Andi Amar dorong pencegahan lebih dini
Dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kepala PPATK di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026), Andi Amar menyoroti pola penanganan yang dinilai masih reaktif.
“Apalagi penanganan yang dilakukan selama ini masih cenderung bersifat reaktif. Seperti pemblokiran rekening setelah transaksi terjadi dan kerugian muncul,” tuturnya, dikutip laman resmi DPR RI.
Ia juga menekankan intervensi terhadap situs dan aplikasi terindikasi, serta sinergi PPATK dengan penegak hukum dan kementerian yang membidangi ruang digital.
“Kalau kemudian data dari PPATK yang banyak akun dan transaksi mencurigakan di judi online maupun narkoba itu bisa diblokir langsung, saya kira potensi penyelamatan negara luar biasa,” ujar legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Pernyataan itu disampaikan dalam forum pengawasan. Sampai artikel ini disusun, belum ada pernyataan baru Andi Amar soal data OJK 5 November 2026, sehingga artikel ini tidak mengutip tanggapan yang belum ada.
Di jalur organisasi, Andi Amar memimpin BPD HIPMI Sulawesi Selatan periode 2024–2027. Ia menempatkan kaderisasi sebagai prioritas, antara lain melalui Rakerda XVI di Toraja pada 11–13 April 2025, pelantikan 113 pengurus HIPMI Institute Sulawesi Selatan pada 2 Mei 2026, dan program kepemimpinan bersama Coach Armala pada 28 September 2026.
“Selama ini mekanisme kaderisasi kita masih tergolong normatif dan belum menyentuh aspek leadership personal secara mendalam. Kolaborasi bersama Coach Armala ini adalah terobosan nyata dari kami,” kata Andi Amar, dikutip Klikwarta.id.
Bagi pengusaha muda, kapasitas semacam ini bersinggungan dengan keputusan harian: kapan meminjam, kepada siapa, dan untuk apa. Anggota HIPMI di kabupaten dan kota adalah jaringan pertama yang bisa memperingatkan rekan sejawat saat menerima tawaran pembiayaan mencurigakan.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Pinjol berizin dan porsi pembiayaan UMKM
Gambaran industri perlu diletakkan berimbang. OJK mencatat outstanding pembiayaan pinjaman daring mencapai Rp106,48 triliun pada September 2026, tumbuh 17,02 persen secara tahunan, seperti diberitakan ANTARA. Penyaluran ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah tumbuh 12,49 persen secara tahunan.
Pinjol berizin memang salah satu jalur pembiayaan UMKM. Persoalannya bukan bentuk layanan, melainkan legalitas dan biaya.
Hingga November 2026 tercatat 94 penyelenggara pinjol berizin OJK; 85 di antaranya atau 90,43 persen memenuhi ekuitas minimum Rp12,5 miliar per September 2026. OJK juga menjatuhkan sanksi administratif kepada 11 penyelenggara pinjol sepanjang Oktober 2026.
Rasio kredit macet industri di atas 90 hari atau TWP90 tercatat 5,36 persen pada September 2026, naik dari 4,73 persen pada Agustus. Angka itu melampaui batas 5 persen yang wajib dijaga penyelenggara sesuai Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024, pengingat bahwa pinjaman tetap harus disesuaikan dengan kemampuan bayar, bukan dengan kebutuhan mendesak.
Lima langkah sebelum menekan tombol pinjam
Untuk pelaku usaha yang butuh tambahan modal, beberapa pemeriksaan sederhana bisa menghemat banyak kerugian:
- Cek nama perusahaan, bukan nama aplikasi. Pastikan penyelenggara tercantum di direktori resmi OJK, bukan hanya mirip dengan merek yang dikenal.
- Gunakan kanal resmi OJK. Status izin bisa dikonfirmasi melalui Kontak OJK 157 atau layanan WhatsApp OJK di 081-157-157-157.
- Hitung total biaya. Jumlahkan bunga atau manfaat ekonomi, biaya layanan, biaya administrasi, dan denda keterlambatan, lalu bandingkan dengan total dana yang diterima.
- Periksa izin aplikasi. Aplikasi pinjaman berizin hanya meminta akses kamera, mikrofon, dan lokasi. Permintaan akses ke seluruh kontak dan galeri adalah tanda bahaya.
- Jangan pernah menyerahkan OTP, PIN, atau kata sandi. Simpan bukti transaksi, dan laporkan penawaran mencurigakan melalui kanal Satgas PASTI serta IASC di iasc.ojk.go.id.
Bagi usaha mikro, disiplin ini bagian dari manajemen risiko. Pembukuan sederhana yang memisahkan uang usaha dan rumah tangga memudahkan penghitungan kemampuan angsuran sebelum akad.
FAQ: pinjol ilegal dan usaha kecil
Apakah pinjol ilegal harus dibayar?
Kewajiban mengembalikan pokok pinjaman tetap ada. Yang tidak sah adalah penagihan dengan ancaman, penyebaran data pribadi, serta bunga dan biaya yang tidak transparan. Korban sebaiknya mencatat semua bukti dan melapor ke kanal resmi, bukan meminjam ke aplikasi lain untuk menutup utang.
Bagaimana membedakan pinjol berizin dan ilegal?
Penyelenggara berizin terdaftar di OJK dan identitas perusahaannya jelas. Pinjol ilegal umumnya tanpa badan hukum, menawarkan pencairan sangat cepat tanpa analisis kemampuan bayar, dan meminta akses data tidak relevan. Verifikasi lewat Kontak OJK 157 adalah cara tersingkat.
Mengapa pelaku UMKM perlu tahu data OJK ini?
Karena 36.546 pengaduan pinjol ilegal sepanjang 2026 menunjukkan korban terus bertambah. Bagi pelaku usaha, satu kali terjebak berarti modal kerja, stok, dan nama baik usaha ikut berisiko.
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (konferensi pers RDKB Oktober 2026, 5 November 2026), ANTARA, Kontan.co.id, Warta Ekonomi, laman resmi DPR RI (dpr.go.id), Klikwarta.id, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Luwu Timur, serta BPS Kabupaten Luwu Timur.
Baca juga
- PAN Luwu Timur: Ke Mana Usulan Reses Warga Bermuara
- PAN Luwu Timur: Harisah Suharjo dan Anggaran Korban KBG
- PAN Luwu Timur: Firman Udding dan Kampung Nelayan
Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.
Gambar: Dok. ANTARAFOTO/Akramul Muslim.


