Selasa, 17 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Advertorial

UMKM Luwu Timur dan QRIS: Rekam Jejak yang Buka Modal

10 November 2026 • Admin • 44 kali dibaca
ASM Group
Iklan

SUARALUTIM.COM, MALILI — Bank Indonesia berencana memakai data transaksi QRIS sebagai bahan penilaian skor kredit usaha mikro, kecil, dan menengah. Bagi sekitar 21 ribu UMKM di Luwu Timur, jumlah terbesar di kawasan Luwu Raya, rencana itu menyentuh persoalan lama: usaha kecil sulit membuktikan riwayat dagangnya ketika mengajukan pinjaman. Anggota DPR RI Komisi III Fraksi Gerindra, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, yang juga Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan, menempatkan penguatan kapasitas pelaku usaha sebagai bagian dari agenda kaderisasi organisasi yang ia pimpin. Sampai artikel ini disusun, belum ada pernyataan baru dari Andi Amar soal QRIS; yang dihimpun di sini adalah kebijakan terbaru Bank Indonesia, data UMKM Luwu Timur, dan rekam jejak program yang bisa ditelusuri.

Apa yang berubah dari QRIS bagi UMKM Luwu Timur

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan rencana itu dalam Danantara Technology Innovation Investment Forum 2026 di Jakarta, Senin (26/10/2026). Menurutnya, data dari merchant berskala kecil dapat dipakai sebagai salah satu pertimbangan penilaian kredit.

“Merchant-merchant yang kecil juga yang nantinya data ini bisa menjadi semacam credit scoring. Ke depannya akan seperti itu,” kata Destry, dikutip CNN Indonesia.

Yang disampaikan bank sentral masih berupa arah kebijakan. Formula penilaian, ambang data, dan lembaga pembiayaan mana yang akan memakainya belum dirinci. Karena itu, pemilik usaha sebaiknya membaca rencana ini sebagai sinyal, bukan jaminan bahwa pinjaman akan otomatis cair.

Tata Atur
Iklan

Skala datanya sendiri sudah besar. Pada triwulan III 2026, QRIS digunakan 70,6 juta pengguna dan diterima 49,4 juta merchant, dengan sekitar 97 persen di antaranya merupakan UMKM. Nilai transaksinya tercatat Rp4.049 triliun atau tumbuh 33,91 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sementara volumenya 1.631 juta transaksi. Transaksi QRIS secara keseluruhan tumbuh 75,80 persen secara tahunan.

Bagi pedagang di Malili, Wawondula, Tomoni, atau Sorowako, angka nasional itu punya arti sederhana. Setiap pembayaran lewat kode QR meninggalkan jejak: kapan orang membeli, berapa nilainya, dan seberapa sering. Jejak itulah yang selama ini tidak dimiliki pedagang yang bertransaksi tunai.

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Biaya transaksi lebih ringan sejak 1 Oktober 2026

Perubahan lain sudah berjalan lebih dulu. Sejak 1 Oktober 2026, Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR QRIS 0 persen, sebagaimana diumumkan dalam siaran pers No.28/159/DKom pada 17 Agustus 2026. Merchant usaha mikro tetap dikenai 0 persen untuk transaksi sampai Rp500.000. Kebijakan itu juga diperluas ke seluruh kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000, yang sebelumnya dikenai MDR 0,7 persen.

Dampaknya kecil per transaksi, tetapi terasa bila dijumlahkan. Pada transaksi Rp50.000, potongan 0,7 persen setara Rp350. Bagi warung yang melayani puluhan pembeli per hari, selisih itu menentukan apakah penerimaan digital dianggap biaya tambahan atau alat kerja yang netral.

Tiga manfaat yang bisa dipetik pelaku usaha

Setidaknya ada tiga hal yang bisa diambil dari perkembangan ini tanpa harus menunggu aturan teknis terbit.

  • Riwayat yang bisa ditunjukkan. Catatan transaksi digital membantu pedagang menjelaskan omzet bulanan ketika mengajukan kredit usaha rakyat atau pembiayaan koperasi.
  • Disiplin pencatatan. Penerimaan yang terekam memaksa pemilik usaha melihat angka sebenarnya, bukan perkiraan. Ini dasar untuk menghitung harga pokok dan laba.
  • Pintu masuk pembinaan. Program pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi legalitas biasanya menyasar usaha yang sudah terdata. Data transaksi memudahkan pelaku masuk daftar sasaran.

Ada satu catatan penting. QRIS hanya merekam penjualan nontunai. Di banyak pasar rakyat Luwu Timur, uang tunai masih menjadi alat bayar utama. Karena itu, rekap digital perlu dilengkapi buku kas sederhana untuk transaksi tunai, supaya gambaran usaha tidak timpang.

Peta UMKM Luwu Timur dan pekerjaan rumahnya

Gambaran jumlah pelaku usaha di kawasan ini pernah dirangkum KPPN Palopo dalam artikel yang terbit 30 April 2026. Berdasarkan data triwulan I 2026, UMKM di empat daerah Luwu Raya mencapai sekitar 63.275 unit. Kabupaten Luwu Timur menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, sekitar 21 ribu unit, disusul Kota Palopo dengan lebih dari 19 ribu unit.

Artikel itu juga mencatat persoalan yang masih berulang: akses pembiayaan belum merata, kepemilikan Nomor Induk Berusaha belum menyeluruh terutama di kabupaten, dan banyak pelaku usaha masih mengandalkan penjualan konvensional dengan kemasan serta branding terbatas. Pemanfaatan platform digital disebut belum optimal. Di sisi lain, potensi produk unggulan dari kakao, kopi, sagu, tenun, hingga olahan pangan dinilai cukup kuat untuk naik kelas.

Karena itu, digitalisasi pembayaran bukan tujuan akhir. Ia hanya satu pintu masuk menuju tiga hal yang lebih menentukan: legalitas usaha, mutu produk, dan akses pasar. Tanpa ketiganya, data transaksi hanya menjadi angka tanpa akibat.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga