SUARALUTIM.COM, MALILI — Luwu Timur mengirim 95 aparatur sipil negara untuk mengikuti bimbingan teknis pengarusutamaan gender. Kegiatan itu berlangsung di Hotel Arya Duta Makassar mulai 21 hingga 24 Oktober 2026, diikuti peserta dari organisasi perangkat daerah dan kecamatan se-Kabupaten Luwu Timur.
Bimtek ini diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Universitas Hasanuddin Makassar. Tujuannya memperkuat kapasitas aparatur dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam program daerah.
Bagi sebagian pembaca, istilah pengarusutamaan gender terdengar seperti urusan dokumen. Padahal, yang dibahas di dalamnya adalah cara pemerintah memastikan kebijakan dan anggaran tidak melewatkan satu kelompok pun, baik laki-laki maupun perempuan, ketika layanan dirancang dan dijalankan.
Luwu Timur dan Alasan 95 ASN Dikirim ke Makassar
Jumlah 95 peserta bukan angka kecil untuk sebuah bimbingan teknis. Peserta berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah dan kecamatan, artinya materi yang sama diterima oleh orang-orang yang bekerja di sektor berbeda: kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, pemberdayaan masyarakat, hingga pemerintahan kecamatan.
Pilihan mengirim banyak peserta dari lintas OPD masuk akal bila dilihat dari sifat pengarusutamaan gender. Kebijakan yang responsif gender tidak bisa dikerjakan satu dinas saja. Ia harus muncul di dokumen perencanaan setiap perangkat daerah, karena setiap perangkat daerah mengelola anggaran yang menyentuh kehidupan warga dengan cara masing-masing.
Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, Aswan Azis, yang hadir mewakili bupati, menempatkan pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan yang harus diinternalisasi dalam setiap kebijakan pemerintah daerah.
“Melalui bimtek ini, kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan di Luwu Timur responsif terhadap kebutuhan laki-laki maupun perempuan. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang tertinggal, karena pembangunan yang berkeadilan adalah pembangunan yang memberi ruang bagi semua,” ujar Aswan, seperti dikutip Luwuraya.com.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Apa Itu Pengarusutamaan Gender
Pengarusutamaan gender adalah pendekatan yang menempatkan perspektif gender sebagai bagian dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. Ia bukan program tambahan, melainkan cara membaca kebutuhan warga secara lebih teliti.
Contoh sederhananya ada di layanan publik. Sebuah puskesmas yang menyediakan ruang tunggu, toilet, dan alur pendaftaran tanpa mempertimbangkan kebutuhan ibu hamil, lansia, atau orang dengan disabilitas akan kehilangan sebagian penggunanya. Perbaikan kecil pada tata ruang sering lebih berdampak daripada penambahan program baru.
Karena itu, pengarusutamaan gender selalu bersinggungan dengan data. Tanpa data terpilah menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan kondisi khusus lainnya, perencana hanya bisa menebak siapa yang dilayani dan siapa yang tertinggal. Di titik inilah bimtek bagi aparatur menjadi relevan: peserta dilatih membaca data, bukan hanya menyusun laporan.
Mengapa Aparatur Jadi Sasaran Utama
Kepala BKPSDM Kabupaten Luwu Timur, Parha Arief, menegaskan bahwa lembaganya memberikan dukungan penuh terhadap peningkatan kompetensi aparatur sebagai bagian dari transformasi birokrasi daerah. Pernyataan itu menempatkan pelatihan ini bukan sebagai kegiatan sesaat, melainkan investasi pada kapasitas kerja pemerintahan.
Ada tiga alasan mengapa aparatur menjadi sasaran utama. Pertama, merekalah yang menyusun dokumen perencanaan dan anggaran. Kedua, merekalah yang berhadapan langsung dengan warga di loket layanan. Ketiga, merekalah yang mencatat dan melaporkan data, sehingga ketepatan pencatatan sangat bergantung pada pemahaman mereka.
Tanpa pemahaman itu, kebijakan responsif gender mudah berhenti sebagai kalimat di dokumen. Sebaliknya, bila aparatur memahami logikanya, perubahan bisa terjadi pada hal-hal kecil yang langsung terasa: formulir yang lebih jelas, jadwal layanan yang menyesuaikan waktu kerja warga, atau ruang konsultasi yang lebih tertutup.
