Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memfasilitasi lebih dari 14.000 pengusaha mikro di 19 provinsi sepanjang 2025–2026 melalui Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro. Angka itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Bagi Luwu Timur, yang menjadi rumah bagi sekitar 21 ribu unit usaha mikro, layanan terpadu ini menyentuh tiga persoalan lama sekaligus: legalitas, pembiayaan, dan kepastian hukum saat berusaha. Di titik itulah nama Andi Amar Ma’ruf Sulaiman relevan — anggota DPR RI Komisi III Fraksi Partai Gerindra yang juga Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan.
Yang ditawarkan negara bukan hanya izin, tetapi juga pendampingan dan pelindungan. Di Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu (11/11), 1.000 peserta mengikuti layanan dan konsultasi yang melibatkan kementerian, lembaga, serta mitra usaha. Sejumlah pengusaha mikro menerima Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, Sertifikat Merek, SPP-IRT, izin edar BPOM, hingga fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan modal usaha.
Layanan terpadu: dari izin sampai bantuan hukum
Menurut Helvi, ada sekitar 25 jenis layanan dalam festival itu: pengurusan legalitas dan standardisasi usaha, sertifikasi produk, bantuan hukum, serta fasilitasi permodalan. “Festival ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mendekatkan berbagai layanan dan fasilitas pengembangan usaha kepada masyarakat,” kata Helvi dalam keterangan resmi, seperti dikutip ANTARA.
Ia menegaskan festival ini menjadi sarana mendorong pengusaha mikro beralih dari sektor informal ke formal. Kementerian UMKM menjadwalkan kegiatan serupa di sejumlah provinsi lain hingga akhir 2026 dan meminta pemerintah daerah melanjutkan pendampingan setelah festival berakhir. Ia juga mengajak pelaku usaha melengkapi legalitas, meningkatkan mutu dan standardisasi produk, memanfaatkan teknologi digital, serta memperluas kemitraan agar mampu naik kelas.
Bagi yang tidak hadir langsung, pendampingan legalitas dan sertifikasi tersedia secara daring lewat SAPA UMKM — super-app yang dikembangkan Kementerian UMKM bersama Kementerian PPN/Bappenas sebagai pusat layanan terpadu, mulai dari pendataan, pengembangan kapasitas usaha, legalitas, sampai akses ke berbagai program pemerintah.
Mengapa pelindungan usaha mikro penting bagi UMKM Luwu Timur
Persoalannya besar. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut sekitar 77 persen pelaku UMKM belum memiliki legalitas usaha. Tanpa legalitas, akses ke pembiayaan formal, sertifikasi produk, hingga pengadaan pemerintah ikut terhambat. Hal itu ia sampaikan saat membuka festival serupa di Balikpapan, Rabu (17/6/2026), seperti diberitakan ANTARA.
Di Luwu Timur, jumlah pelakunya besar. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palopo dan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan mencatat 63.275 UMKM di kawasan Luwu Raya pada triwulan I 2026, dengan Luwu Timur sekitar 21 ribu unit — terbanyak di kawasan itu, di atas Palopo yang lebih dari 19 ribu unit. Kendala yang tercatat waktu itu: pembiayaan, kepemilikan NIB, pemasaran yang masih konvensional, dan pemanfaatan platform digital yang belum optimal.
Karena itu nilai festival bukan pada seremoninya, melainkan pada layanan yang menyentuh hambatan tersebut satu per satu. Bantuan hukum, misalnya, jarang dibicarakan dalam program UMKM, padahal sengketa kecil — dari masalah sewa tempat sampai penagihan piutang — bisa menghentikan usaha yang baru berjalan.
Ekonomi daerah memberi alasan tambahan. Badan Pusat Statistik mencatat kemiskinan Luwu Timur 5,52 persen pada Maret 2026, turun 0,27 poin dari 5,79 persen, dengan penduduk miskin 17,94 ribu jiwa atau berkurang 610 jiwa. Sebagian penurunan itu ditopang geliat usaha skala kecil yang menjadi sumber penghasilan harian rumah tangga, sehingga memformalkan usaha mereka berarti menjaga kelangsungannya.
Modal sosial di lapangan sudah ada. Rumah Oleh-Oleh Telaloa di Nuha menaungi 127 UMKM binaan, 49 di antaranya dinilai potensial, menjangkau empat kecamatan, dan buka Senin sampai Sabtu pukul 09.00–17.00 WITA. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Luwu Timur juga melatih 30 pelaku usaha mikro pada 28–31 Oktober 2026 di Hotel Sikumbang Tomoni dengan target 1.000 entrepreneur baru per tahun. Setelah pelatihan, yang sering belum dimiliki justru dokumen usaha dan pendampingan hukum.


