Drainase Trans Sulawesi Ikut Diperiksa
Selain sumber air, Bupati melihat pengerjaan proyek drainase di sepanjang jalan poros Trans Sulawesi. Pemeriksaan itu untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan rampung tepat waktu. Drainase di jalur nasional memang bukan urusan kecil: saluran yang tersumbat membuat air melimpah ke badan jalan, mempercepat kerusakan perkerasan, dan mengganggu arus barang serta penumpang.
Bagi warga Malili, drainase yang berfungsi baik juga berkaitan langsung dengan genangan saat hujan deras. Sejumlah titik di kawasan permukiman padat selama ini mengandalkan saluran yang sama. Karena itu, kualitas pekerjaan drainase tidak hanya soal estetika kota, tetapi menyangkut kenyamanan harian dan keselamatan pengguna jalan.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Siapa Saja yang Hadir
Peninjauan itu dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Luwu Timur Umar Hasan Dalle, Camat Malili Hasimning, Kepala Desa Ussu, Kepala Desa Atue, serta jajaran manajemen PT Prima Utama Lestari (PUL). Kehadiran unsur perusahaan di lokasi menunjukkan bahwa kawasan sekitar embung juga bersinggungan dengan aktivitas dunia usaha, sehingga koordinasi tidak cukup hanya antarinstansi pemerintah.
Bagi pemerintah kabupaten, kehadiran lintas pihak dalam satu peninjauan menyederhanakan proses tindak lanjut. Persoalan yang biasanya menumpuk dalam surat-menyurat bisa dipetakan langsung di lapangan, termasuk soal titik sambungan dan kesiapan desa.
Apa yang Bisa Ditagih Warga
Ada beberapa hal yang layak diminta warga sebagai tindak lanjut, tanpa perlu menunggu pengumuman resmi. Semuanya bersifat administratif dan bisa dijawab terbuka oleh instansi terkait.
- Kepastian jadwal pengaliran air, termasuk tahap uji coba dan tahap layanan penuh untuk masing-masing desa.
- Kejelasan status pengelolaan Embung Atue setelah pembahasan dengan balai wilayah sungai selesai.
- Informasi kapasitas alokasi air per desa, supaya warga tahu seberapa besar tambahan pasokan yang realistis.
- Keterbukaan soal kebutuhan sambungan baru, termasuk syarat administrasi yang harus disiapkan calon pelanggan.
- Mekanisme pengaduan bila aliran terhenti, karena gangguan pada sistem baru biasanya muncul pada tahun pertama operasi.
Semua daftar itu bertumpu pada satu hal: informasi. Selama rencana pengaliran belum diumumkan, warga hanya bisa menilai janji, bukan hasil. Sebaliknya, begitu jadwal dan kapasitas dibuka, publik punya alat ukur yang jelas untuk menilai kinerja layanan.
Konteks Layanan Air Bersih Luwu Timur
Persoalan air bersih di Luwu Timur tidak berdiri sendiri. Pada awal November 2026, Perumdam Waemami bersama Palang Merah Indonesia menyalurkan bantuan air bersih ke warga yang mengalami kekeringan. Sebelumnya, program TMMD mengirim dua tower tandon air bersih ke sejumlah titik permukiman. Dua contoh itu memperlihatkan pola yang berulang: bantuan darurat menyelesaikan kebutuhan sesaat, sementara jaringan perpipaan yang permanen butuh waktu dan anggaran.
Karena itu, peninjauan ke Embung Atue penting dilihat sebagai upaya berpindah dari solusi darurat ke solusi struktural. Sumber air yang dikelola balai, bila benar-benar tersambung ke jaringan perusahaan daerah, bisa menjadi pasokan yang berkelanjutan. Namun keberlanjutan itu menuntut biaya operasi, pemeliharaan rutin, dan kesiapan pelanggan membayar tarif yang wajar.
Di sisi lain, pemerintah kabupaten perlu memastikan bahwa penambahan pasokan tidak mengorbankan layanan yang sudah ada. Jaringan yang dipaksa melayani lebih banyak pelanggan tanpa penambahan kapasitas produksi akan berujung pada aliran lemah di ujung pipa. Karena itu, hitungan kapasitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pengaliran.
FAQ: Embung Atue dan Air Bersih Lima Desa
Desa mana saja yang akan dilayani dari Embung Atue?
Lima desa di Kecamatan Malili, yaitu Desa Atue, Desa Ussu, Desa Lakawali Pantai, Desa Lakawali, dan Desa Manurung. Kelimanya disebut sebagai wilayah yang selama ini belum memperoleh layanan air bersih secara memadai.
Apakah air sudah mengalir ke rumah warga?
Belum ada keterangan resmi yang menyatakan demikian. Peninjauan 11 November 2026 masih tahap mencari solusi dan meminta koordinasi lanjutan, termasuk pembahasan dengan pengelola bendung dan arahan kepada PDAM Luwu Timur.
Siapa yang berwenang atas Embung Atue?
Fasilitas bendung tersebut dikelola Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang. Pemerintah kabupaten tengah membahas kemungkinan pengalihan pengelolaan agar pemanfaatannya lebih optimal bagi warga.
Sumber: Luwuraya.com dan Exposetimur.com, 12 November 2026, mengutip keterangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.
Baca juga
- Berita Lutim: Desa Kawata Tetapkan Perubahan APBDesa 2026
- Luwu Timur: Jumat Bersih Juara, Drainase Tomoni Dibersihkan
- Berita Luwu Timur: Petani Wotu Minta BBM Prioritas
Kumpulan berita terbaru seputar Luwu Timur hari ini ada di kanal Luwu Timur hari ini.


