Pabrik Gabah dan Pupuk Harus Saling Menguatkan
Fraksi PAN menilai pembangunan pabrik gabah dan program pupuk gratis tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus ditempatkan dalam satu strategi pembangunan pertanian yang terintegrasi, mulai dari penyediaan sarana produksi, proses budidaya, peningkatan produktivitas, pengolahan hasil panen, hingga pemasaran.
Logikanya sederhana. Pupuk gratis membantu petani menekan biaya produksi. Jika produktivitas naik, pasokan gabah ke pabrik ikut meningkat. Pabrik yang beroperasi dengan pasokan stabil dapat menyerap hasil panen dengan harga yang lebih baik. Rantai itu baru tertutup jika setiap simpul benar-benar berjalan.
Sebaliknya, jika salah satu simpul lemah, manfaatnya tidak sampai ke petani. Pupuk yang tersedia tetapi tidak diikuti pendampingan budidaya tidak otomatis menaikkan produksi. Pabrik yang berdiri tetapi kekurangan bahan baku tidak bisa menyerap panen. Keduanya menuntut perencanaan yang menghubungkan anggaran dengan kebutuhan lapangan.
Karena itu, fraksi menekankan pentingnya data sebagai dasar kebijakan. Luas lahan, jenis komoditas, jumlah petani, dan kapasitas produksi harus menjadi rujukan dalam menyusun alokasi. Tanpa data yang akurat, distribusi bantuan cenderung mengikuti kedekatan dengan sumber informasi, bukan kebutuhan riil.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Siapa yang Mewakili Fraksi PAN di DPRD Luwu Timur
Fraksi PAN DPRD Kabupaten Luwu Timur periode 2024–2029 memiliki lima kursi. Susunan alat kelengkapan dewan merujuk Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2024 yang menempatkan sejumlah anggotanya pada komisi dan badan yang bersinggungan dengan urusan pertanian serta keuangan daerah.
- Muhammad Rivaldi, S.H. — Ketua Fraksi PAN, Ketua Komisi III Bidang Pembangunan, anggota Badan Anggaran, Dapil Luwu Timur 5 (Nuha–Towuti).
- Firman Udding, S.IP — Wakil Ketua Fraksi PAN, anggota Komisi II Bidang Ekonomi, anggota Bapemperda dan Badan Anggaran, Dapil Luwu Timur 1 (Malili–Wasuponda).
- Ir. Alamsyah, ST — Sekretaris Fraksi PAN, anggota Komisi III, anggota Badan Anggaran, Dapil Luwu Timur 5.
- Ir. Hj. Harisah Suharjo — Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua Badan Musyawarah, Wakil Ketua Badan Anggaran, Dapil Luwu Timur 1.
- Nurchalis Azis, M.Pd — Sekretaris Komisi I Bidang Pemerintahan, anggota Badan Musyawarah, Dapil Luwu Timur 3 (Wotu–Burau).
- Abdul Halim, S.Kom — anggota Komisi I, anggota Badan Musyawarah dan Bapemperda, Dapil Luwu Timur 2 (Angkona–Kalaena).
- Prima Eyza Purnama — anggota Komisi I, anggota Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan, Dapil Luwu Timur 5.
- Juddin — Sekretaris Komisi II Bidang Ekonomi, anggota Badan Anggaran, Dapil Luwu Timur 3.
- Yusuf Pombatu, SE — anggota Komisi III, anggota Bapemperda, Dapil Luwu Timur 5.
Perlu dicatat, tidak semua nama di atas dicalonkan PAN pada Pemilu 2024. Sebagian duduk di Fraksi PAN meski partai asalnya berbeda, sehingga sebutan yang tepat adalah anggota Fraksi PAN, bukan kader PAN.
Pekerjaan Setelah Ranperda Disetujui
Setelah rancangan ditetapkan menjadi peraturan daerah, tahap yang menentukan justru dimulai. Peraturan memuat norma, sementara pelaksanaannya bergantung pada anggaran, kelembagaan, dan pengawasan.
Fraksi PAN menegaskan perlindungan dan pemberdayaan petani harus melampaui pemberian bantuan yang bersifat sementara. Pemerintah daerah perlu memperkuat akses terhadap sarana produksi, jaringan irigasi, pembiayaan, teknologi pertanian, kelembagaan petani, dan pemasaran hasil panen.
Kebijakan itu juga diminta menjangkau petani kecil, petani penggarap, perempuan yang bekerja di sektor pertanian, serta generasi muda yang diharapkan menjadi bagian dari regenerasi petani. Kelompok-kelompok itu sering tidak terwakili dalam program karena tidak memiliki lahan atas nama sendiri.
Bagi fraksi, penerimaan atas rancangan disertai penekanan agar pemerintah daerah menjalankan seluruh ketentuannya secara konsisten dan bertanggung jawab. Kalimat itu sederhana, tetapi menuntut kerja panjang: penyiapan data, penyesuaian anggaran, dan pengawasan berkelanjutan.
FAQ: Pandangan Fraksi PAN soal Perlindungan Petani
Apa yang disampaikan Fraksi PAN? Pendapat akhir atas Ranperda Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam paripurna DPRD Luwu Timur, Senin (12/10/2026). Fraksi menerima rancangan itu untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.
Apa dua program yang disorot? Keberlanjutan Pabrik Gabah BUMDesma Lumbung Dewi Sri Juara di Mangkutana dan realisasi pupuk gratis dengan target sekitar 14.918,18 ton pada 2026.
Siapa juru bicara fraksi? Nurchalis Azis, Sekretaris Komisi I DPRD Luwu Timur dari Dapil Luwu Timur 3 (Wotu–Burau), anggota Fraksi PAN.
Baca juga: PAN Luwu Timur: Pansus Perlindungan Petani Bidik Pasar dan Bupati Irwan Pimpin HKTI, Fokus Petani.
Informasi program pangan dan pertanian juga tersedia di laman Badan Pangan Nasional serta laman resmi Partai Amanat Nasional.
Sumber: Tekape.co (laporan rapat paripurna DPRD Luwu Timur, 12 Oktober 2026), Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2024.
Baca juga
- Andi Amar Ma’ruf Sulaiman: Aset Rampasan untuk Korban
- PAN Luwu Timur Dorong Peninjauan Mata Air Atue-Ussu
- PAN Luwu Timur: Harisah Suharjo dan Perlindungan Perempuan
Kumpulan berita terbaru seputar kabar Luwu Timur ada di kanal kabar Luwu Timur.
Indeks berita Luwu Timur terbaru dari seluruh kecamatan ada di kanal berita Lutim.


