MAKASSAR — Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Muhtadin, mendorong pembangunan embung di Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, untuk memperkuat ketersediaan air bagi petani. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi D DPRD Sulsel bersama Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang (SDACKTR) Sulsel, Jumat (18/9/2026).
Berita Luwu Timur: Embung Pinrang untuk Petani tanpa Irigasi
Muhtadin mengatakan pembangunan embung dibutuhkan untuk membantu petani yang belum mendapatkan akses air irigasi secara memadai. Ia berharap program tersebut dapat direalisasikan mulai 2027. Usulan itu menyasar lahan pertanian yang selama ini bergantung pada curah hujan.
“Karena Pinrang merupakan salah satu daerah penyangga pangan nasional, saya sangat berharap pembangunan embung ini bisa dilaksanakan. Ini untuk membantu petani yang belum memiliki akses air irigasi,” kata Muhtadin.
Usulan pembangunan infrastruktur biasanya melewati beberapa tahap sebelum bisa dikerjakan. Dimulai dari aspirasi warga, peninjauan lokasi oleh perangkat daerah, penyusunan kajian teknis, hingga pembahasan dalam forum anggaran. Semakin dini tahapan itu tuntas, semakin besar peluang kegiatan masuk ke tahun anggaran yang diusulkan.
Secara teknis, embung adalah bangunan penampung air berskala kecil hingga menengah yang dibangun dengan memanfaatkan cekungan alami atau cekungan buatan. Air ditampung pada musim hujan lalu dialirkan ke sawah melalui saluran sederhana saat kemarau. Karena relatif sederhana, biaya pembangunannya umumnya lebih ringan dibandingkan jaringan irigasi besar.
Embung berfungsi menampung air pada musim hujan untuk kemudian dimanfaatkan pada musim kemarau. Keberadaannya menjadi semacam cadangan air berskala lokal yang bisa dipakai ketika jaringan irigasi belum menjangkau suatu hamparan sawah. Karena itu, pembangunan embung kerap menjadi jawaban bagi daerah irigasi yang belum terbangun.
Ketergantungan pada curah hujan membuat jadwal tanam mudah bergeser. Pada tahun dengan kemarau panjang, sebagian petani menunda atau mengurangi luas tanam karena khawatir air tidak cukup. Tampungan air diharapkan memutus ketergantungan itu sehingga pola tanam dapat direncanakan lebih pasti.
Aspirasi Warga dan Peninjauan Lokasi
Menurut Muhtadin, pembangunan embung tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan kepada pemerintah. Bahkan, lokasi yang diusulkan telah ditinjau oleh Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Pinrang maupun Dinas SDACKTR Sulsel.
“Ini memang masukan dari masyarakat. Dinas SDA Kabupaten Pinrang sudah meninjau, begitu juga Dinas SDA Provinsi Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Peninjauan lapangan menjadi tahap penting sebelum sebuah usulan masuk ke perencanaan anggaran. Dari peninjauan itu diketahui kondisi lahan, letak sumber air, serta kebutuhan teknis bangunan penampung. Semakin lengkap datanya, semakin besar peluang usulan diterima dalam pembahasan anggaran.
Perencanaan Disiapkan, Realisasi Diusahakan 2027
Legislator fraksi Demokrat Sulsel itu menyebutkan bahwa lokasi pembangunan embung berada di Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu. Keberadaan embung diharapkan dapat menjadi sumber air alternatif bagi lahan pertanian yang belum terjangkau jaringan irigasi. Alternatif itu dinilai mendesak mengingat pertanian menjadi tulang punggung ekonomi warga setempat.
Dalam rapat tersebut, pihak SDACKTR Sulsel disebut telah menyiapkan perencanaan pembangunan embung. Program itu diupayakan masuk dalam rencana anggaran 2027, dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran.
“Perencanaannya sudah dibuat dan insyaallah akan dimasukkan pada 2027 kalau ada anggaran. Apalagi pada 2027 ada program multiyears untuk pertanian,” jelas Muhtadin.
Istilah multiyears merujuk pada kegiatan yang pelaksanaannya berjalan lebih dari satu tahun anggaran. Skema semacam itu biasa dipakai untuk pekerjaan konstruksi seperti embung yang memerlukan tahapan panjang. Dengan begitu, pembangunan tidak terputus karena batas tahun anggaran.
Harapan agar Tidak Berhenti di Perencanaan
Ia berharap rencana tersebut tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dapat berlanjut hingga pembangunan fisik sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh petani di Pinrang. Harapan itu sejalan dengan kebutuhan petani akan kepastian pasokan air sepanjang musim tanam.
Usulan itu juga menyentuh persoalan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Sebagian kewenangan sumber daya air berada di tingkat provinsi, sementara dampaknya dirasakan di tingkat kabupaten dan desa. Karena itu, sinergi dokumen perencanaan di kedua tingkat diperlukan agar kegiatan tidak terhambat urusan administratif.
Bagi petani, kepastian jadwal pembangunan sama pentingnya dengan kepastian air. Mereka perlu menyesuaikan rencana tanam, penyediaan benih, dan kebutuhan tenaga kerja bila ada pekerjaan konstruksi di sekitar lahan. Informasi yang terbuka dari pemerintah membantu mereka menyiapkan langkah tersebut.
Ketidakpastian air membuat petani sulit menyusun pola tanam. Jika pasokan air tersedia lebih terjamin, indeks pertanaman bisa meningkat dan lahan dapat ditanami lebih sering dalam setahun. Dampaknya terasa pada produksi dan pendapatan rumah tangga tani.