Berita viral dari sektor keuangan hari ini adalah rencana Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan aplikasi anti-scam yang bisa memeriksa nomor telepon, tautan, dan rekening sebelum transaksi dilakukan. Aplikasi itu diumumkan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono di Jakarta, Senin 16 November 2026. Tujuannya sederhana: memberi jawaban cepat saat masyarakat ragu.
Menurut Dicky, aplikasi tersebut akan mengintegrasikan sejumlah basis data agar masyarakat bisa memeriksa legalitas dan keamanan pihak yang menawarkan layanan keuangan. Pengguna dapat menanyakan apakah nomor yang menelepon legal, apakah tautan yang diterima palsu, dan apakah rekening tujuan transfer sudah pernah dilaporkan. Informasi itu disajikan sebagai peringatan dini, bukan vonis hukum.
Pengumuman disampaikan dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen 2027. OJK menempatkan aplikasi ini sebagai bagian dari strategi pencegahan, bukan sekadar penanganan pengaduan setelah korban kehilangan uang.
Berita Viral: Aplikasi Anti-Scam OJK
Dicky menjelaskan alasan utama pembuatan aplikasi ini. Selama ini masyarakat tidak punya satu tempat mudah untuk memeriksa informasi mencurigakan, mulai dari pesan singkat, tautan di internet, sampai tawaran produk keuangan. Akibatnya, keputusan transaksi sering diambil tanpa verifikasi.
Fitur awal mencakup pemeriksaan nomor telepon, tautan, dan rekening yang masuk daftar hitam. Ketiga hal itu dipilih karena paling sering muncul dalam laporan penipuan digital. Pengguna cukup memasukkan data yang ingin diperiksa, lalu sistem menampilkan statusnya.
Dalam laporan Liputan6, Dicky menyebut aplikasi ini menjawab pertanyaan yang paling sering muncul di masyarakat. Ia menegaskan, informasi yang disajikan bukan tuduhan, melainkan indikasi berdasarkan basis data yang tersedia.
OJK belum memerinci tampilan aplikasi maupun mekanisme pendaftaran pengguna. Yang disampaikan baru fungsi utama dan tahap pengembangan. Publik belum bisa mencoba aplikasi tersebut karena masih berjalan di lingkungan terbatas.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Masih di Tahap Sandbox
Pengembangan aplikasi saat ini berada pada tahap uji coba atau sandbox. OJK menyebut pengembangan melibatkan Asian Development Bank, World Bank, dan Gates Foundation. Dukungan itu mencakup pendanaan maupun pendampingan teknis.
Menurut Dicky, OJK tidak mengandalkan anggaran internal sepenuhnya. Bantuan lembaga internasional dinilai mempercepat proses pengembangan sekaligus memberi masukan soal tata kelola data. Namun bentuk kerja sama itu belum dijelaskan dalam dokumen publik.
Pada fase awal, aplikasi akan memuat basis data untuk memeriksa nomor telepon, tautan, serta rekening yang masuk daftar hitam. Cakupan data itu disebut akan bertambah secara bertahap. Pengembangan dilakukan berlapis agar tidak membebani sistem.
Sandbox biasanya dipakai untuk menguji fungsi sebelum rilis luas. OJK belum menyebut tanggal peluncuran resmi. Dalam laporan CNN Indonesia, Dicky hanya menyatakan aplikasi akan diluncurkan tanpa menyebut tenggat.
Lonjakan Laporan IASC
Dicky mengungkapkan jumlah laporan penipuan melalui Indonesia Anti-Scam Centre melonjak drastis. Angka awalnya sekitar 18.000 laporan, kini melewati 700.000 laporan dalam waktu sedikit lebih dari dua tahun. Lonjakan itu disebut mencerminkan modus kejahatan yang makin kompleks.
Menurut dia, kenaikan laporan tidak hanya soal jumlah pelaku. Ekosistem keuangan digital yang makin berlapis membuat korban lebih mudah terjebak. Masyarakat sering menerima tawaran investasi, pinjaman, atau hadiah palsu melalui kanal yang tampak resmi.
Data tersebut menjadi dasar percepatan pengembangan aplikasi. OJK menilai pencegahan lebih murah daripada pemulihan dana korban. Namun angka 700.000 laporan itu belum dipecah berdasarkan jenis penipuan maupun nilai kerugian.
Rincian wilayah dan profil korban juga belum dipublikasikan. Tanpa data itu, publik sulit menilai apakah lonjakan terjadi merata atau terpusat di wilayah tertentu.
Ekosistem Berlapis yang Membingungkan Konsumen
Dicky menjelaskan, satu transaksi digital melibatkan banyak pihak. Ada perbankan, penyedia jasa sistem pembayaran, payment gateway, merchant, agregator merchant, platform digital, perusahaan telekomunikasi, dan vendor pihak ketiga. Lapisan itu bekerja bersamaan dalam satu transaksi.
Bagi industri, struktur tersebut dianggap normal. Bagi konsumen, pengalaman yang terlihat hanya satu, yaitu uang berpindah atau hilang. Ketika masalah muncul, konsumen diminta memahami pihak mana yang bertanggung jawab.
Kondisi itulah yang ingin dipangkas aplikasi anti-scam. OJK menilai konsumen tidak seharusnya dibebani pengetahuan teknis tentang lapisan ekosistem. Yang dibutuhkan adalah kejelasan tempat mengadu dan mekanisme pemulihan hak.
Dalam laporan Liputan6, Dicky menegaskan kecepatan inovasi industri harus diimbangi kecepatan pelindungan konsumen. Ia menilai kebiasaan menunggu masalah membesar sebelum memperbaiki sistem terlalu mahal bagi semua pihak.


