Dorongan DPRD: Kuota dan Jarak Distribusi
Anggota DPRD Luwu Timur dari Fraksi Golkar, Wahidin Wahid, meminta pihak Pertamina memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme pembagian kuota BBM bersubsidi, khususnya untuk wilayah Luwu Timur.
Ia mengungkapkan bahwa Komisi II bersama pimpinan DPRD sebelumnya telah melakukan koordinasi dan kunjungan ke pihak Pertamina di Makassar untuk memperjuangkan penambahan kuota BBM di seluruh SPBU wilayah Luwu Timur.
Menurut Wahidin, kuota yang diberikan kepada SPBU di Luwu Timur perlu dievaluasi karena jarak pengangkutan dari depo membutuhkan waktu sekitar empat hingga lima jam. Kondisi itu dinilai berbeda dengan SPBU yang berada lebih dekat dengan depo.
“Kami sudah meminta penambahan kuota untuk SPBU di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur. Sebab, jarak pengangkutan dari depo membutuhkan waktu sekitar empat sampai lima jam. Kami berharap ada penjelasan dari Pertamina mengenai dasar penetapan kuota tersebut,” ungkapnya.
Argumen jarak masuk akal secara operasional. Semakin jauh jarak distribusi, semakin besar kebutuhan cadangan stok untuk mengantisipasi keterlambatan pengiriman. Jika perhitungan kuota hanya memakai rata-rata nasional tanpa memperhitungkan geografi, SPBU di daerah terjauh cenderung lebih cepat kosong.
Wahidin juga menyampaikan bahwa persoalan antrean panjang di SPBU tidak boleh hanya dibebankan kepada pengelola SPBU. Menurutnya, diperlukan kejelasan aturan dan kebijakan agar masyarakat, khususnya petani dan nelayan, dapat memperoleh pelayanan sesuai haknya.
Ia turut meminta instansi penerbit rekomendasi melakukan pemeriksaan langsung terhadap kelompok tani dan nelayan yang mengajukan permohonan. Hal itu penting untuk memastikan penerima rekomendasi benar-benar petani atau nelayan yang membutuhkan BBM bersubsidi, bukan pihak lain yang hanya mengatasnamakan kelompok.
Sebagai usulan tambahan, Wahidin mendorong pemberian identitas khusus berupa stiker pada kendaraan pengangkut gabah. Dengan identitas itu, petugas di SPBU dapat mengenali kendaraan yang menunjang aktivitas pertanian dan pelayanan bisa dilakukan berdasarkan skala prioritas yang jelas.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Posisi Pertamina
Perwakilan Pertamina Patra Niaga dalam rapat menjelaskan bahwa masyarakat yang telah memperoleh surat rekomendasi resmi dari pemerintah daerah pada prinsipnya berhak mendapatkan pelayanan di SPBU sesuai ketentuan.
Pernyataan itu menempatkan persoalan pada titik yang sama: kualitas rekomendasi. Jika rekomendasi diterbitkan berdasarkan data yang akurat, pelayanan di SPBU berjalan sesuai hak. Jika tidak, baik petugas SPBU maupun pembeli sama-sama berada dalam posisi sulit.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi mengenai penambahan kuota untuk Luwu Timur maupun jadwal pasti penerapan tim gabungan. Artikel ini tidak menyimpulkan adanya kesepakatan yang belum diumumkan.
Yang Bisa Dipantau Warga
Bagi petani dan nelayan, hasil rapat ini sebaiknya diterjemahkan menjadi hal yang bisa diperiksa, bukan hanya janji.
- Kejelasan masa berlaku rekomendasi: apakah mengikuti musim tanam, masa panen, atau periode tertentu.
- Keterbukaan volume: apakah penerima bisa mengetahui berapa liter yang dialokasikan untuk lahannya.
- Mekanisme pengaduan: ke mana keluhan disampaikan bila rekomendasi tidak dilayani di SPBU.
- Hasil pemeriksaan kendaraan: apakah temuan tim gabungan diumumkan secara berkala.
Isu BBM bersubsidi di Luwu Timur sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya sudah muncul usulan penambahan kuota hingga pembahasan soal penindakan terhadap kendaraan yang tidak berhak, seperti pernah diberitakan dalam artikel kuota BBM subsidi diusulkan naik 30 persen dan laporan tentang barcode BBM subsidi.
Yang berbeda pada 5 November 2026 adalah lokus pembahasannya: bukan lagi soal harga atau kelangkaan umum, tetapi soal ketepatan data penerima. Arah itu lebih teknis, tetapi justru lebih menentukan.
Persoalan pangan juga bersinggungan langsung dengan isu ini. Ketika petani kesulitan mendapatkan bahan bakar pada masa tanam dan panen, dampaknya merambat ke pasokan beras dan harga di pasar, seperti tergambar dalam laporan Gerakan Pangan Murah di Desa Baruga.
FAQ: BBM Subsidi untuk Petani dan Nelayan Luwu Timur
Apa yang dibahas dalam rapat 5 November 2026?
Evaluasi pelayanan dan penyaluran BBM bersubsidi bagi petani dan nelayan, termasuk surat rekomendasi, data luas lahan, pemeriksaan kendaraan angkutan, dan mekanisme kuota SPBU.
Apakah ada penambahan kuota?
Belum ada keputusan yang diumumkan. DPRD menyatakan telah meminta penambahan kuota ke Pertamina di Makassar, sementara hasil rapat akan dilaporkan ke Bupati sebagai bahan pertimbangan.
Siapa yang berhak dilayani di SPBU?
Menurut perwakilan Pertamina dalam rapat, masyarakat yang telah memperoleh surat rekomendasi resmi dari pemerintah daerah berhak mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan.
Mengapa jarak depo dibahas?
Karena pengangkutan BBM ke sejumlah SPBU di Luwu Timur memerlukan waktu sekitar empat hingga lima jam, sehingga kebutuhan cadangan stok berbeda dari daerah yang lebih dekat ke depo.
Sumber: Luwuraya Pos, laporan rapat koordinasi di Aula Dinas Pertanian Luwu Timur, 5 November 2026. Rincian kuota per SPBU belum diumumkan.
Baca juga
- Berita Lutim: Pangan Murah di Baruga, Delapan Komoditas
- Luwu Timur: 47 Pelaku Usaha Dilatih Menembus Ekspor
- Berita Luwu Timur: UMKM Lokal Masuk Rantai Konstruksi
Kumpulan berita terbaru seputar Luwu Timur hari ini ada di kanal Luwu Timur hari ini.


