SUARALUTIM.COM, MALILI — Berita Lutim hari ini datang dari aula Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur. Kamis (5/11/2026), pemerintah daerah menggelar rapat koordinasi untuk mengevaluasi pelayanan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi petani dan nelayan, sekaligus menindaklanjuti keluhan yang muncul di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Rapat itu melibatkan banyak pihak: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Luwu Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (Disdagkop-UKMP), Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, perwakilan Pertamina Patra Niaga, pengelola SPBU se-Kabupaten Luwu Timur, serta unsur kepolisian dari Polres Luwu Timur.
Dari DPRD hadir anggota Komisi II, Irmawati Mape, dan Wahidin Wahid dari Fraksi Golkar. Kehadiran legislator menunjukkan persoalan ini bukan sekadar keluhan lapangan, melainkan sudah masuk agenda pengawasan dewan.
Berita Lutim: Evaluasi Penyaluran BBM Subsidi
Kepala Disdagkop-UKMP Luwu Timur, Senfry Oktavianus, menyampaikan bahwa pertemuan itu bertujuan menghimpun berbagai masukan dan mencari solusi atas keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM bersubsidi. Hasil pembahasan akan dilaporkan langsung kepada Bupati Luwu Timur sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penyelesaian.
Menurut Senfry, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius adalah penerbitan surat rekomendasi pengambilan BBM bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan penerima. Ia menyoroti adanya laporan mengenai surat rekomendasi dengan volume BBM yang dinilai melebihi kebutuhan sebenarnya.
Kondisi itu dikhawatirkan membuka peluang penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk kepentingan lain. Ia juga meminta data luas lahan pertanian dan kebutuhan BBM setiap kelompok tani diperiksa kembali, karena terdapat laporan mengenai ketidaksesuaian antara luas lahan dengan volume rekomendasi yang diterbitkan.
Selain itu, penggunaan rekomendasi perlu disesuaikan dengan masa kebutuhan. Petani yang telah menyelesaikan masa panen, misalnya, seharusnya tidak lagi mengambil BBM dengan alasan kebutuhan panen apabila memang tidak ada kebutuhan lanjutan.
“Jangan sampai ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan BBM, sementara ada penerima yang memperoleh volume melebihi kebutuhannya,” demikian penekanan dalam arahannya.
Pernyataan itu penting dicatat sebagai rumusan masalah, bukan vonis. Sampai rapat berlangsung, belum ada pihak yang disebut secara resmi sebagai pelanggar, dan belum ada angka pasti berapa volume rekomendasi yang dinilai berlebih.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Rekomendasi sebagai Pintu Masuk Penyaluran
Dalam skema penyaluran BBM bersubsidi untuk sektor produktif, surat rekomendasi dari pemerintah daerah berfungsi sebagai dasar bagi SPBU untuk melayani pembelian di luar ketentuan umum. Karena itu, kualitas data di balik rekomendasi menentukan siapa yang benar-benar terlayani.
Ada tiga variabel yang biasanya menjadi dasar perhitungan: luas lahan atau jenis usaha, kebutuhan bahan bakar per satuan luas atau per kegiatan, dan masa kebutuhan. Jika salah satu variabel keliru, volume yang diterbitkan bisa terlalu besar atau terlalu kecil.
Kesalahan semacam ini tidak selalu lahir dari niat buruk. Data luas lahan bisa berubah karena pergantian musim tanam, lahan yang tidak digarap, atau perubahan komoditas. Kelompok tani yang berganti pengurus juga kerap mewarisi catatan lama tanpa pembaruan.
Namun, dampaknya tetap terasa di SPBU. Ketika volume rekomendasi tidak sesuai kebutuhan riil, antrean bisa terjadi pada jam-jam tertentu, sementara stok yang dialokasikan untuk satu wilayah habis lebih cepat dari perkiraan.
Karena itu, usulan pemeriksaan ulang data lebih tepat dibaca sebagai pembenahan administrasi. Yang dibutuhkan bukan sekadar penambahan kuota, melainkan kejelasan dasar perhitungan yang bisa diuji.
Tim Gabungan dan Pemeriksaan Kendaraan Angkutan
Senfry juga mengungkapkan rencana pembentukan tim gabungan bersama Dinas Perhubungan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan angkutan, termasuk kesesuaian dokumen perizinan dengan kondisi kendaraan di lapangan.
Langkah itu diambil untuk mengantisipasi kemungkinan ketidaksesuaian data dalam dokumen angkutan serta memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan. Pemeriksaan kendaraan penting karena BBM bersubsidi untuk sektor produktif rawan berpindah fungsi bila kendaraan yang mengangkut tidak sesuai peruntukan.
Di sisi lain, pengawasan tidak bisa hanya berhenti di kendaraan. Tangki modifikasi, jeriken, dan wadah tambahan adalah titik rawan berikutnya. Tanpa pemeriksaan di titik itu, pengawasan dokumen hanya menyentuh permukaan.


