SUARALUTIM.COM, MALILI — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Luwu Timur melakukan konsultasi ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyelaraskan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah, Rabu (11/11/2026). Pertemuan itu tidak membahas sampah sebagai persoalan teknis semata. Yang dicari justru hal yang lebih sulit: pola pelibatan masyarakat, cara mengedukasi warga, pembagian peran di lapangan, dan pengaturan retribusi. Luwu Timur dalam pembahasan ini berada di titik yang menentukan, karena regulasi yang lahir nanti akan mengatur kebiasaan rumah tangga sehari-hari sekaligus sumber pendapatan daerah.
Anggota Pansus DPRD Luwu Timur, Erni Malape, menjelaskan alasan di balik konsultasi tersebut. “Kami ingin mendengarkan saran, bagaimana pola yang efektif, bagaimana mengedukasi masyarakat, siapa yang berperan aktif, dan bagaimana dengan retribusinya,” kata legislator daerah pemilihan Malili–Wasuponda itu, seperti dikutip Luwuraya.com.
Luwu Timur: Apa yang Dicari Pansus di DLHK Sulsel
Konsultasi antardaerah dengan dinas provinsi lazim dilakukan saat sebuah rancangan peraturan memasuki tahap penyelarasan. Tujuannya menghindari dua hal sekaligus: regulasi yang bertabrakan dengan ketentuan di atasnya, dan regulasi yang terlalu umum sehingga sulit dijalankan di lapangan.
Dalam pertemuan itu, Pansus meminta pandangan DLHK Sulsel soal pemetaan peran pihak-pihak yang harus terlibat langsung. Ini bagian yang sering luput. Pengelolaan sampah bukan pekerjaan satu dinas. Ada rumah tangga sebagai penghasil sampah, pemerintah desa dan kelurahan sebagai pengumpul awal, petugas kebersihan, pengelola tempat pembuangan, hingga pelaku usaha yang menyerahkan sampah dalam volume besar.
Tanpa pembagian peran yang jelas, Perda berisiko hanya menjadi dokumen yang mengatur larangan tanpa menyebut siapa yang bertanggung jawab ketika larangan itu dilanggar. Karena itu, pertanyaan “siapa berperan aktif” dalam pertemuan 11 November bukan pertanyaan basa-basi, melainkan inti dari rancangan yang sedang disusun.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Retribusi Sampah dan Pertanyaan Keadilan
Salah satu bagian yang paling sensitif adalah retribusi. Di banyak daerah, retribusi sampah menjadi sumber pendapatan asli daerah yang secara administratif menarik, tetapi secara sosial rawan. Warga yang merasa sampahnya tidak diangkut akan keberatan membayar. Sebaliknya, pemerintah daerah kesulitan menaikkan layanan tanpa dukungan pendapatan.
Karena itu, pertanyaan yang diajukan Pansus kepada DLHK Sulsel soal retribusi sebaiknya dibaca sebagai upaya mencari urutan yang benar: layanan dulu memadai, baru retribusi ditegakkan. Bila urutannya dibalik, yang muncul biasanya penolakan warga dan tunggakan yang menumpuk.
Ada pula persoalan keadilan antarkawasan. Warga di pusat kecamatan menikmati layanan pengangkutan yang relatif rutin, sementara warga di desa-desa jauh sering mengelola sampah sendiri dengan cara dibakar atau ditimbun. Perda yang baik perlu mengakui perbedaan kondisi itu, misalnya dengan mengatur pola pengelolaan berbasis desa untuk wilayah yang tidak terjangkau armada pengangkut.
Dari Empat Ranperda ke Pansus
Ranperda Pengelolaan Sampah bukan usulan yang muncul tiba-tiba. Pada 12 Oktober 2026, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyerahkan empat rancangan peraturan daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna di Malili. Keempatnya meliputi Ranperda tentang Pengelolaan Sampah di Daerah; perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Ranperda tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; serta perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Penyerahan itu disaksikan Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, dan Wakil Ketua DPRD, Harisah Suharjo. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pembentukan maupun perubahan peraturan daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi hukum penyelenggaraan pemerintahan, dengan penekanan pada aspek perlindungan lingkungan, pengelolaan aset, keselamatan masyarakat, dan kapasitas fiskal.
Setelah diserahkan, keempat Ranperda masuk pembahasan alat kelengkapan dewan. Ranperda Pengelolaan Sampah kemudian ditangani Pansus, dan konsultasi ke DLHK Sulsel pada 11 November menjadi salah satu tahapannya. Artinya, proses legislasi berjalan sekitar satu bulan setelah penyerahan — waktu yang cukup wajar untuk rancangan yang menyentuh banyak pihak.


