Sikap Fraksi PAN dan Harapan Tindak Lanjut
Ketua Komisi III DPRD Luwu Timur, Muh. Rivaldi, turut menyampaikan dukungan terhadap perjuangan buruh. Ia berharap regulasi yang lahir nantinya benar-benar memberikan keberpihakan kepada pekerja, termasuk di Sulawesi Selatan yang memiliki banyak pusat kegiatan kerja.
“Sehingga hari ini kita berharap dan tentu menuntut untuk pemerintah pusat menghadirkan regulasi yang berpihak kepada para pekerja kita,” jelas Rivaldi dalam pemberitaan Malili Pos, Jumat (11/9/2026).
Pernyataan itu menegaskan posisi Fraksi PAN di DPRD Luwu Timur yang menempatkan dialog sebagai jalur utama. Pendekatan tersebut sejalan dengan tradisi DPRD menerima aspirasi lewat aksi damai dan audiensi, bukan dengan memperkeruh suasana.
Konteks ketenagakerjaan di Luwu Timur
Persoalan ketenagakerjaan memiliki bobot tersendiri di Luwu Timur karena banyak warga bekerja di sektor pertambangan, industri pengolahan, perkebunan, dan jasa penunjang di kawasan industri. Isu seperti status hubungan kerja, jaminan sosial, dan perlindungan keselamatan kerja menjadi perhatian harian pekerja di kawasan itu.
Beberapa waktu sebelum aksi FSPBI-KSN, buruh di kawasan Sorowako juga menyampaikan usulan agar penyelesaian perselisihan hubungan industrial di daerah mendapat jalur yang lebih dekat. Usulan tersebut menjadi bagian dari dinamika hubungan industrial di Luwu Timur yang terus diwarnai dialog antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah.
Kerja komisi dan fungsi pengawasan
Dalam struktur DPRD Kabupaten Luwu Timur, Komisi III membidangi urusan pembangunan, termasuk infrastruktur, tata ruang, lingkungan hidup, dan kegiatan usaha daerah. Melalui rapat dengar pendapat, komisi ini menampung keluhan warga, meminta penjelasan instansi, dan menyusun rekomendasi kepada pemerintah daerah.
Agenda ketenagakerjaan yang masuk ke Komisi III pada September 2026 melengkapi catatan kerja komisi tersebut, mulai dari peninjauan proyek, pembahasan rencana anggaran, hingga penerimaan aspirasi kelompok masyarakat. Bagi warga Luwu Timur, jalur ini menjadi salah satu cara memastikan persoalan di lapangan terdengar di ruang rapat dewan.
Fraksi PAN sendiri menempatkan sejumlah anggotanya di komisi dan badan DPRD Luwu Timur, termasuk Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Anggaran, Bapemperda, dan Badan Musyawarah. Komposisi itu memungkinkan fraksi ini terlibat pada pembahasan lintas sektor, dari pemerintahan hingga pembangunan kawasan.
FAQ
Siapa yang menandatangani Pernyataan Dukungan DPRD Luwu Timur?
Pernyataan dukungan tertanggal 10 September 2026 itu ditandatangani Ketua DPRD Luwu Timur Ober Datte, Ketua Komisi III DPRD Luwu Timur Muh. Rivaldi, S.H., dan Wakil Ketua Komisi III Badrawi Alwi, S.E., M.M.
Apa jabatan Muh. Rivaldi di DPRD Luwu Timur?
Muh. Rivaldi, S.H. adalah Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur sekaligus Ketua Fraksi PAN untuk periode 2024–2029. Ia mewakili daerah pemilihan Luwu Timur 5, yang mencakup Kecamatan Nuha dan Towuti, serta tercatat sebagai anggota Badan Anggaran.
Apa tindak lanjut setelah pernyataan dukungan itu?
FSPBI-KSN Luwu Timur menyatakan akan mengawal sepuluh tuntutan tersebut melalui jalur konstitusional, dialog, advokasi, dan gerakan buruh yang damai. Serikat pekerja berharap dukungan DPRD daerah dikawal sampai ke pemerintah pusat dan pembentuk undang-undang.
Penutup
Bagi Fraksi PAN DPRD Luwu Timur, agenda 10 September 2026 menjadi salah satu catatan kerja yang menunjukkan peran legislator dalam menjembatani aspirasi pekerja. Sikap itu juga menjadi penanda bahwa persoalan ketenagakerjaan di Luwu Timur tidak hanya dibahas di ruang rapat, tetapi dijemput langsung dari suara pekerja di halaman kantor dewan.
Pembaca dapat menelusuri pemberitaan terkait melalui laporan Malili Pos dan Channel Pers. SuaraLutim juga pernah membahas isu ketenagakerjaan Luwu Timur lewat artikel Berita Luwu Timur: Buruh Sorowako Usul Pengadilan PHI dan Tambang Lutim: PKB ke-22 PT Vale dan Dialog Pekerja.
