HIPMI Sulawesi Selatan dan Pembinaan Pengusaha Muda Luwu Timur
Ajakan kepada pelaku usaha lokal itu bukan sikap baru bagi Andi Amar. Sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan periode 2024–2027, ia memimpin organisasi yang membawahi HIPMI kabupaten dan kota, termasuk HIPMI Luwu Timur. Melalui struktur itulah pesan agar pengusaha daerah tidak berhenti sebagai penonton dijalankan.
Organisasi ini juga mendorong lahirnya pengusaha dari kampus. HIPMI Institute Sulawesi Selatan menjalankan program bersama sejumlah universitas agar mahasiswa terbiasa berpikir membuka lapangan kerja, bukan semata mencari kerja. Andi Amar melantik kepengurusan lembaga otonom itu di Makassar, dan Sulsel ditempatkan sebagai hub Kawasan Timur Indonesia untuk penguatan kapasitas pelaku usaha.
Bagi HIPMI Luwu Timur, kaitan dengan BPD menjadi jalur informasi sekaligus jejaring. Program yang digulirkan di tingkat provinsi bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah, dari pelatihan pengelolaan usaha sampai pendampingan masuk pasar yang lebih luas.
Sejalan dengan itu, SuaraLutim pernah mencatat gelaran HIPMI BizTrip Vale Experience 2026 yang menyiapkan pengusaha muda melihat langsung peluang di kawasan industri. Jejak kegiatan serupa juga terlihat pada agenda HIPMI Luwu Timur yang menempatkan pengusaha lokal sebagai pihak yang harus mengambil peran.
Agenda Komisi III: Mengawal Penerapan KUHP dan KUHAP
Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan, Andi Amar juga mengambil bagian dalam pengawasan penerapan aturan baru. Pada kunjungan kerja spesifik Komisi III di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (17/9/2026), ia menekankan pentingnya konsistensi aparat penegak hukum menjalankan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru.
“Ini menjadi atensi kami karena KUHAP dan KUHP yang baru ini baru saja diresmikan dan di-launching pada 2 Januari 2026. Masih banyak daerah yang belum mempraktikkannya dengan baik dan benar,” ucapnya.
Menurut dia, kepercayaan publik dibangun melalui penegakan hukum yang konsisten dan adil, termasuk ketika proses hukum melibatkan aparat atau institusi penegak hukum itu sendiri. Ia juga meminta aparat berhati-hati dalam menerapkan setiap ketentuan karena kualitas penerapan hukum berpengaruh langsung pada tingkat kepercayaan masyarakat.
Legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II itu menilai kesiapan aparat di daerah perlu terus dipantau, bukan hanya dinilai dari dokumen kesiapan di tingkat pusat.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Siapa Andi Amar Ma’ruf Sulaiman?
Ia anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Fraksi Partai Gerindra yang duduk di Komisi III, sekaligus Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan periode 2024–2027. Daerah pemilihannya Sulawesi Selatan II, bukan Luwu Timur.
Apa yang dimaksud integrasi data rumah sakit?
Gagasan agar data pasien dapat dibaca di fasilitas kesehatan lain, sehingga pasien tidak mengulang pencatatan dan pemeriksaan ketika berpindah rumah sakit.
Apa kaitannya dengan pengusaha Luwu Timur?
HIPMI Sulawesi Selatan membawahi HIPMI Luwu Timur. Ajakan Andi Amar agar pelaku usaha lokal mengisi kebutuhan rumah sakit membuka ruang bagi pengusaha muda daerah untuk masuk ke rantai pasok layanan kesehatan.
Dari forum di Makassar itu, dua pesan Andi Amar tersisa jelas: layanan kesehatan perlu dibuat lebih ringan bagi pasien, dan belanja yang berputar di sektor kesehatan sebaiknya lebih banyak singgah di kantong pengusaha daerah. Bagi pengusaha muda Luwu Timur, keduanya adalah alasan untuk menyiapkan diri, bukan menunggu datangnya proyek.
Sumber: SulawesiPos, Unhas TV, Identitas Unhas.
Gambar: Dok. SulawesiPos.com.
