SUARALUTIM.COM, MANGKUTANA — Berita Luwu Timur dari aula Kecamatan Mangkutana: penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 memasuki tahap penjaringan aspirasi di tingkat kecamatan. Kegiatan monitoring Ranperda APBD 2027 digelar Selasa (20/10/2026) dan dihadiri anggota DPRD Luwu Timur bersama pemerintah desa serta perangkat kecamatan.
Kegiatan itu dibuka oleh anggota DPRD Luwu Timur, Sukasman, yang menekankan pentingnya sinkronisasi program pembangunan daerah. Menurutnya, usulan yang lahir di tingkat kecamatan harus terhubung dengan arah kebijakan kabupaten, agar tidak berhenti sebagai daftar keinginan yang tidak pernah berdampak pada warga.
Berita Luwu Timur: Mengapa Monitoring Dilakukan di Kecamatan
Penyusunan APBD bukan pekerjaan yang dimulai di ruang rapat kabupaten. Prosesnya berjenjang: perencanaan di tingkat desa, pembahasan di musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, penyelarasan dengan prioritas pembangunan daerah, lalu pembahasan bersama DPRD. Tahap monitoring Ranperda menjadi titik di mana usulan warga masih bisa dibicarakan sebelum angka-angka dikunci.
Dalam forum di Mangkutana, agenda yang dibahas mencakup rekapitulasi rencana pengadaan fisik dan nonfisik di kecamatan tersebut. Anggota DPRD Luwu Timur, Dwi Heryanto, hadir dalam kegiatan rekapitulasi itu. Pembahasan fisik biasanya menyangkut jalan, drainase, jembatan, dan sarana pelayanan; sementara pembahasan nonfisik menyangkut program pemberdayaan, pelatihan, dan layanan administrasi.
Bagi kecamatan yang wilayahnya luas, forum semacam ini menjadi kesempatan bagi kepala desa menyampaikan persoalan yang tidak tertangani oleh anggaran desa. Tidak semua kebutuhan bisa dibiayai dana desa, terutama pekerjaan berskala besar seperti pengaspalan ruas jalan penghubung atau rehabilitasi bangunan yang rusak berat.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Usulan yang Muncul dari Mangkutana
Beberapa persoalan mengemuka dalam forum tersebut. Salah satunya datang dari Kepala Desa Maleku, yang menyoroti data nama jalan. Menurutnya, penataan data nama jalan penting karena berkaitan dengan administrasi kependudukan, penomoran rumah, dan dasar perencanaan pembangunan. Ia juga berharap pengaspalan akses menuju kawasan pelabuhan penyeberangan dapat masuk dalam APBD 2027.
Aspirasi lain datang dari ranah pendidikan dan pelayanan dasar. Anggota DPRD Luwu Timur, Aprianto, disebut menampung aspirasi rehabilitasi berat bangunan yang memerlukan perhatian anggaran. Rehabilitasi berat biasanya tidak dapat diselesaikan dengan biaya pemeliharaan rutin, sehingga membutuhkan alokasi khusus dalam anggaran tahun berikutnya.
Kepala Desa Wonorejo Timur, Syamsuddin L., yang turut hadir, berharap aspirasi masyarakat dapat direalisasikan. Harapan semacam ini lazim muncul di forum perencanaan: warga menyampaikan kebutuhan, pemerintah desa membawanya ke tingkat kecamatan, dan pada akhirnya usulan itu bergantung pada ketersediaan ruang fiskal daerah.
Sementara itu, anggota DPRD Luwu Timur dari Fraksi PDI, Andi Surono S., S.E., menegaskan pentingnya pengawalan usulan pembangunan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat dalam penyusunan APBD 2027. Penekanannya pada pengawalan menunjukkan satu hal: tahap perencanaan hanyalah awal, sementara pelaksanaan dan pengawasan menentukan apakah anggaran benar-benar berubah menjadi layanan.
Isu yang Sering Berulang di Mangkutana
Mangkutana memiliki karakter sebagai kawasan yang tumbuh dari program transmigrasi. Sebagian permukiman dibangun pada masa penataan kawasan, dan kini menghadapi persoalan khas daerah berkembang: pertumbuhan penduduk yang menuntut perluasan layanan, sementara infrastruktur dasar belum seluruhnya mengikuti.
Beberapa isu yang kerap muncul di kawasan seperti ini meliputi:
- Jalan penghubung antardesa. Kualitas jalan menentukan biaya angkut hasil pertanian dan kecepatan akses warga ke layanan kesehatan.
- Drainase dan penanganan genangan. Perubahan tata guna lahan membuat air hujan tidak lagi terserap seperti sebelumnya.
- Air bersih. Sebagian wilayah mengandalkan sumber air lokal yang debitnya menurun pada musim kemarau.
- Rehabilitasi bangunan layanan. Sekolah, puskesmas pembantu, dan kantor desa membutuhkan perbaikan berkala.
- Penataan administrasi wilayah. Termasuk penataan nama jalan dan penomoran rumah yang menjadi dasar berbagai layanan.
Daftar itu bukan hal baru bagi pemerintah daerah. Yang berubah dari tahun ke tahun adalah prioritas dan kemampuan pendanaan. Karena itu, forum perencanaan menjadi penting untuk memastikan usulan yang paling mendesak mendapat tempat lebih dahulu.
