Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Advertorial

PAN Luwu Timur: Harisah Suharjo dan Perlindungan Perempuan

18 November 2026 • Admin • 24 kali dibaca
Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur Hj. Harisah Suharjo dalam forum perlindungan perempuan dan anak
Dok. Sarambang.id
ASM Group
Iklan

SUARALUTIM.COM, MALILI — PAN Luwu Timur menempatkan perlindungan perempuan dan anak sebagai bagian dari kerja legislatif yang harus berujung pada aturan dan angka anggaran. Sikap itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Luwu Timur, Ir. Hj. Harisah Suharjo, dalam seminar dan rapat koordinasi multi pemangku kepentingan untuk pencegahan serta penanganan kekerasan berbasis gender. Forum itu digelar Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama Save the Children di Wisma Trans Malili, Rabu 4 November 2026.

Dalam forum tersebut, Harisah menegaskan DPRD memiliki peran strategis melalui tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Pernyataan itu bukan kalimat umum tentang tugas dewan. Isinya menyiratkan urutan kerja: aturan dibuat lebih dulu, anggaran disiapkan setelahnya, lalu pelaksanaan program diawasi agar tidak berhenti pada dokumen.

PAN Luwu Timur dan Tiga Fungsi DPRD

Sebagai legislator dari Fraksi PAN yang duduk di kursi pimpinan dewan, Harisah menyoroti bahwa persoalan kekerasan tidak selesai dengan imbauan moral. Dibutuhkan regulasi yang memberi dasar hukum pada penanganan korban, anggaran yang membiayai layanan, serta pengawasan yang memastikan layanan itu benar-benar berjalan di kecamatan.

Fungsi legislasi dalam konteks ini menyangkut penyiapan dan pembahasan peraturan daerah yang mengatur perlindungan warga, termasuk mekanisme rujukan korban. Fungsi anggaran menyangkut ketersediaan biaya untuk pendampingan, layanan kesehatan, dan rumah aman bila diperlukan. Adapun fungsi pengawasan menentukan apakah program yang sudah dibiayai benar-benar sampai ke penerima manfaat.

Tata Atur
Iklan

Menurut Harisah, perlindungan tidak cukup hanya melalui kebijakan. Ia menilai dukungan anggaran dan mekanisme penanganan yang mampu memberi respons cepat serta tepat kepada korban adalah syarat yang sama pentingnya. Pandangan itu sejalan dengan posisinya di Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Luwu Timur, dua alat kelengkapan yang menentukan prioritas belanja daerah.

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Beban Baru: Kekerasan Berbasis Gender Online

Salah satu hal yang diangkat Harisah adalah perkembangan bentuk kekerasan yang tidak lagi hanya terjadi di ruang fisik. Ia menyebut tingginya angka kekerasan serta berkembangnya berbagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) membutuhkan perhatian serius.

“Bentuk kekerasan digital tersebut antara lain penyebaran konten intim tanpa persetujuan dan perundungan melalui media digital,” ujarnya dalam forum itu.

Pernyataan tersebut penting karena pola kekerasan digital sering luput dari pendataan. Korban kerap tidak melapor karena malu, tidak tahu ke mana harus mengadu, atau menganggap kasusnya terlalu kecil untuk dilaporkan. Padahal jejak digital membuat dampaknya berulang, berbeda dengan kekerasan fisik yang berhenti pada satu peristiwa.

Bagi daerah, konsekuensi praktisnya adalah kebutuhan layanan yang tidak lagi hanya bersifat fisik. Pendampingan hukum, pemulihan psikologis, dan bantuan teknis untuk menghentikan penyebaran konten menjadi bagian yang harus disiapkan. Tanpa itu, kebijakan perlindungan hanya menyentuh sebagian persoalan.

ELEVATE dan Kerja Lintas Sektor

Forum di Wisma Trans Malili tidak berhenti pada diskusi. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama Save the Children menandatangani perjanjian kerja sama yang ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Luwu Timur. Kerja sama itu menjalankan program Economic Livelihood Capabilities and Violence Elimination for Women atau ELEVATE.

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak perempuan melalui pemberdayaan ekonomi serta kolaborasi lintas sektor. Pendekatan ini berangkat dari kenyataan yang sering muncul di pendampingan: perempuan yang memiliki sumber penghasilan lebih mampu keluar dari situasi kekerasan karena tidak sepenuhnya bergantung pada pelaku secara ekonomi.

Karena itu, jalur perlindungan dan jalur ekonomi tidak bisa dipisahkan. Pelatihan keterampilan, akses pasar, dan pendampingan usaha menjadi bagian dari strategi yang sama dengan layanan hukum dan psikologis. Di Luwu Timur, gagasan bahwa anggaran harus dinilai dari dampaknya bagi warga memang menjadi tema berulang dalam pandangan fraksi, sebagaimana pernah diulas dalam artikel PAN Luwu Timur: Fraksi PAN Kawal Serapan Anggaran 2026.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga