SUARALUTIM.COM, MALILI — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Luwu Timur berkonsultasi ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Rabu (11/11/2026). Agenda utamanya menyelaraskan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah. Bagi PAN Luwu Timur, pembahasan ini bukan urusan teknis semata: sampah menyangkut kebersihan pasar, saluran air, tepi jalan, dan citra kawasan wisata danau yang menjadi identitas daerah.
Konsultasi itu membahas tiga hal yang saling terkait: pola pengelolaan sampah yang efektif, strategi membangun kesadaran warga, serta formulasi retribusi. Ketua Pansus, Aripin, menegaskan bahwa regulasi tidak cukup mengatur kewajiban pemerintah. Anggota Pansus, Erni Malape, menyoroti perubahan perilaku sebagai kunci keberhasilan di lapangan.
PAN Luwu Timur: Mengapa Ranperda Sampah Menentukan Layanan Harian
Sampah adalah persoalan yang paling dekat dengan warga, tetapi paling mudah luput dari perhatian kebijakan. Setiap hari pasar menghasilkan limbah organik dan plastik. Setiap minggu saluran drainase menampung bungkus makanan. Di kawasan wisata, sampah yang menumpuk di tepian danau langsung terlihat oleh pengunjung dan memengaruhi penilaian mereka terhadap daerah.
Karena itu, Ranperda Pengelolaan Sampah bukan sekadar produk hukum baru. Di dalamnya diatur siapa yang bertanggung jawab mulai dari rumah tangga, pelaku usaha, pemerintah desa, hingga dinas teknis. Tanpa pembagian peran yang jelas, pengangkutan sampah berhenti pada rutinitas armada, sementara persoalan hulu — pola konsumsi dan kebiasaan membuang — tidak tersentuh.
Bagi PAN Luwu Timur, titik krusialnya ada pada dua hal: kepastian layanan dan keadilan beban. Warga berhak mendapat layanan persampahan yang teratur. Sebaliknya, retribusi yang ditarik harus jelas dasar dan pemanfaatannya. Aturan yang tidak transparan berisiko menimbulkan keluhan di tingkat desa dan kelurahan, terutama ketika warga belum merasakan perbaikan layanan.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Konsultasi ke DLHK Sulsel: Edukasi Warga dan Skema Retribusi
Pertemuan di Makassar itu berlangsung dalam format konsultasi dan diskusi, bukan kunjungan seremonial. Pansus meminta masukan mengenai pola yang paling mungkin diterapkan di Luwu Timur, termasuk strategi pelibatan masyarakat dan pembagian tanggung jawab antarpihak.
“Kami ingin mendapatkan masukan terkait pola yang efektif, strategi edukasi masyarakat, pembagian peran antarpihak, hingga formulasi retribusinya,” ujar Erni Malape, seperti dilaporkan Ujungjari.com.
Aripin menambahkan bahwa persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. “Harus ada kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Karena sebaik apa pun sistem yang disiapkan, kalau masyarakat tidak ikut berpartisipasi, persoalan sampah akan terus berulang,” katanya, dikutip Potoklik.id.
Dari sisi kebijakan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, edukasi tidak cukup lewat spanduk. Warga perlu tahu cara memilah sampah dan ke mana sampah yang sudah dipilah dibawa. Kedua, retribusi mesti terkait langsung dengan layanan yang diterima, misalnya frekuensi pengangkutan dan ketersediaan tempat penampungan. Ketiga, pengelolaan di tingkat desa membutuhkan dukungan sarana, bukan hanya instruksi.
Posisi Fraksi PAN di Alat Kelengkapan Dewan
PAN memiliki lima kursi di DPRD Kabupaten Luwu Timur periode 2024–2029. Fraksi PAN sendiri beranggotakan sembilan orang karena sejumlah legislator duduk di fraksi itu meski pada Pemilu 2024 dicalonkan partai lain. Karena itu, sebutan yang tepat adalah “anggota Fraksi PAN” atau “legislator dari Fraksi PAN”, bukan “kader PAN”.
Dalam susunan alat kelengkapan dewan, tiga anggota Fraksi PAN tercatat di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda): Firman Udding, S.IP (Dapil Luwu Timur 1, Malili–Wasuponda), Abdul Halim, S.Kom (Dapil Luwu Timur 2, Angkona–Kalaena), dan Yusuf Pombatu, SE (Dapil Luwu Timur 5, Nuha–Towuti). Bapemperda adalah pintu masuk pembahasan setiap rancangan peraturan daerah, termasuk Ranperda Pengelolaan Sampah.
Di Badan Anggaran, Fraksi PAN menempatkan lima orang: Ir. Hj. Harisah Suharjo, Muhammad Rivaldi, S.H., Firman Udding, Ir. Alamsyah, ST, dan Juddin. Posisi ini penting karena setiap regulasi yang menimbulkan konsekuensi fiskal — termasuk skema retribusi — dibahas bersama badan anggaran.
Harisah Suharjo juga menjabat Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur. Ia termasuk pihak yang menyaksikan langsung penyerahan empat Ranperda oleh Bupati Irwan Bachri Syam kepada Ketua DPRD Ober Datte pada rapat paripurna 12 Oktober 2026. Keterlibatan fraksi tidak berhenti pada upacara serah terima: rancangan dibahas di komisi, ditelaah di badan pembentuk peraturan, lalu diuji dampaknya pada anggaran.


