Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
SUARALUTIM.COM, MALILI — Kabupaten Luwu Timur bersama pemerintah daerah se-Luwu Raya menyepakati penguatan percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk periode 2026–2029. Kesepakatan itu ditandatangani dalam pertemuan koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Andi Kambo, Kantor Bupati Luwu, Kamis (12/11/2026).
Luwu Timur diwakili Sekretaris Daerah bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah dan tim teknis TP2DD. Pertemuan dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Luwu Raya, Bank Indonesia, serta jajaran pimpinan perbankan.
Bagi daerah, kesepakatan ini bukan sekadar dokumen seremonial. Isinya mengikat arah kebijakan transaksi pemerintah daerah selama tiga tahun: bagaimana penerimaan dipungut, bagaimana belanja dibayar, dan sejauh mana uang daerah berputar melalui kanal nontunai yang tercatat.
Berita Luwu Timur: Apa yang Disepakati dalam ETPD 2026-2029
Pembahasan pertemuan difokuskan pada penguatan koordinasi dan langkah konkret penerapan transaksi digital, baik pada sisi penerimaan maupun belanja pemerintah daerah. Sejumlah kanal pembayaran elektronik menjadi bagian dari upaya memperluas ekosistem transaksi nontunai, mulai dari QRIS, mobile banking, internet banking, hingga layanan digital perbankan lainnya.
Untuk Luwu Timur, percepatan ETPD diarahkan pada tiga hal: optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudahan pembayaran pajak dan retribusi, serta peningkatan efektivitas pelayanan publik.
Ketiga arah itu saling berkait. Ketika wajib pajak bisa membayar lewat kanal digital, uang masuk lebih cepat tercatat dan rekonsiliasi tidak menumpuk di akhir tahun. Ketika belanja daerah dibayar nontunai, jejak transaksi lebih mudah diaudit. Dan ketika semuanya tercatat rapi, kebocoran yang biasanya muncul dari pencatatan manual punya peluang lebih kecil untuk terjadi.
Sekretaris Daerah Luwu Timur menegaskan digitalisasi transaksi pemerintahan merupakan kebutuhan, bukan pilihan gaya pengelolaan. Menurutnya, ETPD adalah kunci agar pengelolaan keuangan daerah lebih transparan, akuntabel, dan pelayanan kepada masyarakat lebih cepat.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Bagi Luwu Timur, ETPD ini adalah kunci untuk membuat pengelolaan keuangan daerah kita semakin transparan, akuntabel, dan yang paling penting, pelayanan kepada masyarakat menjadi jauh lebih cepat dan mudah,” ujarnya seperti dikutip dalam rilis pemerintah daerah.
Ia juga menekankan agar seluruh perangkat daerah mengoptimalkan kanal pembayaran digital, tidak hanya pada sisi pendapatan tetapi juga belanja. “Kami akan pastikan QRIS dan kanal pembayaran digital lainnya benar-benar dimanfaatkan secara maksimal, baik untuk pembayaran pajak dan retribusi, maupun untuk belanja daerah. Tujuannya jelas, PAD meningkat, kebocoran bisa ditekan, dan masyarakat tidak lagi repot harus datang dan antre,” katanya.
Mengapa ETPD Menentukan Kualitas Belanja Daerah
Dalam praktik pemerintahan daerah, ETPD sering dipahami sebagai urusan pembayaran pajak dan retribusi. Padahal cakupannya lebih lebar. Elektronifikasi juga menyangkut bagaimana pemerintah daerah membayar penyedia barang dan jasa, membayar honor, dan menyalurkan belanja bantuan sosial.
Pada sisi penerimaan, digitalisasi mengubah pola pungutan. Retribusi pasar, parkir, dan layanan kesehatan yang dulu dipungut tunai oleh petugas kini diarahkan ke kanal digital. Perubahan itu mengurangi kontak langsung antara petugas dan wajib retribusi, sekaligus mempersingkat waktu setoran ke kas daerah.
Pada sisi belanja, transaksi nontunai memudahkan penelusuran. Setiap pembayaran punya jejak waktu, penerima, dan nilai. Bagi auditor internal, data semacam ini memungkinkan pengujian yang lebih cepat dibanding memeriksa tumpukan bukti kertas.
Namun, ada syarat yang tidak bisa dilewati: kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur jaringan. Di sejumlah kecamatan Luwu Timur, sinyal masih menjadi kendala, terutama saat cuaca buruk. Tanpa dukungan jaringan, kanal digital hanya berpindah tempat dari loket ke layar yang gagal memuat halaman.


