Isu Anggaran yang Sedang Berjalan
Kerja komisi di DPRD Luwu Timur tahun ini tidak berhenti pada pembahasan rutin. Pemerintah kabupaten telah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2026, dan pembahasannya berlanjut ke dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Dalam proses itu, setiap komisi diminta memberi catatan pada program yang berada di ruang lingkupnya.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga menyerahkan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dengan enam prioritas pembangunan sebagai fokus. Bagi Komisi II, dokumen tersebut berarti daftar panjang program ekonomi yang harus diperiksa satu per satu: mulai dari belanja irigasi dan jalan usaha tani hingga penguatan pasar rakyat dan koperasi.
Di sisi penerimaan, Komisi II sebelumnya menyoroti pentingnya mengoptimalkan pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak air permukaan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Pandangan itu disampaikan saat pembahasan evaluasi pelaksanaan anggaran bersama Badan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Gagasan serupa juga muncul dari anggota dewan lain yang meminta setiap rupiah belanja dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Perdebatan anggaran memang terdengar teknis di telinga warga. Namun hasilnya terasa nyata: apakah saluran irigasi di Burau diperbaiki, apakah pasar kecamatan punya atap yang layak, dan apakah bantuan peralatan pertanian benar-benar sampai ke kelompok tani. Karena itu, kehadiran wakil rakyat yang memahami wilayahnya menjadi penentu pada tahap ini.
FAQ: PAN Luwu Timur di DPRD
Berapa kursi PAN di DPRD Luwu Timur periode 2024-2029?
PAN Luwu Timur memiliki lima kursi di DPRD Kabupaten Luwu Timur periode 2024-2029, tersebar di Dapil Malili-Wasuponda, Angkona-Kalaena, Wotu-Burau, dan Nuha-Towuti. Satu kursi mengalami pergantian antarwaktu pada Desember 2024.
Apa tugas Komisi II DPRD Luwu Timur?
Komisi II membidangi sektor ekonomi, termasuk pertanian, koperasi dan UMKM, perindustrian, serta sumber-sumber penerimaan daerah. Juddin Sira dari PAN tercatat menjabat Sekretaris Komisi II pada susunan yang ditetapkan Juni 2026.
Bagaimana warga bisa menyampaikan aspirasi ke wakil PAN di DPRD?
Jalur resminya adalah reses perseorangan yang digelar anggota DPRD di daerah pemilihannya masing-masing sesuai jadwal Badan Musyawarah DPRD. Hasil reses dilaporkan dalam rapat paripurna dan dibahas di komisi terkait sebelum diteruskan ke perangkat daerah.
Yang Bisa Diikuti Warga
Kinerja wakil rakyat paling mudah dinilai dari dua hal: apa yang mereka perjuangkan dan seberapa terbuka prosesnya. Untuk PAN Luwu Timur, lima kursi di DPRD memberi ruang untuk berperan pada urusan anggaran, pengawasan, maupun penyerapan aspirasi di empat daerah pemilihan yang berbeda karakter.
Bagi warga, langkah paling praktis adalah mengikuti agenda resmi DPRD Luwu Timur dan memanfaatkan forum reses yang dijadwalkan setiap masa sidang. Catat tanggalnya, siapkan data kebutuhan wilayah, dan sampaikan langsung kepada wakil yang mewakili dapil masing-masing.
Sumber rujukan artikel ini antara lain pemberitaan mengenai penyerahan Ranperda APBD 2027 dan Perubahan APBD 2026, catatan Komisi II soal penerimaan daerah, daftar resmi anggota DPRD Luwu Timur periode 2024-2029 yang dipublikasikan pemerintah daerah, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih oleh KPU Kabupaten Luwu Timur, laporan media daerah mengenai susunan komisi DPRD, serta pemberitaan mengenai reses dan pelantikan pergantian antarwaktu anggota dewan.
Artikel ini merupakan konten advertorial PAN Luwu Timur.
