PAN Luwu Timur — Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Luwu Timur menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027. Penyampaian itu berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Luwu Timur pada 21 Oktober 2026 yang dipimpin Ketua DPRD Ober Datte. Pemandangan umum fraksi menjadi pintu masuk bagi pembahasan anggaran yang menyangkut layanan publik di seluruh kabupaten.
Dalam paripurna tersebut, lima fraksi menyampaikan pandangan secara bergantian. Fraksi PAN dibacakan oleh Muhammad Rivaldi. Selain Fraksi PAN, ada Fraksi NasDem yang dibacakan Muhammad Iwan, Fraksi PDI Perjuangan oleh Harisal, Fraksi GPR oleh Rusdi Layong, dan Fraksi Golkar oleh Aripin. Semua fraksi menyampaikan saran, kritik, dan masukan yang membangun kepada pemerintah daerah.
PAN Luwu Timur dan Agenda Anggaran 2027
Pemandangan umum fraksi merupakan tahap penting dalam siklus anggaran daerah. Di forum itu setiap fraksi menyampaikan penilaian atas rancangan yang diajukan pemerintah daerah, termasuk catatan mengenai arah belanja, prioritas program, dan hal-hal yang dinilai perlu disempurnakan sebelum anggaran disahkan.
Bagi Fraksi PAN, forum tersebut menjadi ruang menjalankan dua fungsi sekaligus. Pertama fungsi pengawasan, karena fraksi menelaah rancangan anggaran. Kedua fungsi representasi, karena fraksi membawa aspirasi konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Kedua fungsi itu bertemu dalam satu dokumen yang akan menentukan arah pembangunan satu tahun.
APBD 2027 dibahas pada periode ketika pemerintah kabupaten menata sejumlah program prioritas, mulai dari layanan dasar hingga penguatan ekonomi lokal. Karena itu, masukan fraksi diarahkan pada hal-hal yang berdampak langsung pada warga, bukan pada perkara teknis yang jauh dari kehidupan sehari-hari.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Muhammad Rivaldi dan Peran Fraksi PAN
Muhammad Rivaldi, S.H. merupakan Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Luwu Timur periode 2024-2029. Berdasarkan susunan alat kelengkapan dewan, ia juga menjabat Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan menjadi anggota Badan Anggaran. Daerah pemilihannya adalah Luwu Timur 5 yang mencakup Kecamatan Nuha dan Towuti.
Posisi di Badan Anggaran membuat Fraksi PAN memiliki akses langsung pada pembahasan rinci anggaran. Badan Anggaran adalah alat kelengkapan dewan yang membahas anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah sebelum disepakati dalam paripurna. Di forum itulah angka program dibahas, termasuk alokasi untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Selain Rivaldi, Fraksi PAN memiliki anggota lain yang tersebar di beberapa komisi. Firman Udding, S.IP menjabat Wakil Ketua Fraksi dan duduk di Komisi II Bidang Ekonomi. Ir. Alamsyah, ST sebagai Sekretaris Fraksi di Komisi III. Ir. Hj. Harisah Suharjo menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, Wakil Ketua Badan Musyawarah, dan Wakil Ketua Badan Anggaran.
Ada pula Nurchalis Azis, M.Pd sebagai Sekretaris Komisi I; Abdul Halim, S.Kom di Komisi I, Bamus, dan Bapemperda; Prima Eyza Purnama di Komisi I dan Badan Kehormatan; Juddin sebagai Sekretaris Komisi II dan anggota Badan Anggaran; serta Yusuf Pombatu, SE di Komisi III dan Bapemperda.
Perlu dicatat, sebutan yang tepat bagi mereka adalah anggota Fraksi PAN, bukan kader PAN. Sebagian anggota duduk di Fraksi PAN meskipun partai asalnya pada pemilu berbeda. Karena itu, penyebutan “Fraksi PAN” dipakai untuk menggambarkan kelompok kerja di DPRD, bukan afiliasi partai pada saat pencalonan.
Apresiasi Pemerintah Daerah atas Masukan Fraksi
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur Ramadhan Pirade menanggapi pemandangan umum lima fraksi dalam forum tersebut. Ia menyatakan semua catatan, saran, dan masukan yang disampaikan fraksi akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan bagi pemerintah daerah. “Semua catatan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan bagi pemerintah daerah,” ujarnya.
Pernyataan itu menunjukkan pembahasan anggaran berjalan sebagai dialog, bukan formalitas. Masukan fraksi, termasuk dari PAN, diterima sebagai bagian dari penyempurnaan rancangan. Dalam praktik pemerintahan daerah, sikap semacam ini penting agar dokumen anggaran yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan warga.
Sekda juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran agar APBD 2027 berpihak kepada kepentingan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan di Luwu Timur. Sinergi eksekutif dan legislatif disebut sebagai kunci mewujudkan anggaran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.


