalam wawancara seusai forum, Andi Amar menyoroti bahwa pengguna vape di lapangan lebih banyak berasal dari kalangan anak muda. Menurutnya, faktor coba-coba dan pengaruh pergaulan ikut menentukan, sehingga kebijakan tidak cukup disusun dari satu sudut pandang.

“Nah, maka dari itu, kita mau masukan, diskusi secara sehat bersama teman-teman dari BNN, bersama masyarakat, bersama stakeholder, pengusaha, dan lain-lain supaya bisa mengintegrasikan regulasi ini,” ujarnya, dikutip Tebaran.com.

Ia menilai aturan perlu membedakan produk legal dari cairan yang disalahgunakan sebagai media penyamaran narkotika. Pengawasan di jalur distribusi, termasuk di lingkungan sekolah dan kampus, disebutnya sama penting dengan edukasi kepada anak muda.

Hingga sarasehan itu berlangsung, belum ada keputusan resmi mengenai larangan total vape di Indonesia.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga