Kamis, 5 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Kesehatan

Berita Lutim: Evaluasi Desa Sehat dan Target Kabupaten Sehat

3 November 2026 • Admin • 27 kali dibaca
Wakil Bupati Luwu Timur membuka evaluasi Desa Sehat di Makassar untuk berita lutim
Gambar: Dok. Dinas Kominfo Luwu Timur via Luwuraya.com (Wakil Bupati Puspawati Husler membuka evaluasi Desa Sehat, 2 November 2026).
ASM Group
Iklan

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Tata Atur
Iklan

SUARALUTIM.COM, MAKASSAR — Berita Lutim dari ruang pertemuan di Makassar: Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, membuka Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Forum Kabupaten, Kecamatan, dan Kelompok Kerja Desa Sehat Tahun 2026. Kegiatan dua hari itu digelar di Hotel Swiss-Belinn Panakkukang, Makassar, mulai Senin, 2 November 2026.

Pertemuan tersebut bukan seremoni tahunan tanpa akibat. Forum kabupaten, forum kecamatan, dan kelompok kerja desa adalah tiga lapis yang menentukan apakah program Kabupaten/Kota Sehat berjalan di tingkat paling dekat dengan warga, atau berhenti sebagai dokumen di tingkat kabupaten. Evaluasi seperti ini menilai kinerja ketiga lapis itu sekaligus.

“Saya berharap melalui kegiatan evaluasi ini, kita semua dapat menilai capaian kinerja dan peran forum di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program ke depan,” ujar Puspawati.

Berita Lutim: Apa yang Dinilai dalam Program Kabupaten Sehat

Kabupaten/Kota Sehat didefinisikan sebagai kondisi daerah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk. Kondisi itu dicapai melalui penerapan sejumlah tatanan, dengan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati bersama oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Karena itu, pelaksanaannya tidak berada di satu dinas, melainkan tersebar di banyak perangkat daerah.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Luwu Timur, dr. Helmy Kahar, menjelaskan bahwa program ini mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 serta Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005. Menurutnya, pertemuan evaluasi bertujuan menilai kinerja dan progres program, memastikan tercapainya indikator kesehatan nasional, serta meningkatkan sinergi lintas sektor.

Rujukan regulasi itu penting karena menentukan cara membaca capaian. Program Kabupaten Sehat tidak diukur dari satu indikator tunggal, melainkan dari terpenuhinya indikator pada tiap tatanan yang disepakati. Artinya, penilaian bersifat gabungan: kualitas permukiman, kebersihan fasilitas publik, layanan kesehatan, hingga perilaku warga.

Mengapa forum desa menjadi kunci

Di struktur pemerintahan Luwu Timur, desa adalah ujung pelaksanaan. Kabupaten ini memiliki 11 kecamatan dan 128 desa/kelurahan. Ketika sebuah program kesehatan menuntut perubahan perilaku — mulai dari kebersihan lingkungan hingga pemanfaatan posyandu — yang bekerja sehari-hari adalah kader, kepala dusun, dan kelompok kerja desa.

Karena itu, forum desa yang aktif memiliki nilai berbeda dibanding forum yang hanya bertemu ketika ada undangan. Forum yang aktif mengetahui persoalan konkret: sumur yang kering, jamban yang tidak layak, drainase yang tersumbat, atau posyandu yang kekurangan alat ukur. Informasi seperti itu tidak muncul dari laporan tahunan, tetapi dari pertemuan rutin di tingkat desa.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Batasnya

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah mendukung program melalui penguatan regulasi, alokasi sumber daya, dan dukungan teknis. Ia juga menekankan bahwa konsep Kabupaten Sehat adalah pembangunan yang holistik dan lintas sektor.

Pernyataan itu mudah disetujui, tetapi tidak selalu mudah dijalankan. Dalam praktiknya, program lintas sektor menghadapi dua hambatan yang berulang. Pertama, perbedaan prioritas antarperangkat daerah, terutama ketika anggaran terbatas. Kedua, perbedaan cara mengukur keberhasilan: dinas kesehatan mengukur indikator kesehatan, dinas pekerjaan umum mengukur panjang drainase yang dibangun, dan pemerintah desa mengukur kepuasan warga.

Jalan tengahnya biasanya berupa kesepakatan indikator bersama. Ketika indikator disepakati di awal, tiap perangkat daerah tahu kontribusinya. Ketika indikator baru dibicarakan di akhir tahun, evaluasi cenderung berubah menjadi saling melaporkan kegiatan, bukan menilai hasil.

Rencana tindak lanjut sebagai ujian

Puspawati secara khusus menyoroti pentingnya rencana tindak lanjut. Menurutnya, evaluasi tidak akan berarti tanpa langkah perbaikan yang konkret. Ia meminta hasil pertemuan diterjemahkan menjadi langkah-langkah perbaikan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta meminta sekretariat mendokumentasikan semua rekomendasi dengan baik.

Permintaan itu menyentuh titik lemah yang umum terjadi dalam forum evaluasi: rekomendasi banyak, pelaksanaannya sedikit. Cara paling sederhana mencegahnya adalah menetapkan tiga hal untuk setiap rekomendasi, yaitu siapa yang bertanggung jawab, batas waktu, dan bukti yang harus ditunjukkan. Tanpa tiga hal itu, rekomendasi mudah berpindah dari satu dokumen ke dokumen lain tanpa pernah dikerjakan.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga