Jejak Sikap Fraksi yang Bisa Diperiksa
Pada rapat paripurna 21 Oktober 2026, pandangan umum Fraksi PAN terhadap Ranperda APBD 2027 dibacakan Muhammad Rivaldi. Forum itu dihadiri lima fraksi secara bergantian, sebagaimana dilaporkan Input Rakyat dan sejumlah media lokal. Isi pandangan fraksi yang tercatat di pemberitaan berkisar pada pemerataan pembangunan, ketepatan sasaran, dan validitas data penerima manfaat.
Perhatian pada data penerima bukan hal baru bagi fraksi ini. Dalam pembahasan sebelumnya, Fraksi PAN meminta penyaluran pupuk dan bibit mengikuti data yang diperbarui, serta meminta pembaruan data penerima bantuan sosial agar tidak salah sasaran. Usulan semacam itu terdengar teknis, tetapi dampaknya langsung: bantuan yang salah data berakhir di tangan yang salah.
Di sisi pendapatan, fraksi ini berulang kali menyoroti penguatan Pendapatan Asli Daerah melalui pembaruan data pajak dan digitalisasi pembayaran. Posisi itu masuk akal bila dikaitkan dengan struktur APBD yang masih bergantung pada dana transfer. Tanpa PAD yang tumbuh, ruang fiskal daerah tetap sempit dan defisit mudah melebar.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Ranperda 2027 dan Kaitan dengan Belanja
Program Pembentukan Peraturan Daerah 2027 yang diserahkan pemerintah daerah pada 3 November 2026 memuat 13 poin rancangan. Beberapa di antaranya menyangkut pemberdayaan tenaga kerja lokal, perlindungan dan pelayanan petani, pengelolaan sampah rumah tangga, pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan barang milik daerah.
Bagi Fraksi PAN, daftar itu bukan pekerjaan sampingan. Tiga anggotanya duduk di Bapemperda: Firman Udding, Abdul Halim, dan Yusuf Pombatu. Badan inilah yang menyusun prioritas dan jadwal pembahasan, sehingga rancangan yang lambat masuk antrean bisa kehilangan tahun anggarannya.
Kaitan dengan belanja juga jelas. Ranperda tenaga kerja lokal menentukan bagaimana perusahaan di Luwu Timur membuka akses kerja bagi warga setempat. Ranperda perlindungan petani menyentuh akses pupuk, benih, irigasi, dan kepastian pemasaran. Keduanya hanya bermakna bila diikuti alokasi anggaran yang cukup dan pengawasan yang konsisten.
Pengawasan Akhir Tahun: yang Bisa Ditagih
Memasuki November, tahun anggaran 2026 menyisakan sekitar satu setengah bulan. Pada periode ini, pertanyaan yang layak diajukan ke seluruh alat kelengkapan dewan sederhana: berapa persen belanja yang sudah terealisasi, pekerjaan mana yang berpotensi tidak selesai, dan program mana yang berhenti di tahap sosialisasi.
Bagi fraksi yang menguasai kursi di Banggar, jawaban atas pertanyaan itu bukan pilihan, melainkan konsekuensi jabatan. Fraksi PAN menyatakan posisinya sebagai pengawal anggaran yang berpihak pada warga. Publik berhak menagihnya dengan data: dokumen realisasi, laporan komisi, dan hasil kunjungan lapangan.
Yang juga perlu dicatat secara terbuka: artikel ini tidak menyimpulkan bahwa seluruh janji fraksi sudah dijalankan. Yang bisa diperiksa adalah dokumen dan pernyataan resmi, sedangkan hasil akhirnya baru terbaca dari laporan realisasi anggaran dan hasil pembahasan ranperda sepanjang 2027.
FAQ
Berapa kursi Fraksi PAN di DPRD Luwu Timur?
Lima kursi untuk periode 2024–2029. Sebagian anggotanya dicalonkan partai lain pada Pemilu 2024, sehingga penyebutan yang tepat adalah anggota Fraksi PAN, bukan kader PAN.
Berapa defisit APBD Luwu Timur 2027?
Dalam KUA-PPAS 2027 yang disepakati 5 Agustus 2026, pendapatan diproyeksikan Rp2.213.901.863.645 dan belanja Rp2.263.097.880.900, sehingga selisihnya Rp49.196.017.255.
Apakah angka itu sudah final?
Angka tersebut adalah kerangka KUA-PPAS yang menjadi dasar penyusunan APBD 2027. Rincian akhir bisa bergerak mengikuti pembahasan bersama Badan Anggaran dan pemerintah daerah.
Sumber
Angka KUA-PPAS 2027 dan agenda tahun jamak merujuk laporan Warta Lutim (warta.luwutimurkab.go.id) edisi 5 Agustus 2026. Susunan fraksi dan penempatan alat kelengkapan dewan mengacu pada Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2024 serta laporan Sarambang.id. Agenda paripurna 21 Oktober 2026 merujuk laporan Input Rakyat.
Baca juga: PAN Luwu Timur: Komisi III Kawal Air Baku Sungai Larona dan PAN Luwu Timur: 605 PPPK Paruh Waktu dan Layanan Publik.
Baca juga
- UMKM Luwu Timur dan Peluang Pasar Padisera Nasional
- PAN Luwu Timur: Yusuf Pombatu dan Kursi Nuha-Towuti
- Firman Udding: Hari Pahlawan dan Kerja Nyata di Luwu Timur
Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.


