Tambang nasional masuk ke pusaran pasar saham pada perdagangan Senin, 16 November 2026. Saham emiten pertambangan berguguran setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar negara menikmati minimal 70 persen keuntungan dari seluruh kegiatan pertambangan. Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah 23,43 poin atau 0,44 persen ke level 5.320,98, setelah sempat menyentuh titik terendah 5.272,47 pada hari yang sama.
Penurunan paling dalam terjadi pada saham PT Bumi Resources Minerals Tbk dan PT PAM Mineral Tbk yang masing masing turun 6,9 persen. Keduanya ditutup pada harga Rp324 dan Rp240. Di sektor batu bara, PT Harum Energy Tbk memimpin pelemahan dengan penurunan 5,56 persen ke Rp680 per saham pada sesi pagi, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia pukul 10.46 WIB.
Pemicunya bukan laporan keuangan perusahaan, melainkan pernyataan presiden dua hari sebelumnya. Saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu 14 November 2026, Prabowo meminta negara mengambil porsi jauh lebih besar dari hasil izin usaha pertambangan. Pasar membaca pernyataan itu sebagai sinyal perubahan aturan yang belum jelas bentuknya.
Kalimat yang Mengguncang Bursa
“Saya kasih instruksi ke menteri menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham sahamnya,” kata Prabowo seperti dikutip Warta Ekonomi. Kalimat itu mengandung dua hal sekaligus, yaitu target porsi keuntungan dan kemungkinan penguasaan saham oleh pemerintah, dan sudah kami ulas dalam artikel tentang negara yang wajib menikmati 70 persen hasil tambang.
Hingga penutupan perdagangan, belum ada peraturan pelaksana yang merinci bagaimana target 70 persen itu dihitung. Pemerintah juga belum menyampaikan apakah porsi tersebut diambil lewat royalti, pajak, bagi hasil, atau penambahan kepemilikan negara. Perbedaan instrumen itu menentukan dampaknya terhadap laba bersih emiten, sehingga pasar menahan diri.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Angka Penurunan per Emiten
Data IDNFinancials menunjukkan saham PT Amman Mineral Internasional Tbk turun 4,62 persen ke Rp3.510 dan memangkas 8,63 poin dari indeks. Penurunan saham tambang dan petrokimia menjadi pemberat utama IHSG pada awal pekan. Indeks sempat berada di bawah 5.300 sebelum akhirnya bertahan di 5.320,98.
Di sesi pertama, tekanan bahkan lebih tajam. IHSG turun 46,58 poin atau 0,87 persen ke level 5.297,82, dengan saham sektor energi dan bahan baku sebagai penekan utama. Pelemahan menyebar dari batu bara ke mineral dan logam industri, mencerminkan kekhawatiran yang bersifat sektoral, bukan hanya pada satu perusahaan. Koreksi tajam seperti ini pernah terjadi pada pekan terakhir Oktober 2026 ketika IHSG anjlok 7,03 persen, meski pemicunya berbeda.
Namun tidak semua emiten tambang ikut jatuh. PT Indo Tambangraya Megah Tbk bertahan di harga Rp24.350 tanpa perubahan, menurut laporan yang mengutip Investor Daily. Perbedaan reaksi itu menunjukkan pasar masih membedakan perusahaan berdasarkan struktur biaya, kas, dan eksposur terhadap perubahan rezim penerimaan negara.
Tambang Nasional: Mekanisme yang Belum Jelas
Kepala Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata, menilai tekanan pada saham tambang dipicu ketidakpastian atas arahan pemerintah. Dalam ulasan kebijakan yang dirilis Senin siang, ia menyoroti bahwa parameter penghitungan maupun mekanisme pembagian 70 persen belum jelas. Pasar belum bisa menghitung dampaknya terhadap arus kas perusahaan.
Pertanyaan teknisnya cukup mendasar. Apakah 70 persen dihitung dari laba bersih, dari pendapatan, atau dari keuntungan ekonomi yang mencakup harga komoditas? Setiap definisi menghasilkan angka yang sangat berbeda. Tanpa kejelasan itu, model valuasi analis hanya bisa memakai asumsi, dan asumsi cenderung konservatif saat ketidakpastian tinggi.
Ada pula persoalan waktu. Bila aturan berlaku surut atau langsung terhadap kontrak yang sudah berjalan, risiko hukum dan arbitrase meningkat. Sebaliknya, bila berlaku hanya untuk izin baru, dampaknya jangka panjang tetapi tidak langsung. Pasar saham biasanya bereaksi pada ketidakjelasan, bukan pada substansi aturan yang belum terbaca.


