SUARALUTIM.COM, MALILI — PAN Luwu Timur menempatkan perlindungan petani sebagai salah satu fokus kerja legislatif. Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur, Senin (12/10/2026), Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan pendapat akhir atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Fraksi menerima rancangan itu untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, dengan catatan implementasinya harus terukur dan bisa dirasakan langsung oleh warga Luwu Timur.
Pendapat akhir fraksi dibacakan juru bicara Fraksi PAN, Nurchalis Azis, yang juga Sekretaris Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Luwu Timur dari daerah pemilihan Luwu Timur 3 (Wotu–Burau). Dalam forum itu, fraksi menyoroti dua program yang dinilai paling menentukan: pembangunan pabrik gabah di Mangkutana dan realisasi pupuk gratis bagi petani.
PAN Luwu Timur: Regulasi Harus Berujung pada Kesejahteraan Petani
Bagi Fraksi PAN, keberpihakan kepada petani tidak cukup diwujudkan melalui regulasi dan program yang tercatat di atas kertas. Implementasinya harus terukur, transparan, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pernyataan itu menjadi benang merah pendapat akhir fraksi dalam paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Pandangan tersebut relevan dengan kondisi Luwu Timur. Sektor pertanian masih menjadi tumpuan penghidupan sebagian besar rumah tangga di kecamatan-kecamatan bagian utara dan tengah, mulai dari padi, jagung, hingga hortikultura. Ketika biaya produksi naik dan harga jual tidak sebanding, tekanan yang dirasakan petani bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga soal keberlanjutan usaha tani.
Karena itu, fraksi menilai kebijakan perlindungan petani perlu menyentuh hulu dan hilir sekaligus: penyediaan sarana produksi, jaringan irigasi, akses pembiayaan, teknologi pertanian, kelembagaan petani, hingga pemasaran hasil panen. Pendekatan sepotong-sepotong dinilai tidak akan mengubah posisi tawar petani secara berarti.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Pabrik Gabah Mangkutana Jangan Berhenti di Batu Pertama
Salah satu program yang disorot Fraksi PAN adalah keberlanjutan pembangunan Pabrik Gabah Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Lumbung Dewi Sri Juara di Kecamatan Mangkutana. Fraksi menilai pabrik itu harus memberi dampak nyata, bukan berhenti pada seremoni peletakan batu pertama.
Dalam kerangka perlindungan petani, pabrik gabah berperan sebagai simpul pengolahan dan penyerapan hasil panen. Jika beroperasi dengan kapasitas memadai, fasilitas itu bisa menekan ketergantungan petani pada tengkulak dan memperbaiki harga di tingkat produsen. Sebaliknya, pabrik yang berhenti di tengah jalan hanya menambah beban anggaran tanpa mengubah pendapatan warga.
Karena itu, fraksi mendorong kejelasan tahapan: kapan pabrik beroperasi, bagaimana pasokan gabah dijamin, siapa yang mengelola, dan bagaimana skema bagi hasil dengan petani. Pertanyaan-pertanyaan itu bukan soal teknis semata, melainkan soal kepastian bahwa program benar-benar berjalan.
BUMDesma sebagai bentuk kelembagaan ekonomi desa juga menuntut tata kelola yang rapi. Tanpa pembukuan tertib dan pengawasan anggota, unit usaha bersama berisiko melemah setelah masa pembangunan selesai. Fraksi PAN menempatkan hal itu sebagai bagian dari evaluasi program, bukan sebagai catatan tambahan.
Pupuk Gratis 14.918 Ton dan Syarat Tepat Sasaran
Program kedua yang menjadi perhatian fraksi adalah pupuk gratis. Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PAN menyebut target penyaluran pupuk gratis tahun 2026 mencapai sekitar 14.918,18 ton, terdiri atas pupuk urea, NPK Phonska, dan pupuk organik.
Besarnya target tersebut, menurut fraksi, harus diimbangi dengan sistem distribusi yang transparan, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan petani. Fraksi menegaskan keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya alokasi atau jumlah pupuk yang direncanakan untuk disalurkan.
“Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi berkontribusi terhadap peningkatan hasil produksi dan kesejahteraan petani,” ujar Nurchalis, seperti dikutip Tekape.co.
Untuk memastikan hal itu, fraksi mendorong validasi data calon petani dan calon lokasi (CPCL) dilakukan secara berjenjang. Validasi berjenjang penting karena data penerima yang tidak mutakhir sering menjadi sumber masalah: ada petani yang tidak menerima, sementara pihak yang bukan penggaruh justru tercatat sebagai penerima.
Fraksi juga menilai evaluasi dan pemantauan program perlu diperkuat untuk mengukur dampak bantuan terhadap produktivitas. Ukuran keberhasilan bukan berapa ton pupuk yang tersalurkan, melainkan berapa luas lahan yang terlayani dan bagaimana perubahan hasil panennya.


