SUARALUTIM.COM, MALILI — Petani di Luwu Timur tidak lagi harus menempuh perjalanan ke kantor Dinas Pertanian di Malili untuk mengurus barcode bahan bakar minyak bersubsidi. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memindahkan layanan itu ke kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di setiap kecamatan, mengikuti jadwal yang mulai berjalan 16 November 2026. Kebijakan ini menindaklanjuti arahan Bupati Irwan Bachri Syam yang disampaikan 3 November 2026 di Desa Lera, Kecamatan Wotu. Dinas Pertanian bersama penyuluh pertanian lapangan (PPL) menjalankan pelayanan, sementara Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (Disdagkop-UKMP) memfasilitasi penerbitan surat rekomendasi BBM.
Luwu Timur: Layanan Dekat, Ongkos Turun
Bagi petani di kecamatan jauh, mengurus barcode bukan urusan sepele. Perjalanan ke Malili dari Towuti, Nuha, atau Mangkutana menelan waktu berjam-jam dan biaya transportasi yang tidak kecil. Bila berkas kurang, perjalanan harus diulang. Pemindahan layanan ke kantor BPP memangkas dua hal sekaligus: jarak dan kemungkinan bolak-balik.
Pendekatan yang dipakai adalah pelayanan terjadwal, sejalan dengan pola layanan jemput bola yang sebelumnya dipakai untuk urusan air bersih warga, seperti dibahas dalam artikel Embung Atue untuk Air Bersih 5 Desa. Setiap kecamatan mendapat satu hari pelayanan, dan petani cukup datang ke kantor BPP sesuai jadwal wilayahnya. Pola ini berbeda dari sistem loket terpusat, karena petugas yang bergerak mendekati kelompok tani, bukan sebaliknya.
Barcode sendiri menjadi syarat administratif bagi kelompok tani untuk memperoleh rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Tanpa dokumen itu, alokasi bahan bakar untuk mengolah lahan, mengoperasikan pompa air, atau menjalankan alat mesin pertanian bisa tersendat. Karena itu, persoalan yang tampak administratif ini berujung pada jadwal tanam dan biaya produksi.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Jadwal Pelayanan per Kecamatan
Berikut jadwal pelayanan pembuatan barcode BBM di kantor BPP sesuai informasi Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur.
| Tanggal 2026 | Kecamatan |
|---|---|
| 16 November | Burau |
| 17 November | Wotu |
| 18 November | Mangkutana dan Tomoni |
| 19 November | Tomoni Timur |
| 23 November | Kalaena |
| 24 November | Angkona |
| 25 November | Wasuponda |
| 26 November | Nuha dan Towuti |
| 30 November | Malili |
Jadwal itu memperlihatkan bahwa kecamatan di lingkar danau mendapat giliran paling akhir, 26 November untuk Nuha dan Towuti. Warga di dua kecamatan tersebut biasanya menempuh perjalanan darat paling panjang menuju Malili, sehingga pemindahan layanan ke BPP setempat memberi penghematan waktu paling besar.
Untuk hari ini, Selasa 17 November 2026, giliran Kecamatan Wotu. Petani di wilayah itu dapat mendatangi kantor BPP Wotu tanpa perlu ke Malili. Kelompok tani yang belum menerima informasi jadwal sebaiknya menghubungi penyuluh pendamping di wilayah masing-masing.
Mengapa BBM Bersubsidi Menentukan Musim Tanam
Pertanian di Luwu Timur tidak sepenuhnya bergantung pada hujan. Sebagian petani memakai pompa air untuk mengairi sawah dan kebun, terutama pada musim kemarau yang panjang. Traktor dan mesin pengolah tanah juga menuntut bahan bakar. Ketika alokasi BBM tersendat, yang tertunda bukan hanya satu hari kerja, tetapi rangkaian pengolahan lahan yang waktunya sempit.
Karena itu, kemudahan administrasi bukan kemewahan. Ia menentukan apakah petani bisa memulai olah tanah tepat waktu atau harus menunggu antrean rekomendasi. Usulan kenaikan kuota BBM subsidi yang pernah mengemuka, sebagaimana dibahas dalam artikel Kuota BBM Subsidi Diusulkan Naik 30 Persen, menunjukkan tekanan yang sama. Kebijakan ganjil-genap BBM yang pernah diperpanjang di Luwu Timur, sebagaimana dibahas dalam artikel Ganjil-Genap BBM Lutim Diperpanjang 2026, menunjukkan bahwa pengendalian distribusi BBM di daerah ini memang menjadi persoalan berulang.


