Empat Hari di Makassar dan Peran Universitas Hasanuddin
Bimbingan teknis yang berlangsung empat hari itu dibuka secara resmi oleh Ketua LP2M Universitas Hasanuddin, Prof. Muh. Nasrum Massi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara akademisi dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur pada isu strategis pengarusutamaan gender.
Keterlibatan perguruan tinggi memberi dua keuntungan. Pertama, materi bisa disusun dengan dasar kajian, bukan hanya pengalaman administratif. Kedua, peserta mendapat ruang untuk mendiskusikan kasus nyata di daerahnya dengan pembimbing yang biasa melakukan pendampingan kebijakan.
Bagi Luwu Timur, kerja sama semacam ini juga membuka peluang lanjutan. Aswan Azis berharap kemitraan dengan perguruan tinggi terus terjalin secara berkesinambungan, bukan berhenti setelah kegiatan selesai. Harapan itu masuk akal, karena perubahan cara kerja biasanya butuh pendampingan berulang, bukan satu kali pelatihan.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Hasil yang Diharapkan dari Bimtek
Dalam laporan Luwuraya.com, ada beberapa hasil yang diharapkan dari kegiatan ini. Peserta diharapkan mampu menyusun dokumen perencanaan berbasis responsif gender, sehingga bimbingan teknis menghasilkan acuan konkret dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan menumbuhkan budaya kerja yang adil gender.
Ketiga hasil itu saling berkaitan. Dokumen perencanaan yang baik tanpa koordinasi lintas sektor akan berhenti di satu perangkat daerah. Koordinasi yang baik tanpa budaya kerja yang adil akan bergantung pada satu dua orang yang punya perhatian khusus. Sementara budaya kerja yang adil tanpa dokumen akan sulit dipertahankan ketika pejabat berganti.
Karena itu, ukuran keberhasilan bimtek tidak cukup dilihat dari jumlah peserta atau kualitas materi. Ukuran yang lebih jujur adalah apakah dokumen perencanaan tahun berikutnya memuat penjelasan yang lebih tajam soal siapa penerima manfaat, dan apakah alokasi anggarannya mengikuti penjelasan itu.
Kaitan dengan Perencanaan dan Anggaran Daerah
Pengarusutamaan gender punya konsekuensi langsung pada anggaran. Ketika perencana tahu bahwa sebuah program lebih banyak menyentuh satu kelompok saja, ia bisa menyesuaikan desain program agar kelompok lain ikut terlayani. Tanpa informasi itu, anggaran tetap dibelanjakan, tetapi manfaatnya tidak merata.
Konsekuensi lain muncul pada evaluasi. Program yang dirancang tanpa data terpilah sulit dinilai berhasil atau gagal, karena tidak ada pembanding. Ini sering terjadi pada program yang populer tetapi tidak terukur, seperti pelatihan yang pesertanya tidak pernah dilacak setelah kegiatan selesai.
Di Luwu Timur, isu ini bersinggungan dengan berbagai capaian layanan dasar yang sedang dibahas pemerintah daerah. SuaraLutim, misalnya, pernah membahas upaya menekan stunting melalui pendampingan harian dan catatan BKN soal manajemen talenta ASN. Keduanya memperlihatkan bahwa mutu data dan mutu aparatur menentukan hasil akhir layanan.
Rujukan kebijakan nasional soal kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dapat dibaca di laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sedangkan informasi kegiatan akademik Universitas Hasanuddin tersedia di laman resmi Unhas.
FAQ: Pertanyaan yang Sering Muncul
Berapa peserta bimtek pengarusutamaan gender Luwu Timur?
Sebanyak 95 aparatur sipil negara dari organisasi perangkat daerah dan kecamatan se-Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan berlangsung 21 hingga 24 Oktober 2026 di Hotel Arya Duta Makassar.
Siapa yang menyelenggarakan kegiatan ini?
BKPSDM Kabupaten Luwu Timur bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Universitas Hasanuddin Makassar.
Apakah pengarusutamaan gender hanya urusan perempuan?
Tidak. Pengarusutamaan gender membahas kebutuhan dan dampak kebijakan bagi laki-laki maupun perempuan. Karena itu, dalam sambutannya, Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan Luwu Timur menekankan agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.
Bagi Luwu Timur, nilai kegiatan ini akan terlihat beberapa bulan kemudian, ketika dokumen perencanaan dan anggaran tahun berikutnya disusun. Bila penjelasan soal penerima manfaat menjadi lebih rinci dan data yang dipakai lebih rapi, maka 95 ASN yang dikirim ke Makassar pulang membawa sesuatu yang bisa dipakai, bukan hanya sertifikat.
Sumber: Luwuraya.com, “Sebanyak 95 ASN Luwu Timur Ikuti Bimtek Pengarusutamaan Gender di Makassar”, 21 Oktober 2026.
Baca juga
- APBD Luwu Timur 2027 Harus Berdampak Nyata, Fraksi PAN Beri 9 Rekomendasi
- Berita Luwu Timur: Aspirasi Mangkutana Masuk APBD 2027
- Berita Lutim: 8.820 Batang Rokok Tanpa Cukai di Burau
Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.
