Selasa, 17 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Pemerintahan

Luwu Timur: Pansus Sampah Konsultasi ke DLHK Sulsel

16 November 2026 • Admin • 18 kali dibaca
Erni Malape, anggota Pansus DPRD Luwu Timur yang membahas Ranperda Pengelolaan Sampah
Dok. Luwuraya.com (Erni Malape, anggota Pansus DPRD Luwu Timur)
ASM Group
Iklan

Praktik yang Sudah Berjalan di Luwu Timur

Pembahasan Perda sebaiknya tidak dimulai dari nol. Di Luwu Timur sudah ada praktik yang berjalan dan bisa dijadikan rujukan. Salah satunya pengolahan sampah dari 14 pasar menjadi pakan sapi — pendekatan yang mengurangi volume sampah yang harus dibuang sekaligus memberi nilai ekonomi bagi peternak. Praktik semacam ini layak masuk sebagai pertimbangan dalam regulasi, misalnya dengan mengatur pemilahan sampah organik di pasar sejak awal.

Kabupaten ini juga pernah mencatat capaian di tingkat provinsi dalam pengelolaan sampah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian fondasi sudah ada. Yang belum tentu tersedia adalah aturan yang mengikat semua pihak, termasuk sanksi dan insentif, sehingga praktik baik tidak bergantung pada semangat satu-dua instansi.

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

Tata Atur
Iklan

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Yang Masih Harus Dijawab

Sampai berita ini ditulis, beberapa hal belum bisa dipastikan dari keterangan yang tersedia. Pertama, apakah Perda nanti mengatur retribusi secara bertahap atau langsung pada semua rumah tangga. Kedua, bagaimana pola pengelolaan di wilayah yang tidak terjangkau armada pengangkut. Ketiga, apakah ada target pengurangan sampah yang terukur, misalnya persentase sampah yang dipilah di sumbernya.

Hal lain yang belum dipublikasikan adalah jadwal pembahasan berikutnya dan perkiraan waktu pengesahan. Pansus menyebut masukan dari DLHK Sulsel diharapkan memperkaya materi pembahasan agar regulasi yang dihasilkan tidak berhenti sebagai landasan hukum di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diterapkan.

Bagi warga, tiga hal itu layak diikuti. Perda sampah menentukan bagaimana sampah rumah tangga diperlakukan, apakah ada biaya yang dibebankan, dan siapa yang harus dihubungi ketika layanan tidak berjalan. Karena itu, tahap pembahasan seperti sekarang justru waktu yang tepat untuk menyampaikan masukan ke anggota dewan dari daerah pemilihan masing-masing.

Peran DLHK Provinsi dan Skema yang Lazim Dipakai

Konsultasi ke DLHK provinsi punya alasan kelembagaan. Dinas provinsi menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk memberi masukan atas kebijakan daerah yang bersinggungan dengan pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan. Karena itu, masukan dari DLHK Sulsel dapat membantu Pansus memastikan rancangan tidak menyimpang dari kerangka kebijakan yang lebih luas.

Dalam praktik di banyak daerah, pengelolaan sampah dirancang berlapis. Pengurangan dari sumber dilakukan di rumah tangga dan pasar. Pengumpulan dilakukan pemerintah desa atau kelurahan. Pengolahan skala kawasan biasanya memakai skema tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, dan recycle, yang di sejumlah daerah dikelola bersama kelompok masyarakat. Sisa akhirnya berakhir di tempat pemrosesan akhir.

Lapisan mana yang mau diperkuat, dan siapa yang membiayainya, adalah pilihan politik anggaran yang harus dijawab dalam Perda. Tanpa kejelasan itu, kalimat “pengelolaan sampah berbasis masyarakat” mudah berhenti sebagai slogan di dinding kantor.

FAQ

Apa isi konsultasi Pansus DPRD Luwu Timur ke DLHK Sulsel?

Pansus DPRD Luwu Timur berkonsultasi dengan DLHK Provinsi Sulawesi Selatan pada 11 November 2026 untuk menyelaraskan substansi Ranperda Pengelolaan Sampah, mencakup pola pelibatan masyarakat, cara edukasi warga, pemetaan peran pihak yang terlibat, serta pengaturan retribusi.

Mengapa Perda Pengelolaan Sampah penting bagi warga?

Karena Perda itu mengatur hal yang menyentuh rumah tangga setiap hari: cara sampah dikumpulkan, kewajiban memilah, kemungkinan retribusi, dan tanggung jawab pemerintah desa maupun daerah dalam menyediakan layanan.

Kapan Ranperda Pengelolaan Sampah akan disahkan?

Belum ada jadwal resmi yang dipublikasikan. Ranperda ini diserahkan ke DPRD pada 12 Oktober 2026 dan masih dalam pembahasan Pansus.

Sumber: Luwuraya.com (“Pansus DPRD Luwu Timur Konsultasi ke DLHK Sulsel Bahas Ranperda Pengelolaan Sampah”, 12 November 2026) dan Luwuraya.com (“Pemkab Luwu Timur Serahkan Empat Ranperda untuk Perkuat Hukum dan Pelayanan”, 12 Oktober 2026).

Baca juga

Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga