Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam meninjau kawasan Embung Atue di Kecamatan Malili, Rabu (11/11/2026). Peninjauan itu dilakukan untuk mencari jalan keluar atas keterbatasan pasokan air bersih yang dialami warga di sejumlah desa. Lokasi yang dilihat bukan proyek baru, melainkan fasilitas bendung yang sudah berdiri dan dikelola Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang. Peninjauan ini menjadi berita Luwu Timur yang ditunggu warga Malili, karena menyangkut layanan dasar yang belum merata.
Dari kawasan itu, pemerintah kabupaten menyiapkan skema pelayanan air bersih bagi lima desa yang selama ini dinilai belum terlayani secara memadai, yaitu Desa Atue, Desa Ussu, Desa Lakawali Pantai, Desa Lakawali, dan Desa Manurung. Kelimanya berada di Kecamatan Malili, wilayah yang menjadi pusat pemerintahan kabupaten sekaligus pintu masuk dari arah Palopo dan Makassar.
Berita Luwu Timur: Apa yang Dilihat Bupati di Embung Atue
Dalam peninjauan itu, Irwan memeriksa langsung potensi sumber air pada fasilitas yang dikelola balai tersebut. Ia menilai volume dan posisi sumber air memungkinkan untuk dimanfaatkan lebih luas, asalkan distribusinya diatur dengan benar.
“Potensi sumber air ini cukup bagus dan bisa memenuhi kebutuhan beberapa desa. Tinggal bagaimana kita mengatur distribusinya dengan baik, sehingga kebutuhan air masyarakat dapat terpenuhi,” ujar Irwan seperti dikutip Luwuraya.com, Kamis (12/11/2026).
Tidak menunggu rapat lanjutan, Bupati langsung menghubungi Direktur PDAM Luwu Timur melalui sambungan telepon dari lokasi. Arahan itu meminta perusahaan daerah tersebut mendorong pemanfaatan sumber air dari bendungan agar bisa dialirkan ke desa-desa yang membutuhkan. Cara ini memperlihatkan bahwa persoalannya bukan semata ketersediaan air, tetapi rantai antara sumber, instalasi, dan jaringan pelanggan.
Irwan juga meminta koordinasi dengan pengelola bendung segera dilakukan. Salah satu yang dibahas adalah kemungkinan pengambilalihan pengelolaan fasilitas yang kini berada di bawah kewenangan balai, supaya pemanfaatannya lebih optimal untuk masyarakat Luwu Timur.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Lima Desa dan Persoalan Jaringan yang Belum Menjangkau
Kelima desa yang disebut berada di Kecamatan Malili dengan karakter permukiman yang berbeda-beda. Ada yang berada dekat pusat kota, ada pula yang tersebar di pesisir Teluk Bone dan di jalur menuju kawasan utara. Perbedaan itu membuat biaya sambungan dan pemeliharaan jaringan tidak pernah seragam.
Persoalan air bersih di wilayah seperti ini biasanya bertumpuk pada tiga hal. Pertama, sumber air tersedia tetapi jaraknya jauh dari permukiman, sehingga butuh transmisi. Kedua, jaringan yang ada dibangun bertahap mengikuti kemampuan anggaran, sehingga ada desa yang masuk daftar tunggu bertahun-tahun. Ketiga, kapasitas produksi instalasi pengolahan belum tentu sebanding dengan jumlah calon pelanggan baru.
Karena itu, pernyataan Bupati soal pengaturan distribusi menjadi kunci. Sumber air di Embung Atue tidak otomatis menjadi air keran di rumah warga. Dibutuhkan sambungan transmisi, reservoir, jaringan distribusi, dan sambungan rumah, ditambah biaya operasional bulanan yang harus ditanggung perusahaan daerah.
Kepala Desa Ussu dan Kepala Desa Atue turut mendampingi peninjauan tersebut. Kehadiran keduanya penting karena persoalan di tingkat desa menyangkut lokasi penempatan jaringan, pembebasan lahan untuk jalur pipa, hingga kesepakatan warga penerima manfaat.
Soal Kewenangan: Bendung Milik Balai, Layanan Milik Daerah
Embung dan bendung yang dibangun oleh balai wilayah sungai merupakan infrastruktur sumber daya air dengan kewenangan pusat. Pemerintah kabupaten dapat memanfaatkan airnya, tetapi pengelolaan aset tetap mengikuti aturan pemiliknya. Kerangka kebijakan sumber daya air secara nasional dijalankan pemerintah kabupaten bersama kementerian teknis di pusat. Di sisi lain, pelayanan air minum kepada rumah tangga adalah urusan daerah melalui perusahaan daerah air minum.
Pemisahan itu menjelaskan mengapa persoalan air bersih di banyak daerah tidak selesai hanya dengan membangun bendungan. Air tersedia di satu meja, jaringan pelanggan di meja lain, dan izin pemanfaatan di meja ketiga. Ketika ketiganya tidak duduk bersama, warga tetap mengambil air dari sumber alternatif meski bendungan berisi.
Langkah yang diminta Bupati, yaitu koordinasi dengan pengelola bendung untuk membahas pengambilalihan pengelolaan, mengarah pada upaya menyatukan ketiga meja itu. Bila skema pengalihan disepakati, tanggung jawab operasi dan pemeliharaan akan melekat pada pihak yang juga mengelola jaringan pelanggan. Konsekuensinya, kebutuhan anggaran operasional dan sumber daya teknis harus dihitung sejak awal, bukan setelah jaringan terpasang.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai jadwal pasti pengaliran air ke kelima desa, besaran kapasitas yang dialokasikan, maupun bentuk akhir kesepakatan pengelolaan. Pemerintah kabupaten menyebut hal itu masih dalam pembahasan lanjutan bersama pihak terkait.


