Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Viral Nusantara: PBB Desak Larangan Senjata Otonom AI

16 November 2026 • zul • 35 kali dibaca
Pesawat nirawak MQ-9 Reaper milik Angkatan Udara Amerika Serikat terbang dalam sebuah misi, ilustrasi sistem senjata tanpa awak.
U.S. Air Force/Staff Sgt. Brian Ferguson, public domain, via Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Viral Nusantara hari ini datang dari Jenewa, tempat Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa Volker Turk mendesak negara negara di dunia segera merundingkan perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mengatur sistem senjata otonom. Seruan itu disampaikan pada Senin, 16 November 2026, tepat ketika Konferensi Tinjauan Ketujuh Konvensi tentang Senjata Konvensional Tertentu dibuka. Turk menilai jendela waktu untuk memasang pengaman yang berarti semakin sempit, dan ia memilih kalimat yang sulit dibantah.

“Sebuah mesin tidak boleh memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah seorang manusia akan hidup atau mati,” kata Turk dalam pernyataannya. Kalimat itu bukan retorika kosong, melainkan ringkasan dari seluruh perdebatan hukum yang berjalan lebih dari satu dekade di bawah konvensi tersebut. Persoalannya bukan apakah teknologi bisa, tetapi siapa yang bertanggung jawab ketika teknologi salah.

Mengapa Seruan Ini Muncul Sekarang

Konferensi Tinjauan CCW hanya digelar setiap lima tahun, sehingga pertemuan 16 sampai 20 November 2026 di Palais des Nations menjadi salah satu momen paling menentukan dalam agenda senjata otonom. Menurut rilis resmi Kantor PBB di Jenewa, konferensi tahun ini dipimpin Duta Besar Julien Thoni dari Swiss dan diikuti 128 negara pihak. Pertemuan itu akan membahas hasil kerja Kelompok Ahli Pemerintah atau GGE yang dibentuk sejak 2016.

Iklan

Tata Atur
Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Apa yang Diminta Turk Secara Konkret

Turk tidak berbicara dalam bahasa umum. Ia meminta perjanjian mengikat yang memuat larangan dan pembatasan yang jelas. Larangan pertama menyasar senjata otonom yang dirancang atau digunakan untuk menargetkan manusia. Larangan kedua menyasar sistem yang fungsi dan dampaknya tidak dapat sepenuhnya dipahami, diprediksi, dijelaskan, atau dikendalikan oleh manusia.

Ia juga menyoroti risiko yang jarang dibahas, yaitu penggunaan senjata otonom letal maupun kurang letal dalam kegiatan penegakan hukum. Menurut Turk, mesin tidak dapat menilai apakah penggunaan kekuatan benar benar diperlukan atau apakah tersedia alternatif yang dampaknya lebih ringan. Penilaian semacam itu menuntut pertimbangan situasi, bukan sekadar pencocokan pola dari basis data.

Peringatan berikutnya berkaitan dengan penyebaran. Turk menyebut senjata otonom berpotensi menyebar dan dipakai kelompok bersenjata maupun organisasi kriminal. Bila itu terjadi, akuntabilitas menjadi nyaris mustahil ditegakkan karena tidak ada negara atau komandan yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil algoritma. Karena itu ia menegaskan bahwa penilaian dan tanggung jawab manusia harus tetap menjadi inti setiap keputusan yang melibatkan penggunaan kekuatan.

Viral Nusantara: Konferensi CCW dan Nasib Negosiasi

Pembicaraan soal senjata otonom bukan hal baru di ruang multilateral. Sejak 2016, GGE mempertemukan diplomat, ahli hukum, dan perwakilan militer untuk mencari titik temu. Hasilnya adalah pemahaman bersama yang makin mengerucut, terutama soal perlunya kendali manusia yang bermakna atas penggunaan kekuatan. Namun pemahaman bersama belum berubah menjadi kewajiban hukum.

Dalam laporan resmi Kantor PBB di Jenewa, konferensi tinjauan tahun ini diharapkan mempertimbangkan dan mengesahkan seperangkat elemen instrumen tersebut. Setelah itu, negara pihak diminta memutuskan mandat dan modalitas kerja lanjutan soal senjata otonom di bawah CCW. Keputusan itu kedengarannya teknis, tetapi dampaknya besar karena menentukan apakah perundingan formal benar benar dibuka atau ditunda lagi.

Yang membuat tekanan makin kuat adalah kenyataan bahwa senjata otonom sudah dipakai dalam konflik nyata. Berbagai laporan menyebut sistem dengan tingkat otonomi tinggi diuji dan diintegrasikan ke operasi militer, terutama di Ukraina, Timur Tengah, dan Sudan. Bagi negara negara yang menginginkan aturan, fakta itu memperpendek waktu yang tersedia sebelum praktik militer mengeras menjadi kebiasaan yang sulit diubah, seperti terlihat pada kasus drone siluman China yang menguji kapal serbu amfibi.

Posisi ICRC dan Seruan Lembaga Kemanusiaan

Seruan Turk bukan suara tunggal. Ketua Komite Internasional Palang Merah atau ICRC, Mirjana Spoljaric, menyampaikan pesan senada dalam pernyataan terpisah, seperti dikutip Anadolu Agency. Ia menegaskan bahwa pengembangan dan penyebaran senjata otonom tanpa standar global dan tanpa kendali manusia yang konkret tidak boleh dibiarkan berjalan.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga