Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Advertorial

Andi Amar Ma’ruf Sulaiman: Aset Rampasan untuk Korban

18 November 2026 • Admin • 30 kali dibaca
Andi Amar Ma'ruf Sulaiman berbicara dalam rapat Komisi III DPR RI soal perampasan aset
Dok. gerindra.id
ASM Group
Iklan

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Tata Atur
Iklan

Anggota DPR RI Komisi III Fraksi Partai Gerindra, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak berhenti pada pengembalian kerugian negara. Menurutnya, aset hasil perampasan juga harus dapat dipakai memulihkan hak masyarakat yang menjadi korban tindak pidana. Pernyataan itu disampaikan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), dan dipublikasikan kanal resmi Partai Gerindra pada Senin (17/11/2026). Bagi Luwu Timur, arah ini menyangkut ribuan pelaku usaha mikro yang rentan kehilangan modal.

Andi Amar Ma’ruf Sulaiman dan Arah Baru Perampasan Aset

Dalam rapat tersebut, Andi Amar menegaskan bahwa tujuan perampasan aset bukan hanya mengembalikan uang negara. Ada pihak lain yang sering terlupakan, yaitu warga yang kehilangan tabungan, modal usaha, atau tanah karena tindak pidana. Jika korban berasal dari masyarakat, menurutnya pengembalian aset perlu mempertimbangkan identitas dan data korban agar penyalurannya tepat sasaran.

“Tidak selamanya bahwa perampasan aset itu harus dipulihkan kembali ke negara. Kalau korbannya ternyata masyarakat, kita kembalikan ke masyarakat yang membutuhkan yang sesuai dengan data korban yang terjadi,” ujar Andi Amar seperti dikutip rilis resmi Partai Gerindra.

Ia juga mengingatkan agar pembahasan tidak terjebak pada kecepatan semata. Ketepatan sasaran dan kekuatan pembuktian dinilai sama pentingnya, supaya proses perampasan tidak menyentuh hak pihak yang tidak terkait perkara. “Tidak dengan cepatnya, tapi bagaimana tepat sasaran dengan pembuktian yang kuat. Tidak asal-asal merampas, tidak mengambil hak yang tidak seharusnya, dan juga mengembalikan hak bagi orang-orang yang memang memilikinya,” tegasnya.

Soal rujukan internasional, Andi Amar menilai mekanisme di negara lain tidak bisa langsung disalin. Praktik tersebut boleh menjadi pembanding, tetapi penerapannya mesti disesuaikan dengan kapasitas dan karakter hukum nasional.

Enam Jenis Tindak Pidana yang Disepakati

Komisi III DPR RI menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah pada Kamis (5/11/2026), dan sejak itu rapat digelar intensif, termasuk pada masa reses. Delapan pokok pengaturan yang dipaparkan komisi mencakup prinsip keadilan, pengembalian aset kepada korban, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, hingga perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik.

Pada 12 November 2026, DPR dan pemerintah mempersempit cakupan dari 13 kriteria tindak pidana di luar korupsi menjadi enam jenis, yaitu:

  • tindak pidana narkotika dan psikotropika;
  • terorisme dan pendanaan terorisme;
  • penyelundupan manusia;
  • penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;
  • perdagangan orang;
  • penipuan dan/atau penggelapan yang memakai sarana teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan alasan pembatasan itu. Cakupan yang terlalu lebar dikhawatirkan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. “Jangan yang lain, kalau yang lain nanti bisa kemana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power,” kata Habiburokhman sebagaimana dikutip CNN Indonesia.

Butir terakhir dalam daftar itu paling bersinggungan dengan usulan Andi Amar. Penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi adalah wajah sehari-hari dari investasi bodong, trading fiktif, sampai koperasi gagal bayar. Di titik inilah pemulihan hak korban menjadi relevan, karena pelaku kerap lebih memilih masuk penjara sambil menyimpan aset.

Pada Selasa (17/11/2026), anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan bahwa pembahasan sudah masuk tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin). Ia berharap RUU itu tuntas lebih cepat dari target 15 Desember 2026, seperti dilaporkan ANTARA.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga