APBD 2027 dan Harapan Warga Malili
Dalam forum yang sama, Andi Ahmad menyoroti nilai APBD 2027 yang mencapai Rp2,2 triliun. Menurutnya, anggaran sebesar itu harus benar-benar inklusif dan mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi berbasis desa.
Camat Malili mengapresiasi kehadiran para legislator dan menilai kegiatan itu membantu pemerintah kecamatan menyampaikan usulan pembangunan yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak. Kegiatan ditutup dengan dialog terbuka dan pencatatan seluruh usulan prioritas.
Bagi warga, alur selanjutnya jelas: usulan yang tercatat akan masuk pembahasan Ranperda APBD 2027. Sejumlah usulan bisa langsung diakomodasi, sebagian lain harus menunggu penentuan prioritas karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
Dalam catatan Mahading, keterbatasan anggaran daerah beberapa tahun terakhir memang menjadi kendala. Namun ia menegaskan hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak memprioritaskan kebutuhan dasar warga.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Yang Perlu Dibaca Warga Malili
Ada tiga hal yang bisa dipantau warga setelah forum ini. Pertama, apakah usulan rehabilitasi sekolah dasar di Malili masuk dalam daftar prioritas pembahasan. Kedua, bagaimana posisi anggaran PDAM dalam struktur belanja daerah 2027. Ketiga, apakah hasil monitoring di kecamatan lain juga dibuka ke publik dengan pola yang sama.
Monitoring seperti ini berguna karena memperlihatkan titik temu antara janji program dan kebutuhan lapangan. Warga bisa membandingkan apa yang diusulkan di aula kecamatan dengan apa yang akhirnya tertulis dalam dokumen anggaran yang disepakati.
Artikel ini merupakan bagian dari kanal Advertorial SuaraLutim, yang memuat kegiatan dan program legislator dari Fraksi PAN di Luwu Timur.
Bagaimana Usulan Warga Diproses Setelah Forum
Aspirasi yang dihimpun di kecamatan tidak langsung menjadi angka di dokumen anggaran. Usulan itu melewati beberapa tahap. Pertama, catatan dari monitoring dibawa ke pembahasan internal DPRD. Kedua, usulan disandingkan dengan rancangan program perangkat daerah dan kemampuan penerimaan daerah. Ketiga, pembahasan dilakukan bersama eksekutif sebelum kesepakatan bersama di rapat paripurna.
Karena tahapannya berlapis, usulan warga bersaing dengan kebutuhan lain. Di titik itulah peran anggota dewan dari daerah pemilihan bersangkutan diuji: apakah usulan yang dihimpun di aula kecamatan benar-benar diperjuangkan ketika angka anggaran disusun.
Untuk Malili, dua usulan yang menonjol adalah air bersih dan sarana sekolah dasar. Keduanya termasuk kebutuhan dasar yang dampaknya langsung terasa di rumah tangga dan ruang kelas.
Posisi Fraksi PAN di Alat Kelengkapan Dewan
Selain Harisah Suharjo yang duduk sebagai Wakil Ketua DPRD, sejumlah legislator Fraksi PAN menempati posisi di komisi dan badan dewan. Firman Udding berada di Komisi II Bidang Ekonomi dan Badan Anggaran, Juddin menjabat Sekretaris Komisi II, sementara Muhammad Rivaldi mengetuai Komisi III Bidang Pembangunan.
Posisi-posisi itu berada di jalur pembahasan anggaran dan pengawasan pembangunan. Artinya, isu air bersih yang menyangkut pekerjaan infrastruktur dan isu sekolah yang menyangkut belanja layanan dasar bisa dibahas dari dua pintu sekaligus: anggaran dan pengawasan.
Bagi warga, susunan itu berguna untuk diketahui ketika ingin menyampaikan aspirasi lanjutan. Surat dan audiensi bisa diarahkan ke komisi yang menangani bidang terkait, bukan hanya ke sekretariat dewan.
FAQ
Kapan monitoring APBD 2027 di Malili berlangsung?
Sabtu, 18 Oktober 2026, di Aula Kantor Camat Malili, dihadiri Camat Malili, perwakilan desa se-Kecamatan Malili, dan kepala sekolah dasar.
Apa dua persoalan utama yang diangkat dalam forum itu?
Infrastruktur sekolah dasar dan menengah, terutama bangunan serta halaman yang bermasalah saat musim hujan, dan kebutuhan air bersih yang berulang muncul di Musrenbang Desa.
Berapa nilai APBD Luwu Timur 2027 yang dibahas?
Dalam forum tersebut disebut angka Rp2,2 triliun. Angka itu masih dalam tahap pembahasan Rancangan Perda dan belum menjadi dokumen anggaran final.
Sumber
Koranta.id, laporan monitoring Ranperda APBD 2027 di Kantor Camat Malili (koranta.id); Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2024 tentang susunan alat kelengkapan dewan (e-ppid.luwutimurkab.go.id); penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur oleh KPU Kabupaten Luwu Timur (kab-luwutimur.kpu.go.id).
Baca juga
- Andi Amar Ma’ruf Sulaiman Ajak Kampus Bentengi Pemuda
- PAN Luwu Timur: Lima Kursi dan Peta Wakil Rakyat 2024-2029
- PAN Luwu Timur: Komisi II Kawal Target Tanam Padi 2026
Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.
