Jakarta – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mencatat nilai ekspor ferroalloy sekitar US$7 miliar dengan volume 4,2 juta ton pada 1 Juni hingga 13 Oktober 2026. Angka itu dihimpun dari lebih dari 900 Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebagai bagian dari pemantauan awal mandat tata kelola ekspor mineral.
Bagi industri nikel, data itu menandai babak baru: dokumen, harga, volume, kualitas, hingga tujuan pengiriman kini dibandingkan dengan benchmark pasar. Namun belum ada keterangan resmi soal produk nikel mana saja yang masuk cakupan skema ini — pertanyaan yang menentukan bagi tambang Luwu Timur dan matte nikel Sorowako, seperti halnya kuota produksi dalam artikel tentang harga nikel dan kuota 2027.
Berita Tambang Nasional: Ekspor Ferroalloy US$7 Miliar
Angka tersebut disampaikan Head of Commercial Ferroalloy DSI, Amando Bonito Kaligis, dalam paparannya pada SMM 11th Annual Nickel Conference 2026 di Ocean Hotel Shanghai, China, 12–13 November 2026. Materi itu merupakan pembaruan atas paparan CEO DSI, Luke Mahony, mengenai pelaksanaan mandat DSI sejak Juni hingga Oktober 2026.
“Untuk ekspor ferroalloy dari 1 Juni sampai 13 Oktober, nilainya sekitar US$7 miliar dengan volume 4,2 juta ton melalui 900 lebih PEB. Ferroalloy itu sekitar 99,8% dari total nilainya,” ujar Amando, dikutip Media Nikel Indonesia, Senin (16/11/2026).
Menurutnya ada tiga komitmen DSI: memakai benchmark harga yang kredibel, meningkatkan visibilitas harga dan volume ekspor, serta menjaga kepercayaan eksportir, pembeli, dan investor.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Verifikasi Transaksi dan Uji Kewajaran Harga
Untuk menjalankan mandat, DSI melakukan verifikasi transaksi, rekonsiliasi pengiriman, serta pemantauan pembayaran. Dokumen ekspor dibandingkan dengan benchmark pasar yang tersedia, termasuk pemeriksaan harga transaksi dengan pihak terafiliasi atau related party check.
“DSI melakukan pembandingan dokumen ekspor dengan benchmark pasar yang ada. Kami juga akan mengecek harga transaksi untuk pihak yang terafiliasi,” kata Amando.
Uji kewajaran harga (fair pricing) memakai metodologi kompetitif yang dipandu pakar industri dalam dan luar negeri. Keluarannya berupa formula berbasis indeks pasar dikalikan faktor penyesuaian untuk mendeteksi anomali transaksi.
Yang ditegaskan DSI: lembaga itu tidak memiliki barang yang diekspor, tidak ikut menegosiasikan harga, dan tidak mengatur aliran barang maupun uang. “DSI itu tidak memiliki barangnya, tidak ikut dalam negosiasi harga, dan juga tidak mengatur aliran barang ataupun uang,” tegasnya.
Latar kebijakannya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Beleid itu antara lain ditujukan menjawab persoalan under-invoicing, transfer pricing, dan repatriasi Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Cakupan Komoditas dan Simpang Siur Definisi Produk
PP 24/2026 menetapkan komoditas SDA strategis tahap awal meliputi batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy (paduan besi). Komoditas lain ditetapkan bertahap melalui rapat koordinasi yang dipimpin menko perekonomian, sedangkan jenisnya diatur lewat peraturan menteri bidang perdagangan. Pasal 3 menyebut komoditas itu hanya dapat diekspor BUMN Ekspor, baik sebagai pemilik maupun perantara tunggal, dengan harga jual ditentukan BUMN Ekspor pada margin yang wajar. Masa transisi berjalan hingga 31 Desember 2026.
Di titik inilah industri nikel menghadapi ketidakpastian. SWA.co.id (29 Mei 2026) menyorotnya lewat judul “Ekspor Satu Pintu, Industri Nikel Dibayangi Simpang Siur Defenisi Produk dan Risiko Investasi”. Pertanyaannya menentukan: produk turunan nikel mana yang dihitung sebagai ferroalloy?
Sampai berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi yang merinci apakah matte nikel, mixed hydroxide precipitate (MHP), atau nikel pig iron (NPI) wajib melewati DSI. Tanpa rincian itu, pelaku usaha belum bisa memastikan dokumen mana yang harus diproses lebih dulu di portal DSI.


