Jumat, 20 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Tambang Nasional: Polri Data IUP, IMA Ingatkan Investasi

19 November 2026 • zul • 37 kali dibaca
Aktivitas penambangan batu bara di Kutai Timur, Kalimantan Timur
Consigliere Ivan, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

IMA: manfaat jangan dihitung satu tahun

Dari sisi industri, Indonesian Mining Association mengingatkan agar target 70 persen diterjemahkan secara hati hati. Menurut Indoposco, asosiasi itu menilai kontribusi tambang tidak bisa diukur hanya dari pajak, dividen, dan laba perusahaan.

IMA menghitung manfaat lain yang ikut tercipta, seperti belanja domestik, penyerapan tenaga kerja, penguatan rantai pasok, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa, gaji, royalti, serta pajak daerah disebut memberi dampak ekonomi yang luas.

Asosiasi itu juga menyoroti siklus investasi yang panjang. Pertambangan disebut industri padat modal dan berisiko tinggi, sehingga manfaatnya tidak selalu terlihat dalam satu tahun anggaran. IMA mengusulkan pemetaan menyeluruh sebelum angka 70 persen dibahas lebih jauh.

Iklan

Tata Atur
Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Dampak ke iklim investasi

Isu iklim investasi muncul karena kebijakan ini menyentuh kepastian usaha. Investor biasanya membaca pernyataan pejabat sebagai sinyal risiko. Bila arah kebijakan berubah cepat tanpa aturan turunan yang jelas, keputusan investasi bisa tertunda.

Hal itu sudah terlihat di pasar saham. Artikel tentang saham tambang yang anjlok setelah target 70 persen mencatat reaksi pelaku pasar. Sementara catatan soal kewajiban negara menikmati 70 persen hasil memuat konteks awal kebijakan ini.

Pemerintah perlu menjelaskan mekanisme. Apakah porsi 70 persen dihitung dari laba bersih, pendapatan, atau nilai produksi. Apakah masuk lewat pajak, royalti, dividen, atau kepemilikan saham. Tanpa kejelasan itu, tafsir tiap pihak bisa berbeda jauh.

Tambang ilegal dan pembeking

Persoalan tambang ilegal bukan hal baru. Praktik itu biasanya melibatkan jaringan lokal, dari penyedia lahan sampai penampung hasil tambang. Di beberapa daerah, aktivitas berlangsung bertahun tahun tanpa izin dan baru ditertibkan setelah ada laporan.

Keberadaan pembeking membuat penindakan sering berhenti di tengah jalan. Oknum yang melindungi bisa berasal dari aparat, pemerintah daerah, atau jaringan usaha. Karena itu, pernyataan DPR soal penindakan sampai ke pembeking layak diawasi pelaksanaannya.

Selain penegakan hukum, pencegahan butuh data terbuka. Peta izin yang dapat diakses publik membantu warga melaporkan aktivitas mencurigakan. Transparansi juga mempersempit ruang negosiasi gelap antara pelaku dan oknum.

Beban kerja dan kapasitas pengawasan

Pendataan seluruh izin menuntut kapasitas yang tidak kecil. Bareskrim punya penyidik terbatas, sementara jumlah perusahaan tambang tersebar di banyak provinsi. Karena itu, prioritas berbasis risiko menjadi pilihan paling masuk akal.

Risiko bisa dipetakan dari beberapa penanda. Perusahaan tanpa izin, izin kedaluwarsa, atau wilayah kerja yang tumpang tindih dengan kawasan lindung layak masuk daftar awal. Perusahaan dengan catatan pelanggaran lingkungan juga perlu diperiksa lebih dulu.

Kolaborasi lintas lembaga jadi syarat. Kementerian energi dan sumber daya mineral memegang data izin, pemerintah daerah memegang data tata ruang, dan kepolisian memegang data laporan masyarakat. Bila ketiganya tidak terhubung, pendataan hanya menghasilkan daftar baru tanpa tindakan.

Apa yang diketahui dan belum terkonfirmasi

Yang diketahui, Polri akan mendata IUP lewat Bareskrim dan Baintelkam sebagai tindak lanjut arahan Presiden pada 14 November 2026. DPR mendukung langkah itu dan meminta kepatuhan lingkungan ikut diperiksa. IMA meminta pemetaan manfaat dilakukan lebih dulu.

Yang belum terkonfirmasi, cakupan dan tenggat pendataan. Belum ada daftar perusahaan yang masuk prioritas penindakan. Belum ada aturan turunan yang mengatur cara menghitung porsi 70 persen maupun mekanisme penguasaan saham.

Belum ada keterangan resmi soal sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan lingkungan. Belum ada penjelasan apakah pendataan akan berujung pada pencabutan izin. Publik menunggu rincian teknis sebelum menilai dampaknya bagi investasi dan penerimaan negara.

FAQ Seputar Pendataan IUP oleh Polri

Mengapa Polri mendata IUP?

Pendataan dilakukan untuk menentukan prioritas penertiban tambang ilegal. Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden agar negara menikmati sedikitnya 70 persen hasil pertambangan.

Siapa yang melakukan pendataan?

Badan Reserse Kriminal Polri dibantu Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Kapolri menyebut hasil pendataan akan menentukan mana perusahaan yang menjadi target penindakan.

Apakah perusahaan legal ikut ditindak?

Tidak. Kapolri menyatakan perusahaan yang beroperasi legal akan dikawal agar iklim investasi tetap terjaga. Penertiban difokuskan pada kegiatan tanpa dasar hukum yang merugikan negara.

Baca juga

Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga