SUARALUTIM.COM, MALILI — Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur mengembangkan layanan berbasis kode QR untuk mempercepat penanganan persoalan petani dan peternak. Inovasi itu dipaparkan dalam Forum Konsultasi Publik bertema optimalisasi layanan publik sektor pertanian berbasis data dan informasi di Aula DisPKP Luwu Timur, Malili, Selasa (17/11/2026).
Melalui pemindaian kode, warga bisa menyampaikan persoalan di desa maupun kecamatan, lalu dinas menjadwalkan layanan sesuai kebutuhan. Cakupannya tidak hanya tanaman pangan, tetapi juga ternak yang membutuhkan vaksinasi dan layanan lain. Bagi Luwu Timur, pendekatan ini mengubah cara layanan pertanian dijalankan: dari menunggu laporan datang ke kantor menjadi menjemput data dari lapangan.
Langkah itu bukan tanpa alasan. Sektor pertanian menjadi tumpuan hidup sebagian besar rumah tangga di Luwu Timur, sementara tenaga penyuluh dan petugas lapangan tersebar terbatas. Ketika keluhan masuk lewat jalur tidak terstruktur, penanganannya bergantung pada siapa yang lebih dulu menyampaikan, bukan pada tingkat kebutuhan.
Luwu Timur dan Persoalan Klasik Layanan Pertanian
Persoalan layanan pertanian biasanya berulang dalam tiga bentuk. Pertama, serangan hama dan penyakit yang diketahui terlambat sehingga penanganan sudah melewati fase paling menentukan. Kedua, kebutuhan vaksinasi ternak yang tidak terjadwal rapi antarwilayah. Ketiga, distribusi sarana produksi yang tidak tepat sasaran karena data penerima tidak mutakhir.
Ketiga persoalan itu bermuara pada satu hal: informasi. Tanpa catatan yang rapi tentang lokasi, jenis komoditas, dan riwayat keluhan, dinas sulit menyusun prioritas. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur, Munadiah As’ad, menjelaskan bahwa pemanfaatan kode respon cepat ditujukan untuk mempercepat identifikasi kebutuhan warga di tingkat desa hingga kecamatan.
“Melalui pemindaian barcode, kita dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan di desa maupun kecamatan. Selanjutnya, kita bisa menjadwalkan layanan sesuai kebutuhan, baik terkait persoalan tanaman pertanian maupun ternak yang membutuhkan vaksinasi dan layanan lainnya,” ujar Munadiah, seperti dilaporkan Luwuraya.com.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Bagaimana Kode QR Itu Bekerja di Lapangan
Secara teknis, kode QR hanya pintu masuk. Nilai sebuah layanan berbasis kode terletak pada apa yang terjadi setelah laporan masuk. Bila laporan hanya dicatat lalu menumpuk, sistem baru itu tidak berbeda dari buku catatan manual.
Karena itu, ada empat tahap yang perlu dipastikan berjalan:
- Pelaporan: warga atau penyuluh memindai kode, mengisi lokasi, jenis komoditas, dan keluhan.
- Verifikasi: petugas memeriksa kelengkapan laporan dan memastikan lokasi dapat dijangkau.
- Penjadwalan: dinas menyusun kunjungan berdasarkan jenis masalah dan ketersediaan tenaga.
- Umpan balik: pelapor mengetahui status penanganan, bukan hanya menunggu tanpa kabar.
Tahap terakhir paling sering terlewat. Padahal, umpan balik itulah yang menentukan apakah petani mau memakai jalur resmi pada keluhan berikutnya. Bila laporan pertama tidak dijawab, warga akan kembali menyampaikan masalah lewat percakapan informal.
Forum di Aula DisPKP juga membahas sisi kelembagaan. Kegiatan itu merupakan tindak lanjut Surat Nomor 000.8.3.4/97/B.Organisasi tentang Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026, yang menjadi sarana menghimpun masukan untuk penyempurnaan layanan. Hadir Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Saenab, Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Darfan Husain, perwakilan dinas terkait, serta para kepala desa.
Data sebagai Fondasi, Bukan Pelengkap
Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Abdullah Pannu, hadir sebagai narasumber dan menekankan pentingnya sinergi antartingkatan pemerintah dalam menyusun data yang akurat.
“Kalau ingin melihat daerah maju, maka datanya harus kuat. Data itu sangat mahal, tetapi jauh lebih mahal lagi jika membangun daerah tanpa data,” tegasnya.
Pernyataan itu relevan dengan layanan pertanian. Angka produksi, luas tanam, populasi ternak, dan luas serangan hama adalah dasar untuk menentukan bantuan, asuransi pertanian, hingga proyeksi pasokan pangan. Bila data desa berbeda dengan data kecamatan, program yang disusun di kabupaten bisa salah sasaran.
Di sisi lain, pengumpulan data tidak boleh berhenti menjadi kewajiban administrasi. Petani cenderung kooperatif bila data yang diminta berkaitan langsung dengan layanan yang mereka terima, misalnya jadwal vaksinasi atau bantuan sarana produksi. Sebaliknya, pendataan yang tidak berujung pada layanan akan menurunkan kepercayaan.


