Pengadaan Barang dan Jasa Jadi Pintu Masuk
Bagi Rivaldi, salah satu pintu masuk paling wajar untuk mendukung pengusaha lokal adalah pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah daerah. Menurut dia, keterbukaan informasi tentang paket pekerjaan yang akan dilelang sangat menentukan apakah pelaku usaha daerah punya kesempatan menyiapkan diri.
Ia menambahkan, banyak pengusaha lokal sebenarnya mampu mengerjakan pekerjaan bernilai sedang. Yang mereka butuhkan adalah informasi yang datang lebih awal, agar dokumen dan tenaga kerja bisa disiapkan dengan baik.
“Keterbukaan informasi itu sederhana, tapi dampaknya besar. Kalau pengusaha lokal tahu lebih awal, mereka bisa menyiapkan dokumen dan tenaga kerja,” ujarnya.
Selain itu, Rivaldi menyoroti pentingnya pemeriksaan bersama atas realisasi kerja sama antara perusahaan besar dan pelaku usaha lokal. Tanpa pemeriksaan, kebijakan yang bagus di atas kertas bisa habis di tengah jalan.
Belajar dari Daerah Lain
Menurut Rivaldi, beberapa daerah sudah menerapkan pola yang bisa dicontoh: mewajibkan perusahaan baru bermitra dengan usaha lokal untuk pekerjaan tertentu, membuka pendaftaran pemasok daerah, dan menyediakan pendampingan administrasi bagi usaha kecil yang ingin masuk pengadaan.
Pola seperti itu, kata dia, tidak menutup investasi. Sebaliknya, pola itu justru menjaga hubungan antara perusahaan dan masyarakat, sehingga aktivitas usaha di daerah bisa berjalan lebih tenang dan berkelanjutan.
“Kalau semua pihak merasa dilibatkan, tidak akan ada yang merasa jadi penonton. Ini soal keadilan, bukan soal siapa yang lebih kuat,” ujarnya.
Rivaldi berharap pemerintah daerah menyusun langkah yang bisa diukur, bukan sekadar imbauan lisan. Misalnya, adanya data pemasok lokal yang terdaftar dan laporan berkala tentang keterlibatan usaha daerah dalam setiap proyek.
Fraksi PAN dan Komisi III akan Mengawal
Sebagai Ketua Fraksi PAN sekaligus Ketua Komisi III DPRD Luwu Timur, Rivaldi menyatakan bahwa Fraksi PAN akan terus membawa agenda penguatan pengusaha lokal dalam pembahasan kebijakan daerah.
“Fraksi PAN akan mengawal ini. Kami akan menanyakannya di setiap pembahasan yang terkait, karena kebijakan ekonomi daerah harus terasa oleh warga kita sendiri,” tegasnya.
Komisi III sendiri membidangi urusan pembangunan, sehingga kebijakan pengadaan, tata ruang, dan proyek-proyek daerah akan menjadi pintu masuk yang wajar bagi dorongan ini.
Catatan Penutup
Bagi Rivaldi, persoalan ini bukan soal hari ini saja. Ia menilai, arah kebijakan ekonomi daerah akan menentukan wajah Luwu Timur satu dekade ke depan, terutama selama proyek-proyek besar masih berjalan di wilayah ini.
Ia menambahkan, pengusaha lokal adalah pihak yang paling lama tinggal bersama masyarakat. Ketika usaha mereka tumbuh, dampaknya terasa di lingkungan sekitar: lapangan kerja bertambah, perputaran uang lebih cepat, dan beban sosial berkurang.
“Kita tidak menolak kemajuan. Kita hanya ingin memastikan kemajuan itu juga menjadi milik pengusaha dan anak-anak muda Luwu Timur,” pungkasnya.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Siapa Muh. Rivaldi?
Muh. Rivaldi, S.H. adalah anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk periode 2024-2029 dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Ia menjabat Ketua Fraksi PAN DPRD Luwu Timur dan Ketua Komisi III, serta mewakili Daerah Pemilihan V yang meliputi Kecamatan Nuha dan Towuti.
Apa inti permintaan Rivaldi kepada pemerintah daerah?
Ia meminta pemerintah daerah lebih mendukung pengusaha lokal dibandingkan menambah perusahaan baru atau cabang perusahaan nasional yang pekerjanya bukan putra daerah Luwu Timur.
Apakah ini berarti investasi dari luar ditolak?
Tidak. Rivaldi menegaskan investasi tetap dibutuhkan, tetapi harus dibarengi ruang yang wajar bagi pengusaha lokal, keterlibatan tenaga kerja daerah, dan kemitraan yang jelas.
