LUWU TIMUR — Nama Ir. Alamsyah, ST tercatat sebagai Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kabupaten Luwu Timur periode 2024-2029. Lewat posisinya di Komisi III Bidang Pembangunan, legislator PAN Luwu Timur ini mengawal aspirasi warga Daerah Pemilihan Luwu Timur 5, yang mencakup Kecamatan Nuha dan Towuti.
Salah satu agenda yang ia bawa ke tengah warga adalah kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Towuti. Dalam reses perseorangan masa sidang III tahun sidang 2025/2026 di Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Sabtu (15/8/2026), Alamsyah menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menyiapkan anggaran Rp10 miliar pada Tahun Anggaran 2027 untuk melanjutkan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut.
Siapa Ir. Alamsyah, ST di Fraksi PAN Luwu Timur
Berdasarkan susunan lima fraksi DPRD Luwu Timur 2024-2029, Fraksi PAN diketuai Muh. Rivaldi, SH, dengan Firman Udding, S.IP sebagai wakil ketua, dan Ir. Alamsyah, ST sebagai sekretaris. Alamsyah juga tercatat sebagai anggota Komisi III yang membidangi pembangunan, serta anggota Badan Anggaran.
Perlu dicatat secara terbuka: dalam pemilu 2024, nama Alamsyah tercatat di Komisi Pemilihan Umum sebagai calon terpilih dari Demokrat untuk Dapil Luwu Timur 5 dengan 1.766 suara. Namun di DPRD ia duduk dalam Fraksi PAN. Karena itu, penyebutan yang tepat untuk dirinya adalah “anggota Fraksi PAN” atau “legislator dari Fraksi PAN”, bukan “kader PAN”.
Hal serupa berlaku untuk beberapa nama lain di fraksi yang sama, seperti Nurchalis Azis, M.Pd dan Prima Eyza Purnama. Fraksi di DPRD memang bisa berisi anggota dengan partai pengusung berbeda saat pemilu. PAN sendiri memiliki lima kursi di DPRD Luwu Timur pada periode ini.
Reses di Desa Langkea Raya, Towuti
Reses perseorangan adalah kegiatan rutin yang dijalankan anggota DPRD di luar masa sidang. Tujuannya menjemput aspirasi konstituen secara langsung di daerah pemilihan. Kegiatan itu dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun anggaran sebagai bagian dari kewajiban legislatif.
Di Desa Langkea Raya, Alamsyah menempatkan layanan kesehatan sebagai topik utama. Wilayah Towuti memiliki karakter geografis yang berat: sebagian desa berada di seberang Danau Towuti sehingga warga harus menyeberang danau atau menempuh jalan darat memutar untuk mencapai fasilitas kesehatan rujukan.
“Alhamdulillah, Tahun Anggaran 2027 telah disiapkan Rp10 miliar untuk melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Towuti. Harapannya, ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya warga yang berada di seberang Danau Towuti,” ujar Alamsyah dalam kegiatan itu, seperti dilaporkan Sarambang.id dan Ujungjari.com.
Ia berharap komunikasi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah melalui reses menghasilkan tindak lanjut konkret, bukan hanya catatan. Harapan berikutnya, rencana pembangunan rumah sakit tersebut terus mendapat dukungan hingga fasilitasnya beroperasi dan melayani warga secara optimal.
Mengapa Isu Kesehatan Begitu Sensitif bagi Warga Towuti
Jarak menuju fasilitas kesehatan menjadi persoalan lama di wilayah tenggara Luwu Timur. Sebelumnya, kebutuhan rumah sakit di kawasan Towuti pernah dibahas dalam pemberitaan nasional, termasuk usulan pembangunan rumah sakit baru karena jarak ke fasilitas yang ada dinilai terlalu jauh bagi sebagian warga.
Kondisi ini menjelaskan mengapa agenda layanan kesehatan selalu muncul dalam reses di dapil Nuha-Towuti. Perjalanan menuju Kota Malili sebagai pusat pemerintahan kabupaten memakan waktu lama, terutama bila cuaca buruk atau jalan rusak di beberapa ruas.
Bagi Fraksi PAN, isu tersebut sejalan dengan fokus kerja mereka di Komisi III dan Badan Anggaran, dua alat kelengkapan dewan yang membahas belanja daerah, termasuk anggaran infrastruktur dan layanan dasar.
Peran Alamsyah dalam Pengawasan Keuangan Daerah
Selain di komisi, Alamsyah pernah dipercaya memimpin Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI di DPRD Luwu Timur pada 2025. Pansus itu bertugas menelaah catatan dan rekomendasi pemeriksa atas pengelolaan keuangan daerah, lalu menyusun rekomendasi tindak lanjut.
Pada saat pembentukannya, Alamsyah menyampaikan bahwa pansus akan segera bekerja membahas LHP BPK bersama perangkat daerah terkait dan tenaga ahli DPRD untuk menyusun rekomendasi yang benar-benar bisa dijalankan. Posisi seperti ini memperlihatkan bahwa fraksi menempatkan fungsi pengawasan anggaran sebagai bagian dari kerja legislasi yang serius.
Bagi publik, peran pengawasan penting karena ia menentukan apakah program yang sudah direncanakan benar-benar dieksekusi di lapangan. Tanpa telaah yang teliti, anggaran besar bisa berhenti di dokumen.
