Selasa, 17 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Advertorial

PAN Luwu Timur: Komisi I dan Adminduk Jemput Bola

6 November 2026 • Admin • 47 kali dibaca
Petugas Disdukcapil Luwu Timur melakukan perekaman KTP-el jemput bola bagi warga rentan di Desa Manurung, Malili
Dok. Disdukcapil Luwu Timur via Expose Timur, perekaman KTP-el jemput bola di Desa Manurung, 2 November 2026
ASM Group
Iklan

SUARALUTIM.COM, MALILI — PAN Luwu Timur menempatkan pelayanan publik sebagai salah satu wilayah kerja yang paling dekat dengan warga. Di DPRD Kabupaten Luwu Timur, tiga anggota Fraksi PAN duduk di Komisi I yang membidangi pemerintahan, dan salah satu agenda yang mereka awasi adalah administrasi kependudukan: KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, sampai identitas digital.

Agenda itu bukan pekerjaan abstrak. Pada Senin (2/11/2026), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Luwu Timur melakukan perekaman KTP elektronik bagi dua warga di Desa Manurung, Kecamatan Malili, lewat program PAPA KEREN. Warga tersebut tidak bisa datang ke kantor karena kondisi kesehatan dan keterbatasan mobilitas. Petugas yang mendatangi mereka.

PAN Luwu Timur dan Jalur Pengawasan Komisi I

Dalam susunan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Luwu Timur periode 2024–2029, Komisi I membidangi pemerintahan. Anggota Fraksi PAN yang duduk di komisi ini adalah Nurchalis Azis, M.Pd sebagai Sekretaris Komisi I dengan daerah pemilihan Luwu Timur 3 (Wotu–Burau), Abdul Halim, S.Kom dari Dapil Luwu Timur 2 (Angkona–Kalaena), serta Prima Eyza Purnama dari Dapil Luwu Timur 5 (Nuha–Towuti) yang juga tercatat sebagai anggota Badan Kehormatan.

Posisi itu memberi tiga jalur kerja. Pertama, fungsi legislasi: mengusulkan dan membahas rancangan peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pelayanan. Kedua, fungsi anggaran: memastikan belanja untuk layanan kependudukan punya alokasi yang cukup, termasuk biaya jemput bola ke desa. Ketiga, fungsi pengawasan: memeriksa apakah layanan yang dijanjikan benar-benar sampai ke warga.

Tata Atur
Iklan

Untuk urusan administrasi kependudukan, jalur ketiga yang paling terasa. Warga yang gagal memperoleh dokumen biasanya tidak mengeluh lewat surat resmi; mereka berhenti di tengah jalan. Pengawasan yang baik seharusnya menangkap persoalan semacam itu sebelum menjadi keluhan menumpuk.

Perlu dicatat, penyebutan yang tepat bagi mereka adalah anggota Fraksi PAN atau legislator dari Fraksi PAN. Fraksi PAN di DPRD Luwu Timur memuat sejumlah nama yang pada Pemilu 2024 dicalonkan partai berbeda. PAN sendiri memperoleh lima kursi pada periode ini.

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

PAPA KEREN: Layanan yang Mendatangi Warga

Program yang dipakai pada 2 November bernama PAPA KEREN, singkatan dari Pelayanan Pro Aktif Kelompok Rentan. Namanya menjelaskan cara kerjanya: petugas bergerak ke lokasi, bukan menunggu warga datang ke kantor. Sasaran program ini adalah warga yang mengalami hambatan fisik, mental, atau mobilitas.

Kepala Disdukcapil Luwu Timur, Nursih Hariani, menjelaskan program itu dirancang agar kelompok rentan tetap terjangkau pelayanan pemerintah, termasuk warga yang belum mampu mengakses layanan secara mandiri.

“Melalui PAPA KEREN, kami ingin memastikan tidak ada satu pun warga Luwu Timur yang tertinggal dari hak administrasi kependudukan. Hari ini kami jemput bola ke Desa Manurung untuk dua warga ODGJ, karena mereka juga punya hak yang sama sebagai warga negara,” ujar Nursih, seperti dikutip Expose Timur.

Ia menegaskan kepemilikan KTP elektronik punya arti penting karena menjadi dokumen dasar untuk mengakses layanan publik, mulai dari layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga kebutuhan administrasi lain.

“KTP-el ini kunci untuk mendapatkan layanan kesehatan, bantuan sosial, dan layanan publik lainnya. Jangan sampai karena keterbatasan fisik atau mental, mereka jadi tidak terdata dan tidak bisa mendapatkan hak-haknya. Negara harus hadir, dan Dukcapil bertugas memastikan itu,” jelasnya.

Mengapa Dokumen Kependudukan Menentukan Akses Layanan

Di banyak desa, kegagalan memperoleh dokumen berawal dari hal kecil. Seorang warga lanjut usia tidak bisa datang karena sakit. Seorang penyandang disabilitas tidak punya kendaraan. Sebuah keluarga tidak mengetahui bahwa perekaman bisa dilakukan di rumah. Akibatnya, nama mereka tidak masuk basis data, dan layanan yang seharusnya menjadi hak justru tidak bisa diakses.

Rantai masalahnya panjang. Tanpa NIK yang terekam, pendaftaran peserta jaminan kesehatan bisa terhambat. Bantuan sosial yang berbasis data penerima bisa tidak menyentuh keluarga tersebut. Sekolah dapat kesulitan memverifikasi data siswa. Bahkan pengurusan akta kelahiran menjadi berbelit karena data induknya belum lengkap.

Karena itu, layanan jemput bola bukan kemewahan administratif. Ia adalah pintu masuk agar warga kembali terhubung dengan sistem. Satu perekaman di rumah bisa membuka akses pada beberapa layanan sekaligus.

Dari sisi pemerintah daerah, data yang lengkap memengaruhi kualitas perencanaan. Anggaran berbasis data hanya akurat jika basis datanya mutakhir. Program bantuan yang salah sasaran sering berakar pada data yang tidak lengkap, bukan pada niat yang buruk.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga