Dibawa ke pembahasan APBD Perubahan 2026
Rivaldi memastikan seluruh masukan yang dihimpun di Towuti akan dibawa ke pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang mulai dibahas pada 7 September 2026. Ia berharap proses perencanaan daerah semakin responsif terhadap kebutuhan warga.
“Kita ingin setiap kebutuhan masyarakat benar-benar masuk dalam sistem perencanaan. Ketika pembangunan direalisasikan, manfaatnya harus langsung dirasakan,” tegasnya.
Sebagai legislator dari Fraksi PAN, Rivaldi menyebut penjaringan aspirasi bukan seremoni tahunan. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut berupa pembahasan anggaran, karena hanya lewat mekanisme itu usulan warga bisa berubah menjadi program yang benar-benar jalan.
Kegiatan di Towuti juga menegaskan pola kerja yang sama di wilayah lain Dapil V. Sebelumnya, kegiatan serupa digelar di kawasan Towuti dengan sorotan pada jalan produksi, lalu berlanjut ke Nuha. Kombinasi dua kecamatan itu membuat Dapil V punya karakter khas: wilayah pesisir danau dengan kebutuhan infrastruktur dasar, layanan publik, sekaligus potensi pariwisata.
Untuk konteks wilayah, sebagian destinasi di Towuti memang sudah dikenal wisatawan, mulai dari pulau-pulau di tengah danau hingga kawasan taman wisata alam. Potensi itu diulas dalam artikel Destinasi Luwu Timur: Menjelajah Pulau Loeha di Towuti. Ketersediaan jalan produksi dan akses desa yang layak akan menentukan seberapa besar manfaat ekonomi dari potensi tersebut bisa tetap di desa.
Bagaimana usulan warga diterjemahkan jadi program
Di DPRD, aspirasi hasil kunjungan kerja tidak otomatis menjadi proyek. Usulan itu lebih dulu dipilah berdasarkan kewenangan: sebagian menjadi usulan pokok-pokok pikiran dewan yang masuk ke perencanaan daerah, sebagian lain dikawal lewat pembahasan anggaran bersama badan anggaran, dan sisanya diserahkan ke perangkat daerah sebagai catatan pelaksanaan program.
Karena itu, pemantauan lapangan seperti yang dilakukan di Towuti berfungsi ganda. Pertama, mendengar kebutuhan baru di desa. Kedua, mengevaluasi program tahun berjalan, termasuk menilai apakah pekerjaan yang sudah dianggarkan benar-benar dikerjakan dan dirasakan manfaatnya. Temuan lapangan inilah yang kemudian dipakai sebagai dasar mendorong pergeseran atau penambahan alokasi pada APBD Perubahan.
Bagi warga, mekanisme ini berarti usulan tertulis lewat pemerintah desa tetap penting. Kepala desa, kepala sekolah, dan kepala puskesmas yang hadir dalam forum menjadi jembatan antara kebutuhan warga dan catatan legislator. Semakin jelas data yang diajukan, misalnya panjang ruas jalan yang rusak atau jumlah rombongan belajar yang belum punya sarana, semakin mudah usulan itu dipertahankan dalam pembahasan anggaran.
FAQ
Siapa Muh. Rivaldi dalam Fraksi PAN DPRD Luwu Timur?
Ia anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur periode 2024–2029 dari Dapil V (Nuha–Towuti), menjabat Ketua Fraksi PAN dan Ketua Komisi III yang membidangi pembangunan.
Apa saja aspirasi warga Towuti yang dicatat?
Pembangunan dan peningkatan jalan tani serta jalan produksi, penanganan jembatan, sarana pendidikan termasuk kendaraan operasional sekolah, dan perbaikan fasilitas layanan puskesmas.
Ke mana usulan itu dibawa?
Seluruh masukan dibawa ke pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang mulai dibahas 7 September 2026 di DPRD Luwu Timur.
Sumber
Disusun dari laporan Koranta.id, Narasi Tana Luwu, dan Sarambang.id untuk komposisi Fraksi PAN DPRD Luwu Timur.
