Berita politik dari Manila: Konferensi Tingkat Tinggi ke-29 ASEAN-China berakhir tanpa kesepakatan atas kode etik di Laut China Selatan. Negosiasi yang berjalan lebih dari dua dekade itu belum menemukan titik akhir, meski sekitar 80 persen rancangan teks sudah disepakati sementara.
Presiden Prabowo Subianto hadir dalam forum tersebut dan menyampaikan sejumlah pesan, mulai dari penguatan kemitraan ekonomi sampai penyelesaian sengketa maritim secara damai. Ia juga memuji capaian China dalam pengentasan kemiskinan.
Bagi ASEAN, hasil pertemuan ini menunjukkan batas nyata dari diplomasi konsensus. Perbedaan pandangan soal sifat mengikat kode etik masih menjadi penghalang utama.
Berita Politik: Kode Etik Laut China Selatan Belum Sepakat
Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro menyatakan negosiasi belum rampung. “There is no conclusion yet,” katanya kepada wartawan di sela KTT ASEAN, seperti dikutip Al Jazeera.
Lazaro menyebut beberapa isu kunci masih terbuka, termasuk apakah kode etik tersebut akan bersifat mengikat secara hukum. Negara negara ASEAN dan China juga masih berbeda pandangan soal sejumlah hal teknis.
Filipina, sebagai ketua ASEAN tahun ini, sebelumnya berjanji mempercepat proses dan menargetkan kesepakatan pada akhir 2026. Target itu tidak tercapai.
Lazaro masih berharap kode etik bisa diselesaikan ketika Singapura memegang keketuaan ASEAN pada 2027.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Apa yang Disampaikan Prabowo di Manila
Dalam intervensinya, Prabowo menegaskan pentingnya memperkuat kemitraan strategis komprehensif ASEAN-China. Menurut keterangan resmi Sekretariat Presiden, ia menyebut hubungan kedua pihak sebagai simbol persahabatan dengan sejarah yang mendalam.
Prabowo juga menyinggung Laut China Selatan. Menurutnya, penyelesaian damai harus tetap menjadi landasan, dengan kemauan politik berkelanjutan dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerja sama.
“Kita menantikan penyelesaian negosiasi kode etik yang efektif dan substantif serta sesuai dengan hukum internasional,” ujarnya dalam forum tersebut.
Selain itu, ia mengapresiasi dukungan China terhadap kepentingan Global South, khususnya dalam kerja sama multilateral dan isu Palestina. Menurut CNN Indonesia, Prabowo menyebut China konsisten menentang imperialisme dan kolonialisme.
“China secara konsisten selalu memperjuangkan kebebasan, kesetaraan, dan solusi damai,” kata Prabowo.
Pengakuan Menlu Filipina: 80 Persen Teks
Angka 80 persen memberi gambaran bahwa sebagian besar isi kode etik sudah menemukan titik temu. Namun, sisa 20 persen itulah yang biasanya memuat kepentingan paling sensitif.
Isu yang belum sepakat mencakup sifat hukum dokumen, mekanisme penyelesaian sengketa, dan cara menangani insiden di laut. Ketiganya menentukan apakah kode etik akan berfungsi sebagai aturan atau sekadar pernyataan politik.
Negara negara ASEAN menginginkan kode etik mencerminkan hukum internasional, yang menurut sebagian dari mereka dilanggar China. Beijing bersikeras tindakannya sah dan profesional.
Perbedaan dasar itu membuat setiap perundingan bergerak lambat, karena kompromi teknis selalu berbenturan dengan posisi politik masing masing pihak.
Sengketa Dua Dekade dan Putusan 2016
ASEAN dan China sudah membahas kode etik sejak lebih dari 20 tahun lalu. Perundingan berjalan tanpa tenggat yang mengikat, sehingga kemajuannya bergantung pada suasana politik kawasan.
China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan, bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.
Pada 2016, tribunal arbitrase internasional memutuskan klaim luas China tidak memiliki dasar dalam hukum internasional. Beijing menolak putusan itu.
Ketegangan lapangan tetap terjadi, terutama antara China dan Filipina. Manila menuduh kapal China melakukan manuver berbahaya, menembakkan meriam air, dan mengganggu misi pasokan. Beijing menuduh Filipina memasuki wilayahnya.
Kode Etik yang Mengikat atau Tidak
Pertanyaan tentang sifat mengikat bukan perdebatan teknis semata. Dokumen yang tidak mengikat sulit dipakai untuk menuntut tanggung jawab ketika terjadi insiden.
Sebaliknya, dokumen yang mengikat menuntut China menerima konsekuensi hukum atas tindakannya di laut. Itu sebabnya isu ini menjadi titik paling alot dalam negosiasi.
Bagi negara negara ASEAN yang lebih kecil, kode etik yang mengikat adalah jaring pengaman. Tanpa itu, penyelesaian sengketa kembali bergantung pada kekuatan masing masing pihak.
Namun, konsensus ASEAN mengharuskan semua anggota setuju. Negara yang memiliki kepentingan ekonomi besar dengan China cenderung memilih pendekatan yang lebih lunak.


