Tambang nasional kembali jadi sorotan setelah Polri menyatakan akan mendata seluruh izin usaha pertambangan. Langkah itu diambil sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto soal porsi hasil tambang untuk negara. Pendataan akan dilakukan Bareskrim bersama Badan Intelijen dan Keamanan Polri.
Pernyataan itu disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa, 17 November 2026. Ia menegaskan penertiban menyasar kegiatan tambang tanpa dasar hukum. Perusahaan yang beroperasi legal disebut tetap akan dikawal agar iklim investasi terjaga.
Tambang nasional: Polri mulai data IUP
Menurut ANTARA, Kapolri menyebut pendataan akan menentukan mana perusahaan yang jadi prioritas penindakan. Ia belum merinci apakah seluruh pemegang izin akan masuk daftar atau hanya yang sudah terindikasi melanggar. Arahan teknisnya akan disusun setelah data terkumpul.
Kapolri membedakan dua kelompok. Perusahaan yang taat aturan harus dibantu agar usahanya berjalan. Sementara pihak yang tidak punya dasar hukum dan merugikan negara akan ditertibkan. Menurutnya, Polri berada di barisan depan untuk urusan penertiban.
Majalah TAMBANG mencatat Kapolri tidak menyebut rencana penempatan personel polisi untuk mengawasi operasional harian perusahaan. Pernyataan itu juga tidak merinci tenggat pendataan. Yang ditegaskan hanya arah kebijakan dan lembaga yang akan menjalankannya.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Perintah Prabowo di Palu
Arahan Presiden disampaikan saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026. Prabowo meminta jajarannya memastikan negara menikmati sedikitnya 70 persen hasil pertambangan dari seluruh izin usaha pertambangan.
Dalam pidatonya, Presiden menyebut investor tetap boleh menanam modal dan memperoleh kembali investasinya. Namun setelah itu, menurutnya keuntungan harus mayoritas dinikmati bangsa Indonesia. Ia bahkan menyinggung kemungkinan negara menguasai saham perusahaan pemegang izin.
Prabowo juga menyoroti ekspor yang harus lewat satu pintu agar volume laporan sesuai dengan yang dikirim. Ia mencontohkan laporan ekspor 100 ton yang hanya tercatat 50 atau 30 ton. Menurutnya, gubernur di banyak daerah melaporkan persoalan serupa.
Bareskrim dan Baintelkam
Pembagian kerja dua unit itu cukup jelas. Bareskrim menyiapkan sisi penindakan hukum, sedangkan Baintelkam memasok informasi intelijen. Kombinasi keduanya lazim dipakai untuk perkara yang menyangkut banyak perusahaan dan wilayah.
Pendataan IUP bukan pekerjaan ringan. Jumlah izin tambang di Indonesia tersebar dari Aceh sampai Papua, dengan status yang berbeda beda. Sebagian izin masih aktif, sebagian sudah habis, dan sebagian berada di kawasan yang status lahannya bermasalah.
Karena itu, kualitas data menjadi penentu. Bila data pusat tidak sinkron dengan data daerah, penindakan bisa salah sasaran. Perusahaan yang patuh berisiko ikut diperiksa, sementara pelanggar justru lolos karena namanya tidak masuk daftar.
DPR minta audit lingkungan ikut diperiksa
Dukungan datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Menurut ANTARA, ia menilai langkah Kapolri tepat dan harus segera dieksekusi. Ia ingin ada kejelasan mana perusahaan yang berizin dan taat, mana yang ilegal.
Sahroni juga meminta penindakan menyasar pihak yang membekingi tambang ilegal, termasuk oknum aparat. Menurutnya, pemberantasan tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan. Pernyataan itu menyentuh titik yang sering dikeluhkan warga di daerah tambang.
Ia menambahkan satu syarat lain, yaitu kepatuhan lingkungan. Polri diminta memeriksa analisis mengenai dampak lingkungan, pengelolaan risiko, dan dampak kegiatan tambang terhadap masyarakat sekitar. Alasannya, kerusakan lingkungan membuat warga jadi pihak pertama yang menanggung akibat.


