Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, dan Infrastruktur
Sejumlah sektor pelayanan dasar mendapat perhatian khusus dalam pendapat akhir fraksi. Pada sektor pendidikan, Fraksi PAN mengapresiasi perhatian pemerintah daerah, tetapi mengingatkan bahwa pembangunan pendidikan tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik sekolah. Kualitas guru, pemerataan tenaga pendidik, beasiswa, pendidikan vokasi, dan peningkatan kompetensi generasi muda juga dinilai sama penting.
Untuk sektor kesehatan, PAN Luwu Timur berharap kenaikan anggaran berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan. Ketersediaan obat, pemerataan tenaga kesehatan, penguatan puskesmas, dan layanan di wilayah terpencil menjadi bagian yang perlu dijaga agar akses masyarakat tidak terputus.
Di sektor pertanian, fraksi mendorong penguatan hilirisasi, pengolahan hasil, kepastian pasar, dan peningkatan nilai tambah. Dukungan terhadap irigasi, jalan usaha tani, alat dan mesin pertanian, pembiayaan, teknologi, serta kelembagaan petani dinilai perlu diperkuat karena menyangkut penghidupan sebagian besar warga Luwu Timur.
Sementara pada pembangunan infrastruktur, Fraksi PAN meminta pemerintah mengedepankan skala prioritas, pemerataan, dan kebutuhan nyata masyarakat. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, air bersih, sanitasi, dan irigasi disebut perlu mendapat perhatian, termasuk pemeliharaan terhadap infrastruktur yang sudah dibangun agar tidak cepat rusak.
Konsistensi Fraksi PAN di Setiap Tahapan
Pandangan yang dibacakan Prima Eyza Purnama pada 14 September itu merupakan bagian dari tahapan panjang pembahasan anggaran. Sebelumnya, dalam paripurna penyampaian pandangan umum fraksi, Fraksi PAN dibacakan Abdul Halim, sebagaimana tercatat pada laporan resmi Pemkab Luwu Timur. Keduanya tercatat sebagai anggota Fraksi PAN DPRD Luwu Timur periode 2024-2029.
Konsistensi sikap fraksi terlihat dari tema yang diangkat sejak awal: akuntabilitas pengelolaan anggaran, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Fraksi PAN menegaskan bahwa catatan dan rekomendasi yang disampaikan harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan anggaran, agar Perubahan APBD 2026 tidak berhenti sebagai dokumen administratif.
Melalui persetujuan yang disertai catatan ini, PAN Luwu Timur berharap anggaran daerah benar-benar menjadi instrumen percepatan pemulihan dan penguatan ekonomi rakyat, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih.
FAQ Seputar Sikap Fraksi PAN Luwu Timur
Apa sikap Fraksi PAN terhadap Perubahan APBD 2026?
Fraksi PAN DPRD Luwu Timur menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, disertai sejumlah catatan dan rekomendasi.
Apa saja catatan utama PAN Luwu Timur?
Catatan itu mencakup kualitas belanja daerah, peningkatan PAD tanpa menambah beban warga, penguatan pendidikan dan kesehatan, hilirisasi pertanian, pemerataan infrastruktur, serta evaluasi atas SiLPA sebesar Rp21,64 miliar.
Siapa yang menyampaikan sikap fraksi dalam paripurna?
Pendapat akhir Fraksi PAN pada paripurna 14 September 2026 dibacakan Juru Bicara Fraksi PAN, Hj. Prima Eyza Purnama. Sebelumnya, pandangan umum fraksi dibacakan Abdul Halim pada paripurna 4 September 2026.
Kerja Fraksi di Komisi dan Badan Anggaran
Catatan Fraksi PAN dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 juga berangkat dari pekerjaan anggotanya di alat kelengkapan dewan. Sejumlah nama yang menyampaikan sikap fraksi tercatat duduk pada komisi dan badan yang menangani pemerintahan, ekonomi, maupun pembangunan. Kombinasi itu membuat pandangan fraksi tidak hanya berbicara soal angka, tetapi juga menyentuh pelaksanaan program di lapangan.
Pembahasan anggaran perubahan sendiri telah melewati sejumlah tahapan sejak awal September 2026: penyampaian Ranperda dari pemerintah daerah, pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah atas pandangan fraksi, pembahasan di Badan Anggaran, hingga pendapat akhir setiap fraksi dan persetujuan bersama. Fraksi PAN mengikuti seluruh tahapan itu dan menyampaikan rekomendasi pada setiap kesempatan.
Penutup
Bagi PAN Luwu Timur, persetujuan terhadap Perubahan APBD 2026 adalah titik awal pengawasan, bukan akhir pembahasan. Fraksi menegaskan komitmennya mengawal agar setiap kebijakan anggaran berpihak pada masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan daerah, penajaman kualitas belanja, hingga pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan. Sikap itu diharapkan membuat anggaran daerah benar-benar terasa manfaatnya bagi warga Bumi Batara Guru.
