SUARALUTIM.COM – Jarak menuju fasilitas kesehatan menjadi salah satu persoalan paling konkret di Luwu Timur. Dari Puskesmas Mahalona, misalnya, jarak ke rumah sakit rujukan mencapai sekitar 127,5 kilometer dengan waktu tempuh lebih dari dua jam. Karena itu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyiapkan sejumlah usulan penguatan layanan kesehatan untuk dibahas dengan Kementerian Kesehatan.
Usulan itu dimatangkan dalam rapat persiapan audiensi yang dipimpin Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, secara daring pada Kamis (1/10/2026). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan dan menjadi bagian dari persiapan sebelum pemerintah kabupaten menyampaikan kebutuhan strategis bidang kesehatan.
Berita Lutim: Kebutuhan yang Disiapkan untuk Kemenkes
Dalam rapat tersebut, Bupati Irwan menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis daerah, khususnya penguatan fasilitas rumah sakit, rehabilitasi puskesmas, pengadaan alat kesehatan, serta pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Pemerintah kabupaten berharap usulan itu mendapat perhatian dan dapat direalisasikan melalui penganggaran tahun 2027.
“Kami sangat berharap apa yang menjadi usulan-usulan kami di Kabupaten Luwu Timur, baik di rumah sakit maupun puskesmas, betul-betul mendapat perhatian dari Kementerian Kesehatan,” ujar Irwan.
Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah pengembangan RS Atue sebagai bagian dari pengembangan layanan RSUD I Lagaligo. Fasilitas itu diharapkan memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Malili dan sekitarnya, sekaligus mendukung kebutuhan layanan di sekitar kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN).
“PSN sudah berjalan, sementara fasilitas rumah sakit yang dekat dengan kawasan tersebut masih perlu diperkuat. Karena itu, kami berharap Kementerian Kesehatan dapat memberikan dukungan, baik infrastruktur fisik maupun alat kesehatan,” jelasnya.
Data yang Membuat Usulan Ini Mendesak
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur, dr. Helmy Kahar, memaparkan kondisi dan sejumlah permasalahan pelayanan kesehatan di daerah. Saat ini Luwu Timur memiliki satu rumah sakit rujukan milik pemerintah, yakni RSUD I Lagaligo, yang melayani masyarakat di 11 kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 336.475 jiwa.
| Indikator | Kondisi saat ini | Catatan |
|---|---|---|
| Tempat tidur RSUD I Lagaligo | 189 unit | Kebutuhan berdasarkan analisis dengan standar WHO diperkirakan 336 unit |
| Selisih kebutuhan tempat tidur | Sekitar 147 unit | Berdampak pada kapasitas perawatan pasien |
| Rujukan keluar daerah (2025) | Sekitar 1.586 pasien | Menunjukkan beban layanan yang belum tertampung di dalam kabupaten |
| Jarak terjauh ke rumah sakit | Sekitar 127,5 km dari Puskesmas Mahalona | Waktu tempuh lebih dari dua jam |
Kondisi geografis menjadi salah satu tantangan utama. Wilayah Luwu Timur membentang dari pesisir hingga kawasan danau di bagian utara, sehingga jarak dari sejumlah wilayah menuju rumah sakit cukup jauh. Keterbatasan kapasitas tersebut turut berdampak pada tingginya rujukan pasien ke rumah sakit di luar daerah.
Usulan Pembangunan: RS Baru hingga Rehabilitasi Puskesmas
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengusulkan pembangunan rumah sakit baru di Kecamatan Malili serta Rumah Sakit Pratama Tipe D di Kecamatan Towuti. Kehadiran RS Pratama di Towuti diharapkan memangkas jarak tempuh warga di kawasan danau yang selama ini harus menuju Malili untuk perawatan lanjutan.
Selain pengembangan rumah sakit, pemerintah kabupaten mengusulkan rehabilitasi berat sembilan puskesmas, yaitu:
- Puskesmas Timampu
- Puskesmas Mahalona
- Puskesmas Angkona
- Puskesmas Nuha
- Puskesmas Lampia
- Puskesmas Burau
- Puskesmas Mangkutana
- Puskesmas Tomoni Timur
- Puskesmas Malili
Daftar itu menunjukkan persoalan tidak terpusat di satu wilayah. Rehabilitasi menyentuh puskesmas di kawasan pesisir, dataran, hingga lingkar danau. Artinya, perbaikan layanan dasar memang dirancang menyeluruh, bukan tambal sulam di satu titik saja.
Pemkab juga mengusulkan relokasi Puskesmas Wotu serta pembangunan Pustu di Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, dan Desa Kalaena, Kecamatan Kalaena. Kedua desa tersebut hingga kini belum memiliki sarana Pustu atau Poskesdes, dengan jumlah penduduk masing-masing sekitar 2.789 jiwa dan 2.458 jiwa.
