Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Tambang Nasional: Kejagung Banding Vonis Suap Nikel

17 November 2026 • zul • 34 kali dibaca
Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta
Medelam, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Tambang nasional kembali jadi sorotan hukum setelah Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis lima tahun penjara untuk mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto. Banding itu diajukan jaksa pada Rabu pekan lalu, atau 11 November 2026, beberapa hari setelah Hery lebih dulu menempuh langkah serupa. Perkara pokoknya adalah dugaan suap dalam tata kelola usaha pertambangan nikel.

Tambang Nasional: Banding Dua Arah

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengumumkan langkah itu di Jakarta pada Senin, 16 November 2026. Menurutnya, jaksa penuntut umum sedang menyiapkan memori banding dan kontra memori banding.

Salah satu alasan jaksa ikut banding adalah karena terdakwa sudah mengajukan banding lebih dahulu. Alasan lainnya, kata Anang, akan diuraikan dalam memori banding.

Kejaksaan menyatakan menghormati langkah hukum Hery. Banding disebut sebagai hak terdakwa yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Tata Atur
Iklan

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Isi Vonis 5 November

Hery divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 5 November 2026. Hakim ketua Dwi Elyarahma Sulistyowati menyatakan ia terbukti menerima suap.

Suap itu berupa uang dan rumah dengan nilai keseluruhan Rp3,87 miliar. Perbuatan tersebut terjadi saat Hery menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021 sampai 2026.

Selain pidana badan, majelis hakim menjatuhkan denda Rp300 juta. Hery juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp3,87 miliar dengan memperhitungkan satu unit rumah miliknya di Pulo Gebang.

Alasan Jaksa Ikut Banding

Menurut Suara.com, jaksa menilai vonis itu belum sepenuhnya memenuhi tuntutan. Namun Anang tidak merinci berat ringannya hukuman yang diminta dalam banding.

Pola banding dua arah semacam ini lazim dalam perkara korupsi. Terdakwa menilai hukuman terlalu berat, sementara jaksa menilai hukuman terlalu ringan atau beberapa tuntutan tidak dikabulkan.

Karena keduanya mengajukan banding, pengadilan tinggi akan menilai ulang fakta dan penerapan hukum. Putusan baru bisa lebih berat, lebih ringan, atau sama dengan vonis pertama.

Apa Arti Banding bagi Status Terpidana

Banding tidak otomatis membatalkan vonis. Putusan pengadilan tingkat pertama tetap ada sampai ada putusan baru yang berkekuatan hukum tetap.

Hery masih berstatus terpidana selama proses banding berjalan. Ia tetap berada dalam status tahanan sesuai putusan pengadilan negeri.

Jika banding ditolak, putusan lima tahun berlaku penuh. Jika dikabulkan sebagian, hukuman bisa berubah, termasuk lama pidana atau besaran uang pengganti.

Jejak Kasus Tata Kelola Nikel

Perkara ini bermula dari dugaan suap terkait perizinan dan pengawasan usaha pertambangan nikel. Nilai suap yang disebut di persidangan mencapai Rp3,87 miliar dalam bentuk uang dan rumah.

Kasus ini bukan yang pertama menyentuh sektor nikel. Sejumlah perkara lain sedang berjalan, termasuk penetapan satu perusahaan sebagai tersangka korporasi pada 10 November 2026.

Penegakan hukum di sektor ini menjadi perhatian karena nikel adalah komoditas ekspor utama. Tata kelola izin yang buruk berdampak pada penerimaan negara dan lingkungan.

Peran Ombudsman dalam Perizinan Tambang

Ombudsman RI bertugas mengawasi pelayanan publik, termasuk proses perizinan yang dikelola pemerintah daerah dan kementerian. Fungsi itu menempatkan lembaga ini di titik rawan tekanan kepentingan usaha.

Dalam perkara ini, jaksa mendalilkan suap diberikan agar pengawasan berjalan sesuai keinginan pemberi. Dalil itu diterima majelis hakim pada vonis 5 November.

Kasus ini memunculkan pertanyaan lebih luas soal pengawasan internal Ombudsman. Sampai sekarang belum ada keterangan resmi soal evaluasi kelembagaan setelah vonis tersebut.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga